AMBON, Siwalimanews – Puluhan pengemudi truk menyambangi DPRD Provinsi Maluku guna mengadukan tindakan aparat Kepolisian Polres Buru yang melakukan sweeping di Pelabuhan.

Pasalnya, tindakan sweeping yang dilakukan jajaran aparat Polres Buru selama dua bulan berturut-turut, telah menimbulkan ketidaknyamanan para pengemudi truk yang setiap harinya.

“Awalnya kita menyikapi santai tindakan Polres Pulau Buru dalam melakukan sweeping, namun masuk dua bulan berkelanjutan tentunya kami merasa tidak nyaman juga,” ungkap Ketua Perwakilan Pengemudi truk Indonesia Wilayah Maluku Andre Aipassa saat melakukan pertemuan bersama Komisi III DPRD Maluku yang dipimpin, anggota Komisi III Hatta Hehanusa.

Menurutnya, salah satu sasaran sweeping tersebut adalah memeriksa barang berbahaya yang berpotensi dibawah masuk ke Kabupaten Buru untuk melegalkan gunung botak. Namun, tindakan yang dilakukan aparat untuk memeriksa barang muatan tidak dapat diterima dan merugikan para pengemudi yang membawa muatan.

“Bayangkan saja saat disweeping itu mereka membongkar dan menginjak-injak barang muatan untuk mencari barang yang dianggap ilegal. Kalau barangnya rusak, maka kita yang mesti ganti, ini kan bikin susah kita juga,” ujarnya.

Aipassa menegaskan, jika polisi ingin mencegah masuknya barang berbahaya ke Pulau Buru, maka mestinya gunung botak ditutup agar tidak ada aktivitas yang berbahaya.

Lagipula, jika kepolisian ingin mencegah masuk barang berbahaya mestinya kepolisian memperketat barang yang masuk di Pelabuhan Yos Sudarso, sebab pelabuhan tersebut menjadi pintu masuk semua barang di Maluku.

“Barang kita angkut tersebut berasal dari Pelabuhan Yos Sudarso juga, pertanyaannya dimana otoritas pelabuhan yang mengijinkan semua barang masuk tanpa ada sweeping,” kesalnya.

Aipassa pun meminta aparat penegak hukum agar tidak mempersulit para pengemudi truk, sebab jika tindakan ini terus dilakukan, maka dipastikan pasokan barang pokok ke Pulau Buru menjadi terhambat.

Sementara itu, Anggota Komisi III Hatta Hehanusa berjanji akan menindaklanjuti persoalan ini bersama Komisi I yang bermitra dengan aparat kepolisian.

“Ini kebutuhan yang harus kita selesaikan, jadi kita akan bicarakan dengan Komisi I, sebab polisi itu kan mitranya Komisi I,” jelas Hehanussa.(S-20)