Bupati: Pengelolaan DD Harus Transparan
BULA, Siwalimanews – Bupati Seram Bagian Timur Abdul Mukti Keliobas mengingatkan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa yang transparan demi kesejahteraan masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh bupati ketika melantik enam kepala pemerintahan negeri Administratif di Aula Pendopo Bupati, Sabtu (19/8).
Pelantikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur nomor 286 tahun 2023 yakni Hamis Tamher sebagai Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Sera, Sahit Loklomin sebagai Pejabat KPN Administratif Dulak dan Syarif Ahmad Kelian sebagai Kepala KPN Geser.
Selanjutnya Umi Ulfa Trisilusiyawati Pejabat KPN Administratif Waisaamet, M. Jefri Warat sebagai Pejabat KPN Administratif Tanah Baru, Kecamatan Kesui Watubela. Harun Yatim Rumakat sebagai Pejabat KPN Negeri Administratif Kwamor Kecil Mata Ata.
Menurutnya tidak semua orang memiliki kepercayaan dan diberi kewenangan untuk mengatur desa, tetapi saudara harus bersyukur lewat rekomendasi camat saudara hari ini dilantik.
Baca Juga: Pemda SBT Janji Bangun Galeri UMKM“Di bawah kepemimpinan saudara-saudara mudah-mudahan menjadi spirit dan semangat membangun desa yang berkembang sekaligus sejajar dengan desa-desa yang lain,” ingat bupati.
Diakui SBT merupakan salah satu kabupaten yang paling banyak pelanggan pengelolaan DD.
“Saya ingatkan tolong dilakukan pengawasan secara ketat terhadap laporan Dana Desa,” tegasnya.
Orang nomor satu di bumi Ita Wotu Nusa mengingatkan juga terkait status desa miskin, mandiri dan desa maju di kabupaten yang dipimpinya.
“Saya mau tahu saudara enam Kepala KPN yang baru dilantik hari ini memajukan desa desa yang dipimpin dan menyelesaikan status desa mulai dari miskin, desa mandiri menjadi desa yang maju,” pintanya.
Sekali lagi ia mengingatkan kalau kedepan tidak ingin ada lagi desa yang bermasalah terkait dengan pengelolaan DD maupun ADD.
Masalah ini sudah sering kali disampaikan disetiap kesempatan bahwa pengelolaan DD dan ADD harus berujung pada kepentingan masyarakat.
“Beta cuma mau bilang kelola DD dengan baik, terbuka dengan masyarakat, anggarannya digunakan sekian dibangun ini realisasi sekian yang tidak sekian,” terangnya
“Kalau bisa ada proses pertanggung jawaban dana desa sebelumnya harus kasih masuk tepat waktu sehingga setiap pencairan tetap berjalan baik. Tolong mengawasi supaya jangan ada temuan,” tandas bupati.
Ia menambahkan, jadi kalau kepada KPN laporan tidak jelas segara diberikan kepada camat untuk dievaluasi.
Turut hadir dalam pelantikan Asisten III Setda Seram Bagian Timur Muh Safri Rumain, pimpinan OPD dan tamu undangan lainnya. (S-27)
Tinggalkan Balasan