DPRD Provinsi Maluku mengingatkan Pemerintah Provinsi untuk menyelesaikan sisa hibah pengamanan pilkada kepada TNI-Polri.

Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Michael Tasaney menjelaskan berdasarkan penjelasan Plh Sekda Maluku ternyata pemerintah daerah baru menyelesaikan hibah pengaman pilkada sebesar 58 persen.

Pemprov Maluku telah berjanji akan menyelesaikan sisa hibah sebesar 42 persen pada awal September ini.

“Sebelumnya pak sekda kan sudah sampaikan kalau sisa hibah pengamanan pilkada itu akan diselesaikan pada awal tahun ini jadi kami ingatkan agar segera diselesaikan,” ujar Tasaney, kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Senin (2/9).

Dijelaskan anggaran hibah pengamanan pilkada kepada TNI dan Polri merupakan amanat UU yang mesti ditindaklanjuti sesuai dengan NPHD yang telah ditandatangani bersama.

Total anggaran hibah penga­manan pilkada yang telah disepa­kati kata Tasaney sebesar 26 miliar lebih dan anggaran tersebut sangat diperlukan jaja­-ran TNI dan Polri untuk menga­mankan Pilkada di Maluku.

“Komisi I sejak awal concern dengan anggaran penunjang pilkada baik kepada KPU, Bawaslu maupun aparat keamanan TNI dan Polri. Untuk KPU dan Bawaslu sudah Tuntas, jadi kami berharap dalam waktu dekat ini sesuai janji pemprov sudah selesaikan ke TNI dan Polri,” tegasnya. (S-20)