AMBON, Siwalimanews – Komisi II DPRD Maluku mendesak, pemprov untuk segera melakukan studi kelayakan, terhadap rencana pembangunan pelabuhan hub internasional, sebagai pusat perikanan terpadu.

Pembangunan pelabuhan hub harus ditunjang dengan studi kelayakan. Namun sampai saat ini, Maluku belum mempunyai studi kelayakan.

Studi kelayakan dinilai, sangat penting dalam menunjang dan mempercepat Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN).

Menurut Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Saodah Tethool, berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan LIN, terlihat sampai saat ini belum ada studi kelayakan untuk pembangunan pelabuhan hub internasional.

“Dari yang disampaikan dalam rapat koordinasi persiapan LIN sampai saat ini belum ada kesiapan dari studi kelayakan, untuk pembangunan pelabuhan hub internasional,” ungkap Saodah.

Baca Juga: Hasil TMMD ke-108 Diserahkan ke Pemda

Karena itu, Saodah mendesak Pemprov Maluku dan Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku untuk sesegera mungkin melakukan studi kelayakan, dalam rangka pembangunan pelabuhan dalam mendukung LIN tersebut.

“Kalau memang itu berada pada OPD Dinas Perikanan, maka kami akan mendesak untuk segera dilakukan studi kelayakan dalam rangka pembangunan pelabuhan,” tegasnya.

Menurut Saodah, Komoisi II akan koordinasikan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, sehingga secepatnya menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan dari Pemerintah Pusat agar tidak terlambat.

“Bola ini harus cepat ditangkap dan segera dieksekusi oleh Pemprov dalam bentuk studi kelayakan,” terangnya.

Sebelumnya diberitakan, keinginan Pemprov Maluku membangun pelabuhan hub internasional sebagai pusat perikanan terpadu, harus ditunjang dengan studi kelayakan. Sampai saat ini Maluku belum punya studi kelayakan sehingga angan-angan itu harus terkubur.

Kawasan Tulehu, Waai dan Liang menjadi pilihan pemba­ngu­nan pelabuhan hub internasional. Namun sayangnya belum didukung oleh studi kelayakan pelabuhan.

Dan untuk memastikan lokasi mana yang akan dibangun pela­buhan terintegrasi. Tim dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melakukan kunjungan karena pembangunan pelabuhan menjadi salah satu target dari pemerintah daerah.

“Usulan dari pemerintah daerah adalah pengembangan pelabuhan di Tulehu kita melihat langsung kondisinya, kedepanya bagiamana berapa area yang kita siapkan, kalau kita lihat disini sekitar 500 hektar. Jadi kita minta kajian dulu terkait dengan studi kelayakan dari pemerintah, sehi­-ngga keputusan kita itu, keputu­san yang solid dan penetapannya berdasarkan kajian akademis,” pinta Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Safri Burhanuddin kepada wartawan di sela-sela kunjungan ke Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Malteng, Selasa (11/8).

Burhanuddin mengaku, sudah menanyakan dan meminta langsung ke Pemprov Maluku terkait dengan studi kelayanan secara akademis, namun sampai saat ini belum punya.

“Jadi alasanya apa, selama ini belum ada studi kelayanan terkait dengan pembangunan pelabuhan. Kenapa harus ada kajiannya, karena kedepan kalau misalnya terjadi ada tanah longsor, apakah terjadi konflik sosial, kejadian sedimentasi,  jadi harus ada kajian sehi­ngga dapat diprediksi lebih awal. Kalau tidak kita yang disa­lahkan, kerena menyetujui izin pembangunan tapi tidak ada dasarnya,” tegas Burhanuddin.

Dirinya mencontohkan kalau mau membangun rumah atau mau bangun kantor, harus ada kajian, tidak bisa langsung bangun. bukan­nya IMB yang memutuskan. Perizi­nan tidak boleh ditentukan atas da­sar suka atau tidak suka, tapi harus ada kajian,” jelas Burhanuddin.

Ditanya selama ini pemerintah pusat melihat belum ada kajian yang disampaikan ke pusat dirinya membenarkan hal itu.

“Kami sudah tanya Pemprov Maluku bilang belum ada, makanya kami tanyakan sudah ada atau belum. Targetnya secepat mungkin, karena kami harus putuskan. Bagi kami kan, silakan daerah putuskan lokasinya dimana, kami hanya fungsi konsultasi aja. Pemprov Maluku yang berkepentingan langsung, kami hanya bantu dari sisi regulasi dan kebijakan yang bisa kita dukung,” tandasnya.

Sementara itu, Sekda Maluku, Kasrul Selang memastikan dirinya belum mendapatkan informasi hasil kunjungan dari tim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu sendiri.

“Saya belum terima hasil kunjungan namun maksud dari pembangunan pelabuhan ini sendiri, konsep pembangunan pelabuhan  adalah menjadikan Ambon sebagai Pelabuhan hub dan tempat kumpul atau transit. Orang misalnya sekitar Kendari, Ternate, Sorong, kalau mau beli barang, tidak perlu ke Surabaya, bisa langsung ke Ambon, itu mak­-sud dari pembangunan pelabuhan ini sendiri,” jelas Kasrul.

Begitu juga dengan ekspor dari Maluku. Selama ini ekspor masih transit di Surabaya namun dengan adanya pelabuhan ini maka dari Sorong sudah bisa bawa ke Ambon, baru kita ekspor langsung ke luar negeri. “Jadi disitu, harus lengkap, ada pabrik pengelolaan, ada gudang, kemudian infrastruktur air minum, bahan bahar jadi terintegreasi,” kata Kasrul.

Selain itu kata kasrul, untuk mendukung pembangunan pelabuhan ini sendiri, kedepan Ranway Bandara Pattimura dan Banda akan diperpanjang. “Pelabuhan ini nantinya kalau LIN ini ditetapkan maka akan terintegrasi dengan 13 pelabuhan perikanan yang ada di Maluku,” tandasnya.

Dalam kunjungan ini, selain rombongan dari Jakarta, hadir juga Asisten III Bidang Pereko­nomian dan Pembangunan Setda Provinsi Maluku Ismail Usemahu, Kadis Kelautan dan Perikanan Maluku Abdul Haris, Kepala PPN Tantui Jafar Sahu­buruwa, sejumlah kepala bidang di lingkup DKP Maluku. (Cr-2)