AMBON, Siwalimanews – Komisi III DPRD Provinsi Maluku janji melakukan pengawasan terhadap rencana Pemerintah Provinsi Maluku yang akan melakukan pra studi kelayakan rencana induk perkeretaapian di pulau Seram.

Penegasan ini disampaikan langsung Sekretaris Komisi III, Rovik Akbar Afifudin kepada Siwalimanews, Senin (21/6).

“Yang pasti komisi akan mengawasi rencana pemba­ngunan rel kereta api dipulau Seram, semua hal bukan hanya rel kereta api,” Tegas Rovik.

Rencana pra study kelayakan, kata Rovik merupakan dokumen yang dipakai sebagai asumsi membangun kelayakan, sehingga silahkan saja dilakukan tetapi tidak boleh meninggalkan fokus pembangunan infrastruktur yang lain.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Maluku sebaiknya fokus pada pembangunan infrastruktur dermaga-dermaga yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kepulauan.

“Sebaiknya Pemerintah Provinsi Maluku fokus pada rencana pembangunan dermaga-dermaga karena kita daerahnya kelautan,” ujar Rovik.

Rovik menegaskan, Pemprov Maluku juga semestinya fokus membuat analisa tentang rencana pembangunan dermaga peri di pulau-pulau, sebab jika rencana pembangunan kereta api dilakukan sedangkan jalan-jalan masih banyak yang rusak dan belum terkoneksikan dengan baik.

Karena itu, Rovik meminta Pemprov Maluku untuk melakukan perencanaan sesuai dengan RPJMD yang telah disusun dan disepakati oleh DPRD, karena lebih visioner dan lebih memungkinkan untuk diterapkan.

Bangun Kereta Api

Sebagaimana diberitakan, Pemprov Maluku berencana membangun kereta api di Pulau Seram. Rencanya jadi program Dinas Perhubungan, yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

Proyek itu bahkan sudah dilelang, seperti dilansir laman lpse.malukuprov.go.id, dengan nama paket Pra Study Kelayakan Rencana Induk Perkeretaapian. Tak tanggung-tanggung, proyek dengan kode tender 15594288 itu menelan dana hampir setengah miliar rupiah.

Adapun lokasi proyek tersebut meliputi Pulau Seram, dimulai dari Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah. Proyek fantastis ini kontan mendapat tanggapan berbagai kalangan, lantaran kereta api sama sekali bukan kebutuhan mendasar bagi masyarakat Maluku saat ini.

Publik menganggap, daerah yang tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi seperti Sulawesi Selatan saja, masih belum bisa menghadirkan kereta api kepada warganya. Padahal, kondisi alam di sana, relatif lebih datar dibanding di Maluku yang banyak perbukitan.

Kendati begitu, Kepala Dinas Perhubungan Maluku, Muhammad Malawat berdalih dan mengatakan proyek tersebut masih dalam taraf pra studi kelayakan. “Kegiatan di Dishub baru Pra FS atau Pra Feasibility Study. Jadi baru mau distudikan apa layak atau tidak. Baru Pra FS,” tulis Malawat dalam pesan WhatsApp kepada Siwalima, Selasa (15/6). (S-50)