NAMLEA, Siwalimanews – OKP Cipayung menolak pencalonan kembali Djalaludin Salampessy, sebagai Penjabat Bupati Buru, karena dinilai gagal memimpin kabupaten berjuluk Bupolo itu.

Penolakan terhadap Salam­pessy itu diawali dengan aksi demo di kawasan Simpang Lima Namlea, Sabtu (1/4) siang.

Posisi Djalaludin Salampessy sebagai Penjabat Bupati Buru yang akan mengakhiri jabatan tahun pertama Mei mendatang, kini mulai digoyang dengan dalih dia bukan putera bupolo, dan masih ada banyak putera daerah yang cakap dan me­menuhi syarat menjadi Penjabat Bupati.

Para pendemo yang terdiri dari HMI, IMM, PMII, GMNI juga membagi-bagikan seleba­ran dengan tulisan berhuruf besar, “Tolak Penjabat Bupati Buru Untuk Diusulkan Kembali Sebagai Pejabat Bupati Buru Tahun 2023-2024, Desak DPRD untuk menetapkan tiga nama putra terbaik Kabupaten Buru guna diusulkan sebagai Penja­bat Bupati Buru.

Dalam isi selebarannya dijelas­kan, bahwa gerakan pemuda dan Cipayung yang digalang dalam aksi hari adalah murni gerakan aksi yang dilatar-belakangi oleh semangat untuk mengembalikan Kabupaten Buru dipimpin oleh anak asli Negeri Bupolo.

“Perlu masyarakat Kabupaten Buru dari utara sampai selatan, dari timur sampai ke barat ketahui, sekali lagi bapak ibu masyarakat Kabu­paten Buru wajib hukumnya menge­tahui dan memahami, bahwa tepat pada hari selasa tanggal 4 April 2023, DPRD akan mengadakan rapat paripurna untuk menetapkan 3 nama yang akan diusulkan sebagai Penja­bat Bupati Buru tahun 2023-2024,” lebih lanjut bunyi isi selebaran itu.

Karena hal itu, Gerakan Pemuda Buru dan Cipayung mengajak se­antero masyarakat Kabupaten Buru untuk sama-sama turun ke jalan, mendesak 25 anggota DPRD Kabu­paten Buru, agar segera mengusul­kan 3 nama sebagai calon Penjabat Bupati Buru nanti, agar keseluruhan tiga nama itu adalah asli putra-putra daerah Kabupaten Buru.

“Perlu kami tegaskan Bahwa gerakan kami hari ini dimotori dan dibeking serta didasarkan atas ke­pentingan masyarakat Buru. Apa semangat masyarakat Kabupaten Buru itu? Semangat dan kepenti­ngan kami masyarakat Kabupaten Buru adalah kembalikan Kabupaten Buru kepada anak asli Buru,” tulis mereka.

Dengan dalih di atas, OKP Cipa­yung berdalih sebagai anak Bupolo yang lebih berhak menikmatinya. Generasi Kabupaten Buru sudah siap untuk menjadi Penjabat Bupati Buru, siap untuk memimpin negeri ini.

“Karena itu biarkan kami yang mengurus negeri kami. Dulu kami belum siap, sekarang kami sudah siap,” suarakan OKP Cipayung ini.

Kepada 25 anggota DPRD Buru diingatkan, agar jangan menjual negeri ini kepada siapapun untuk memenuhi kepentingan politik, nafsu, harta, jabatan dan kekuasaan.

“Kami menolak saudara Djalaludin Salampessy untuk diusulkan kem­bali oleh DPRD sebagai calon Pen­jabat Buru tahun 2023-2024. 25 ang­gota DPRD dan ketua-ketua partai di Kabupaten Buru ini, sekali lagi kami ingatkan, jangan menjual ne­geri ini kepada siapapun,” lantang mereka.

Mereka juga meminta agar 25 anggota DPRD Kabupaten Buru menghapus nama Djalaludin Salam­pessy dari pengusulan penjabat Bupati Butu 2023-2024 mendatang.

“Sekali lagi kami tegaskan kepada 25 Anggota DPRD Kabupaten Buru agar menghapus nama Djalaludin Salampessy dari daftar pengusulan Penjabat Bupati Buru 2023-2024,” lagi kata mereka.

Selama melakukan unjuk rasa di sana, para arotor silih berganti me­neriakan penolakan terhadap Djala­ludin dan mendesak DPRD Buru mengusulkan tiga nama selain Penjabat Bupati saat ini.

Sementara itu, Ketua IMM Kabu­paten Buru, Gadry Fatsey didam­pingi Ketua HMI, Imran Barges dan Ketua GMNI, Taufik Fanolong usai melakukan aksi unjuk rasa kepada wartawan menjelaskan, kalau ia dan rekan-tekan OKP Cipayung lewat paripurna di DPRD Buru tanggal 4 April nanti untuk mengusulkan pu­tera-putera terbaik dari Pulau Buru.

Gadry dan kawan-kawan berala­san, belajar dari kepemimpinan saat ini konon ada banyak masalah tetapi tidak mampu dapat diselesaikan.

Ditanya siapa saja tiga nama yang mereka usulkan, Gardy, Imran dan Taufik, tidak mau menyebutkannya langsung.

Kata Gadry dan Imran, bila ada putera daerah yang cakap dan me­menuhi syarat administrasi, maka orang-orang itu yang harus diper­juangkan oleh DPRD Buru ke pusat melalui Mendagri.

Mereka tetap tidak mengingin­kan Djalaludin kembali diusulkan dalam tiga nama yang akan dikirim ke Mendagri. Bila nanti ada nama Djalaludin di tiga nama, maka OKP Cipayung me­nilai itu adalah kegagalan DPRD Buru. Alasannya, Penjabat yang sekarang gagal dalam memimpin Buru. (S-15)