AMBON, Siwalimanews – Bupati Maluku Barat Daya, Benjamin Thomas Noach memas­ti­kan akan me­rombak biro­kra­si pemerintahan yang ada di kabupaten bertajuk Kalwedo itu.

Penegasan ini disampaikan Noach usai dilantik sebagai Bu­pati dan Wakil Bupati MBD periode 2021-2026 oleh Gu­bernur Maluku, Murad Ismail, Senin (26/4).

“Usai saya dilantik ini sudah pasti saya akan merombak bi­rokrasi yang ada di Pemkab MBD,” ungkap Noach.

Menurutnya, selaku kepala daerah dirinya bersama Wakil Bupati MBD Agustinus Lekwarday Kilikily berkeinginan untuk memiliki birokrasi yang profesional dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Kita berdua ini butuh birokrasi yang profesional artinya jika tidak punya hasil yah istirahat,” ujar Noach.

Baca Juga: Nelayan Rentan akan Diberikan Jaminan Ketenagakerjaan

Ditanya soal SKPD apa saja yang akan dirombak, Noach menegas­kan hal itu menjadi rahasia dirinya, tetapi yang pasti penataan kembali birokrasi akan tetap dilakukan.

Terkait dengan program 100 hari kerja, Noach menegaskan dirinya tidak menargetkan program dalam 100 hari kerja, dikarenakan dirinya telah bekerja dan memasuki periode kedua, sehingga hanya melanjutkan program kerja.

“Kita kan melanjutkan, kita sudah bekerja. Soal visi dan misi yang ada, sebenarnya bunyinya berbeda-beda tetapi intinya adalah kita ingin MBD itu terjadi kesejah­teraan dan kemakmuran, tetapi akar budayanya tidak hilang,” tandas Noach.

Resmi Pimpin MBD

Benyamin Thomas Noach-Agustinus Lekwarday Kilikily resmi memimpin Kabupaten MBD setelah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya periode 2021-2026 oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini sesuai dengan SK Mendagri Nomor 131.81-992 tahun 2021 dan perubahan atas SK Nomor 131.81-380 tahun 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Benyamin Thomas Noach sebagai Bupati dan Agustinus Lekwarday Kilikily sebagai Wakil Bupati MBD.

Gubernur dalam sambutannya saat melantik keduanya mengatakan, sesuai permintaan Kemendagri pelantikan ini harus dilakukan secara virtual, namun dirinya menyurati pihak Kemen­dagri minta agar pelantikan dilakukan secara tatap muka.

“Kenapa demikian, agar pengambilan sumpah ini disaksikan oleh pendeta dan ustad,” ujar gubernur.

Menjadi kepala daerah kata gubernur, merupakan amanah dari seluruh masyarakat. Untuk itu bupati dan wabup harus pandai membaca tanda-tanda zaman dan jangan merasa benar sendiri.

Gubernur juga menyampaikan beberapa pesan yakni pertama, saat ini Maluku masih dalam masa pandemi Covid-19, maka program vaksinasi harus dilanjutkan.

Kedua, pemda telah menge­luarkan larangan mudik, oleh karena itu pemerintah kabupaten/kota harus menindaklanjuti dalam bentuk surat keputusan, termasuk di  MBD.

Ketiga, kepala daerah harus membantu menurunkan angka kemiskinan dan dapat menjaga sumber daya alam. Empat, implementasi Maluku sebagai LIN yang rencana pembangunan Ambon new port di tahun 2023 nanti dan akan beroperasi pada tahun 2024.

“Saya minta kalian harus dorong roda perekonomian, tingkatkan PAD, buka peluang investasi dengan permudah regulasi dan tanggap terhadap rakyat,” pinta gubernur.

Selain itu, pimpinan daerah hars merubah mainset, serta miliki kinerja yang baik dan selalu menjalin kerja sama dengan semua mitra, baik DPRD, TNI dan Polri, Ormas, Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan seluruh elemen masyarakat MBD.

“Saya berikan apresiasi kepa­-da KPU, Bawaslu, TNI Polri serta masyarakat MBD yang telah me­-ng­awal pemilihan kepala daerah yang aman sampai dengan pelantikan saat ini,” cetusnya.

Selain itu, kepada stakeholder di Kabupaten MBD, gubernur minta untuk berkewajiban mendukung agenda pembangunan dan pemerintahan serta pelayanan publik.

Untuk diketahui, proses pelantikan Bupati dan Wakil Bupati MBD dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat bahkan, tidak semua orang dibolehkan masuk terkecuali yang memiliki undangan. (S-39)