AMBON, Siwalimanews – DPRD Provinsi Maluku mendorong dinas terkait menyelesaikan akses masuk ke Perumahan Bukit Hujau di Negeri Urimessing yang hingga kini belum juga dibangun.

Selain akses masuk, fasilitas penunjang seperti talud penahan tanah juga harus dibanguun untuk melindunggi masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw kepada wartawan, Kamis (13/10) usai melakukan rapat kerja bersama pengembang BTN Perumahan Bukit Hijau, Dinas PUPR Kota Ambon dan PUPR Maluku mengaku, pembangunan perumahan merupakan tindak lanjut dari Kebijakan sejuta rumah bagi masyarakat miskin yang dicanangkan Presiden Joko Widodo

“Ini seharusnya didukung oleh Pemerintah Kota Ambon bukan saja dengan penerbitan ijin tapi akses masuk juga,” kata Richard.

Dalam rapat itu juga dikatakan oleh pengembang bahwa pihaknya telah menyurati pemerintah kota ambon saat ini dibawa pimpinan richard louhenapessy namun tak mendapat kejelasan.

“Pengembangan ini sudah sampaikan surat kepada Walikota Richard Louhenapessy tapi dia tidak tindak lanjut sedangkan ini untuk kepentingan masyarakat seharusnya dibantu juga,” pintanya.

Untuk mendukung pengambang, maka Komisi III akan on the spot ke lokasi untuk melihat langsung kondisi di lapangan dan setelahnya akan berkoordinasi dengan Pemkot Ambon untuk dimasukan dalam APBD tahun 2023.

Selain itu, Dinas PUPR Maluku dan Balai Wilayah Sungai juga akan didorong untuk membantu penyelesaian akses jalan dan talud penahan tanah disekitar perumahan agar masyarakat yang mendiami akan merasa aman.

“Ini kita dorong karena setiap musim penghujan masyarakat di kawasan Batu Gajah juga mendapat imbas dari pembangunan perumahan dan kerena itu berbagai upaya akan di lakukan agar kedepan tidak ada lagi persoalan yang meresahkan masyarakat setempat,” tegasnya.

Prinsipnya DPRD akan mengawal kebijakan pemerintah pusat terkait pembangunan sejuta rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Kami berharap semua pihak dapat bersinergi dalam melihat persoalan ini,” ucapnya.(S-20)