AMBON, Siwalimanews – Komisi II DPRD Maluku mengkritik Pertamina tidak menyiapkan data distribusi minyak tanah (mitan) di 11 kabupaten/kota di

Maluku.

Sikap tegas Komisi II itu dinyatakan dalam rapat bersama Komisi II dengan Pertamina yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD Maluku, Senin (18/1) menyikapi kelangkaan mitan yang terjadi di Maluku belakangan ini.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II, Saodah Tethol didampingi wakil ketua, Toraya Samal, dihadiri anggota, Temmy Oersepunny, Fredek Rahakbauw, Wellem Wattimena dan Aziz Hentihu. nSementara pihak Pertamina dihadiri oleh Plt Sales Area Manager Regional VIII Lucky Hariyananto dan sejumlah distributor.

Sejumlah anggota Komisi III DPRD Maluku ini mempertanyakan data distribusi mitan di 11 kabupaten/ kota di Maluku. Data ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui terjadinya kelangkaan mitan.

Ketua Komisi II Saodah Tethol menegaskan, komisi harus mengetahui berapa banyak kuota yang dialokasikan mitan untuk Maluku maupun yang didistrubusi ke agen-agen.

Azis Hentihu dalam rapat tersebut juga mempertanyakan data mitan yang didistribusi ke daerahdaerah, namun pihak Pertamina hanya membawakan data distribusi mitan dari bulan Desember 2020 dan Januari 2021.

“Sekarang kan masyarakat mau masak susah, kok kenapa sampai bisa terjadi kelangkaan dan bukan hanya di Ambon tetapi di tempat lainnya juga. itu berarti dari Pertamina membuat data secara sistimatis sehingga komisi II bisa mengetahui jumlah kuota yang didistribusikan ke setiap kabupaten

kota,” tegas Aziz.

Plt Sales Area Manager Regional VIII Lucky Hariyananto mengakui hanya menyiapkan data mitan bulan Desember. Alhasilnya komisi menunda rapat tersebut hingga Selasa (19/1) dengan catatan pihak pertamina sudah harus menyampaikan data secara detail.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Maluku, Saodah Tethol kepada sejumlah wartawan usai rapat menegaskan, pihaknya menundarapat dengan Pertamina karena  Pertamina tidak menyiapkan data distribusi BBM khususnya mitan kabupaten kota di Provinsi Maluku.

“Data dari pihak Pertamina belum siap terkait permintaan sesuai kuota, berapa kuota yang dialokasikan BPH migas untuk Maluku, karena kita sebagai wakil rakyat harus bisa mendengar secara langsung dari Pertamina berapa kuota yang diperuntukan untuk di kabupaten kota di Provinsi Maluku,” jelas Saodah.

Politikus Gerindra ini menjelaskan, dengan adanya situasi kelangkaan yang terjadi sehingga komisi menghendaki alokasi BPH Migas yang didistribusikan baik kepada distributor maupun konsumen maupun yang terpakai per hari. Langkah ini diambil pihaknya, karena ditakutkan kelangkaan mitan yang terjadi akibat indikasi pihak-pihak yang sengaja  melakukan penimbunan.

“Bisa saja ada indikasi-indikasi yang terjadi yang dilakukan pihak-pihak tertentu. Jadi rapat ini kami skorsing sampai besok jam 10 dengan semua disrtibutor di Kota Ambon,” katanya.

Sementara itu, Plt Sales Area Manager Regional VIII Lucky Hariyananto mengatakan, soal berapa banyak kouta yang dialokasikan ke tiap kabupaten kota akan disampaikan.

“Nanti baru bisa disampaikan karena tadi di dalam rapat kita hanya belum menyiapkan datanya. Karena kita hanya fokus pada Desember dan Januari pada saat terjadi kelangkaan,” ujarnya sembari menambahkan, pihak Pertamina distribusi sesuai ketentuan dari BPH Mingas.

Disinggung soal kelangkaan diakibatkan ada dugaan penimbunan, dirinya enggan berkomentar .

“Saya tidak bisa menjawab itu dengan adanya kelangkaan ini kita selalu melakukan pengawasan di lapangan,” sebutnya. (S-51)