BULA, Siwalimanews – Mirnawati Derlen jadi korban pertama penataan birokrasi masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Fachri Husni Alkatiri-Muhamat Miftah Thoha Rumarey Wattimena.

Jabatan yang diemban Mirnawati Derlen selama ini diserahkan kepada Ahmad Quadri Amahoru sebagai penjabat sekda SBT.

Amahoru sebelumnya merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Maluku. Sedangkan Derlen kembali menjabat sebagai Kepala Bappeda SBT.

Pergantian jabatan dilakukan mendadak oleh Bupati Alkatiri yang berlangsung di Pendopo Bupati, Rabu (19/4), berdasarkan SK Bupati Nomor: 821/26/BKPSDM/2025 tentang pengang­katan pejabat Sekda SBT.

Bupati dalam sambutan meminta kepada penjabat sekda yang baru untuk menjalankan tugas dengan baik karena amanah yang diberikan ini bukanlah hal yang ringan.

“Sebagai pejabat Sekda saudara memiliki peran dan strategis dalam membantu kepala daerah, menyele­nggarakan pemerintahan yang baik transparan dan akuntabel,” pintanya.

Ia juga meminta agar beberapa tugas utama yang harus segera dilaksanakan yaitu menjaga stabilitas pemerintahan daerah, agar tetap berjalan efektif dan efisien, mengawal pelaksanaan kebijakan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Selain itu pejabat yang baru segera beradaptasi dan menjalin komunikasi yang baik, dengan seluruh stakeholder, serta terus berinovasi demi kemajuan daerah.

Pada kesempatan itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama atas dedikasi dan kerja sama yang baik selama ini.

“Mudah-mudahan dalam tugas yang juga sedang diemban sebagai Kepala Bappeda dapat melaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” harapnya.

Sebelum mengakhirinya sambutannya, ia mengingatkan kepada semua untuk melaksanakan tugas dengan baik.

Untuk diketahui, pergantian pimpinan OPD lingkup Pemkab SBT juga sudah menguat dan akan dilakukan usai Idul Fitri nanti.

Banyak pimpinan OPD juga sudah melakukan pendekatan dengan orang nomor satu di Bumi Ita Wotu Nusa agar tidak dilengserkan dari jabatan yang sedang diemban tersebut.

Manuver kepala OPD dilakukan secara terang-terang bahkan terkesan menjilat pimpinan. (S-27)