AMBON, Siwalimanews – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku menilai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum maksimal melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penggunaan Dana Alokasi Khusus pendidikan.

Penegasan ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapari dalam rapat kerja bersama Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Insun Sangaji di ruang rapat komisi, Selasa (27/7).

Pasalnya, sesuai dengan hasil pengawasan yang dilakukan Komisi IV di 11 kabupaten/ kota ditemukan begitu banyak pembangunan fisik yang tidak sesuai dengan kenyataan.

“Saat pengawasan banyak gedung yang tidak sesuai dengan kualitas,” tandas Samson.

Salah satu bukti tidak maksimalnya pengawasan dan monitoring terdapat di SMA 15 Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang mana bangunannya baru dibangun, namun telah rusak dan tidak dapat digunakan dalam proses belajar mengajar.

Bahkan ada sekolah juga yang tidak memiliki jaringan sanitasi yang baik, hal inilah yang akan berdampak bagi kesehatan siswa, ketika menggunakan sarana dan prasarana MCK.

“Dikbud Maluku kedepan harus memperhatikan perencanaan, agar anggaran yang besar tidak disalahgunakan oleh pihak sekolah,” tegas Samson. (S-50)