AMBON, Siwalimanews – Anggota IV DPRD Provinsi Maluku Jemy Jafet Pattiselano, mendesak Dinas Koperasi untuk menyediakan akses sekaligus fasilitas guna menumbuhkan usaha kecil dan menengah di Provinsi Maluku.

Pasalnya, selama ini, Dinas Koperasi dan UMKM hanya mengedepankan program pelatihan bagi UKM, tetapi tidak memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan usaha baru.

“Selama ini kan lebih banyak pelatihan, sedangkan outputnya tidak ada, contoh di SBT 30 orang diikutkan dalam pelatihan, tapi setelah itu tidak ada 30 usaha yang terbentuk,” ujar Pattiselano dalam rapat kerja bersama Dinas Koperasi di Baileo Rakyat Karang Panjang, Jumat (22/7).

Cara ampuh untuk membangun UKM di Maluku kata Pattiselano, hanyalah dengan membuka akses dan fasilitas yang seluas-luasnya kepada pelaku usah baru, bukan hanya sekedar ilmu yang didapatkan melalui program pelatihan.

“Dinas Koperasi dan UMKM harus memahami secara benar karakter masyarakat Maluku dalam kaitan dengan membuka usaha baru, jangan sampai diberikan uang tapi tidak ada usaha,” tandansya.

Bantuan yang ada selama ini menurut Pattiselano, diberikan kepada pelaku UMKM yang selalu didasarkan pada ketersediaan usaha yang tersedia, walaupun dalam jumlah kecil, artinya seharusnya pola pemberdayaan seperti ini diubah, sebab jika didasarkan pada protapnya seperti itu, maka tidak akan muncul usaha baru di Maluku.

Pengusaha saat ini membutuhkan kepastian terhadap akses dan fasilitas cukup untuk berusaha, maka Dinas Koperasi harus melakukan reformasi terhadap aturan, guna memudahkan semua potensi pengembangan usaha.

“Selain itu, Dinas Koperasi belum punya kemampuan untuk mengubah sumber daya alam menjadi uang, maka kedepannya dinas harus mampu melihat semua peluang dan dituangkan dalam program kerja yang menyentuh langsung kepada usaha masyarakat.(S-20)