PLT Kepala BPBD SBT Usman Keliobas sangat mengapresiasi Komisi A DPRD Kabupaten SBT yang merespon cepat kejadian tenggelamnya longboat di Perairan Teor beberapa waktu lalu yang ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Basarnas untuk membentuk Pos SAR.

“Terimakasih teman-teman dari komisi yang begitu cepat merespon kejadian terakhir, peristiwa tenggelamnya 13 saudara kita di perairan Teor. Alhamdulillah hari ini digelar rapat dalam rangka kita menyiapkan persyaratan,” kata Usman Keliobas.

Keliobas menegaskan, pada prinsipnya BPBD SBT secara kelembagaan akan mendukung semua terkait dengan kebutuhan data dalam pembentukan Pos SAR.

Menurutnya, selain BPBD, ada sejumlah instansi teknis lain yang ikut terlibat dalam dukungan data, sehingga dia mengusulkan kepada Sekda SBT, Jafar Kwairumaratu selaku ex-officio untuk mengakomodir semua, agar dalam minggu ini semua data yang dibutuhkan segera dilengkapi.

“Kami minta pak Sekda selaku ex-officio kepala penanggulangan bencana di daerah untuk kemudian mengakomodir kami, sehingga dalam minggu ini semua data-data yang diminta bisa kita penuhi,” katanya.

Sebelumnya, Komisi A DPRD Kabupaten SBT melalui Kunjungan Kerja (Kunker) yang dilakukan di Badan SAR Nasional (Basarnas) Kota Ambon beberapa waktu lalu.

“DPRD melalui Komisi A telah melakukan kunjungan kerja ke Basarnas untuk meminta Basarnas Maluku atau Basarnas Republik Indonesia, sudah saatnya membangun pos atau unit dalam rangka mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan di waktu akan datang,” kata Ketua Komisi A DPRD Kabupaten SBT M Umar Gasam dalam Rapat Dengar Pendapat gabungan komisi yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD SBT, Rabu (13/4).

Gasam mengungkapkan, dalam koordinasi dengan Basarnas itu, ada empat syarat yang diberikan untuk membangun Pos SAR, yakni kerawanan kecelakaan bencana, jumlah kecelakaan bencana, jumlah korban dan pembinaan potensi.

Kendati demikian, politisi Partai Gerakan Indonesia Raya [Gerindra] itu membeberkan, secara administratif, kabupaten bertajuk ‘Ita Wotu Nusa’ itu telah memenuhi syarat untuk dibangun pos SAR.

“Basarnas juga minta untuk kita elaborasi data yang disampaikan oleh BPBD. Di Polres SBT ada Polair, mungkin juga data-data kecelakaan itu tercover disana dan itu tidak tercover di BPBD. Dalam diskusi itu kita diminta mengkompilasi data dari Polair dan BPBD,” ungkapnya. (S-08)