AMBON, Siwalimanews – Kapolda Maluku Irjen Lothatia Latif, secara resmi membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Polda Maluku tahun 2022 dan penyusunan rencana kebutuhan anggaran satuan kerja di jajaran Polda Maluku.

Kegiatan yang mengusung tema Polda Maluku Presisi mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, digelar di Marina Hotel, Kamis (24/11).

Kapolda pada kesmepatan itu berharap, Musrenbang dan penyusunan rencana kebutuhan anggaran hari ini dapat dijadikan sarana dalam pencapaian visi dan misi Polda Maluku.

“Musrenbang Polda Maluku merupakan agenda tahunan yang wajib dilaksanakan sebagai tindak lanjut Musrenbang Polri yang telah dilakukan Mabes Polri,” ujar Kapolda.

Kegiatan ini juga kata Kpaolda, diharapkan sebagai upaya terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas baik antar satker, satwil, fungsi maupun dengan instansi terkait pada pemerintahan.

Selain itu juga kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya membangun Polri yang lebih baik dan untuk melakukan konsolidasi guna memantapkan arah kebijakan Polda Maluku dalam mendukung program pembangunan di Provinsi Maluku.

“Seperti yang di sampaikan bapak presiden pada pembukaan musrenbang nasional 2022 bahwa tahun ini dan tahun depan kita akan menghadapi situasi yang tidak mudah, situasi ekonomi, dan sotuasi politik global yang bergejolak, yang penuh dengan ketidakpastian adanya pandemi Covid 19,” ucap Kapolda.

Kapolda berharap, apa yang telah dicapai dipertahankan dan ditingkatkan demi mewujudkan Polda Maluku yang presisi, dan sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Maluku.

Implementasi penetapan sasaran prioritas Polda Maluku dalam dokumen rancangan perencanaan kerja tahun 2023 yaitu, memantapkan kinerja harkamtibmas, guna menciptakan rasa aman ditengah masyarakat, mengoptimalkan kualitas prlayanan publikasi polri, penegakan hukum yang transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publikasi, meningkatkan profesionalisme dan tingkat kesejahtraan SDM Polda, pemenuhan sarana prasarana almasus polri yang modern, dan menguatkan pengawasan yang efektif berbasis teknologi informasi guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Di tahun 2023, merupakan tahun politik, di mana Indonesia akan menyelenggarakan agenda demokrasi dari awal pentahapan sampai dengan pelaksanaan pemilihan umum secara serentak di tahun 2024.

“Dalam agenda tersebut Polri diharapkan dapat memainkan peran dalam mengawal dan mengamankannya mulai dari pengamanan pemilu sampai dengan puncak pelaksanaan pemilu,” tandas Kapolda.

Untuk diketahui, pada pelaksanaan kegiatan tersebut, Polda Maluku menghadirkan 3 narasumber eksternal  yang terdiri dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Bapeda Maluku dan KPU.(S-10)