UPAYA Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran tidak berbanding lurus dengan postur kabinet yang gemuk.

Namun keputusan memangkas anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) diprediksi membawa dampak yang besar pada Pembangunan dan perekonomian Indonesia.

Beban ekonomi dari penghematan anggaran sebesar Rp 306 triliun akan lebih besar dari pada efek ungkit Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 171 triliun. “Daya beli masyarakat bisa turun dan pertumbuhan ekonomi 2025 berpotensi lebih rendah dari 2024 sehingga membuat target tumbuh 8% di tahun 2029 akan semakin sulit terwujud. “Idealnya upaya pemotongan anggaran termasif dalam sejarah Indonesia, bahkan lebih masih daripada saat Covid, perlu dikaji ulang. Dikuatirkan jangan sampai program MBG mengakhiri program-program lain yang sama penting, atau bahkan jauh lebih penting.

“Upaya mereview MBG untuk menyesuaikan kondisi fiskal perlu dilakukan serta menunda Ibu Kota Nusantara merupakan langkah bijak yang wajib dipertimbangkan. “Pemerintah harus hati-hati, jika PHK massal terjadi dan ekonomi makin sulit, maka dengan mudah rakyat akan menyalahkan program MBG, progran signature pak Prabowo ini perlu dihindari.

Dampak kebijakan pemangkasan anggaran oleh Pemerintah Pusat mulai dirasakan sejumlah kabupaten dengan pemotongan anggaran pembangunan infrastruktur akibat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 berdampak signifikan terhadap pembangunan di daerah.

Di Kabupaten Seram Bagian Barat misalnya, sejumlah proyek pembangunan jalan kemungkinan besar tidak akan berjalan. Dana yang diperuntukkan untuk Dinas PUPR itu dipotong. Konsekuensinya, jika masuk dalam DAU peruntukan, otomatis anggarannya dipotong.

Untuk Kabupaten SBB, banyak jalan provinsi yang dibangun tahun ini, tetapi karena adanya DAU peruntukan, otomatis ikut dipotong juga. Selain itu, ada persoalan terkait 11 desa persiapan yang sudah menjalankan pemerintahan sementara selama tujuh tahun, namun masih terkendala akibat pergantian kepemimpinan daerah.

Terkait pemotongan anggaran jalan, Kata Politisi PDIP itu, pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) telah menyampaikan bahwa tidak akan ada penambahan anggaran untuk pembangunan jalan dan ini merupakan konsekuensi dari bernegara.

Direktur Ekonomi Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti adanya ketidakseimbangan dalam perencanaan anggaran pemerintah.

Banyak program yang tidak memerlukan anggaran besar justru mendapatkan alokasi jumbo, sementara yang membutuhkan justru minim dana.

Maka efisiensi yang hendak dilakukan juga berdasarkan money follow program. Sisir terlebih dahulu program-program yang memang tidak sesuai dengan anggarannya. Kemudian evaluasi dampak yang terjadi jika dilakukan efisiensi. “Harus diukur dampak dan multipliernya ke ekonomi. Jika tidak, penghematan yang dilakukan justru akan memperlambat pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Ia mengusulkan penghapusan posisi wakil menteri yang dinilai tidak esensial, serta penyisiran tenaga ahli yang hanya menjadi tempat pensiun pejabat negara.“Jabatan-jabatan seperti itu yang harusnya diefisienkan.

Diduga, kebijakan efisiensi anggaran ini juga berkaitan dengan utang jatuh tempo yang terlalu besar.

Yang tidak kalah penting ini dilakukan karena utang jatuh temponya terlalu besar, sebetulnya itu salah satu alasan utamanya ya selain MBG.  (*)