AMBON, Siwalimanews – Sejumlah lahan di Kota Ambon diklaim sebagai milik TNI, yang berpatokan pada barang-barang peninggalan sejarah zaman pe­rang, yang berada diatas lahan tersebut.

Padahal, sebagian besar lahan itu telah ditempati masyarakat sejak dulu, bahkan ada yang sudah mengantongi sertifikat.

Alhasil, masyarakat menjadi korban, karena merasa terintimi­dasi. Berbagai langkah telah ditem­puh masyarakat, namun tidak mendapat titik terang. Salah satu langkah yang ditempuh masyara­kat yakni, mengadu ke para wakil rakyat di Baileo Rakyat Belakang Soya.

Berdasarkan aduan masyarakat itu, maka Jumat (24/6) kemarin, bertempat di ruang sidang utama Baileo Rkayat Belakang Soya, untuk kesekian kalinya, Komisi I, membahas aduan masyarakat terkait persoalan lahan antara TNI dan masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon Jafri Taihuttu, usai memimpin rapat dengar pendapat bersama BPN Kota Ambon dan juga perwakilan masyarakat dari Laha, Bentas dan SKIP, kepada wartawan mengatakan, ada persoalan lahan antara masyarakat dengan institusi negara dalam hal ini TNI, yang terjadi di SKIP, Bentas dan Laha.

“Sebenarnya sudah diadukan ulang kali. Ini juga sebenarnya merupakan tunggakan dari komisi sebelumnya (sebelum roling). Oleh karena itu, dalam rapat internal, kami putuskan kami akan lakukan kunjungan kerja ke Jakarta awal bulan Juli nanti, untuk membawa persoalan ini ke Kantor Staf Presiden (KSP) dan itu sudah kami komunikasikan dengan pak Febry Tetelepta,” ungkap Jafri.

Menurutnya, dalam presepsi DPRD, TNI hanya sebagai penggu­na/pemakai atas lahan-lahan yang diklaim tersebut. Usernya ada pada Menhan, dan asetnya di Kementrian Keuangan. Oleh karena itu, persoalan ini akan dibawah ke Jakarta.

“Kami sudah komunikasi, janji pak Febry nanti TNI dan Menhan juga akan diundang. Ini yang jadi sub­stansi dari DPRD. Jadi rapat ini untuk meminta masukan yang bisa dijadikan referensi komisi untuk nantinya berproses di Jakarta,” ujarnya.

Kata Jafri, dalam setiap perjuangan mencari jalan keluar atas persoalan-persoalan masyarakat, pihaknya juga meminta doa untuk dapat menye­lesaikan persoalan dimaksud.

“Kita juga minta agar apa yang sudah terjadi selama ini, dan apa yang diharapkan masyarakat, ada titik terang atau jalan keluar dari proses yang kita lakukan nanti,” tandasnya. (Mg-1)