AMBON, Siwalimanews – Badan Nasional Pengelola Perbatasan melaksanakan monitor dan evaluasi terpadu di Kawasan Perbatasan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.

Monev yang digelar 17-19 Oktober 2023 itu diikuti oleh Kemenkes, Kemendikbudristek, Kementerian PUPR, Kemensos dan Kemendagri, bertujuan untuk melaksanakan monev terpadu pelaksanaan renaksi PBWN-KP tahun anggaran 2023 di KKT dengan melibatkan kementerian/lembaga mitra kedeputian III BNPP.

“Rangkaian kegiatan ini diawali dengan melaksanakan rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga dan Pemkab Tanimbar dihadiri oleh Pj Bupati bersama Forkopimda Tanimbar, pimpinan OPD terkait, para camat dari 7 lokasi prioritas di. Tanimbar, pejabat dan staf di lingkup BNPP dan kementerian/lembaga,” tulis Humas BNPP dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalimanews, Sabtu (21/10).

Dalam rakor itu, Pj Bupati Tanimbar memaparkan kondisi yang ada di KKT dan hasil-hasil pembangunan sesuai alokasi anggaran PBWN-KP yang diterima pada tahun anggaran 2023.

Pj Bupati juga berharap agar, tiga kecamatan yang belum menjadi lokpri diharapkan pada RPJMN kedepan dapat menjadi lokpri, sehingga kesenjangan pembangunan di Kabupatan Tanimbar dapat juga terjadi pada tiga kecamatan perbatasan tersebut.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Letjen TNI (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin pada kesempatan itu menegaskan kepada kementerian/lembaga dan pemda, bahwa kegiatan Monev Terpadu ini sesuai dengan arahan Mendagri selaku Kepala BNPP untuk mengecek kegiatan rencana aksi PBWN-KP tahun anggaran 2023, mengingat banyak anggaran perbatasan yang digulirkan umumnya realisasinya belum maksimal.

“Sehingga diharapkan dengan pelaksanaan monev terpadu ini dapat diketahui hambatan dan masalah yang ada, hal lain yaitu untuk mendapatkan masukan dari daerah guna penyusunan rencana aksi secara bottom up dan berharap kegiatan ini dapat menjadi model kegiatan bersama antara BNPP dan K/L yang perlu diadakan secara berkala oleh BNPP dan K/L pada tahun-tahun selanjutnya,” tutur humas mengutip ucapan Rahawarin.

Sedangkan kelompok ahli BNPP Letjen TNI (Purn) Ali Bogra pada kesempatan itu minta pemkab dapat menyesuaikan anggaran yang turun serta dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat di perbatasan.

Pemkab Tanimbar dalam mengajukan anggaran pembangunan sarana fisik juga harus dapat memastikan bahwa, lokasinya tidak ada permasalahan, sehingga kelak pembangunannya dapat dikerjakan sesuai alokasi waktu yang ada.

“Selain itu, pelaksanaan monev terpadu yang dilaksanakan saat ini melibatkan BNPP RI bersama kementerian/lembaga mitra, dapat menjadi model kedepan, karena sangat bermanfaat untuk mengetahui akar permasalahan yang ada di daerah, sekaligus juga dapat memberi solusi yang tepat untuk memecahkan masalahnya,” tandas Bogra.

Sementara dalam diskusi panel dari 5 kementerian/lembaga terkait yang memaparkan program/kegiatan masing-masing di Kabupaten Tanimbar tahun 2023 yang dilanjutkan dengan diskusi bersama Pj Bupati dan OPD Tanimbar, Rektor Universitas Lelemuku, tokoh masyarakat, tokoh agama dan mahasiswa yang hadir pada Rakor Monev terpadu.

Dari hasil diskusi itu ditemukan beberapa hal penting dan permasalahan antara lain, Pembangunan SD 1 Saumlaki yang bersumber dari APBN melalui Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR belum dapat dilaksanakan karena adanya permintaan dari Pemkab Tanimbar untuk memindahkan lokasi pembangunan saat ini ke tempat baru yang lebih luas yakni ±5000 m2 (lokasi saat ini, hanya ±1000 m2).

Pertimbangan lain, gedung sekolah eksisting masih dapat digunakan untuk kebutuhan belajar dan aktivitas perkantoran yang lain. Oleh karena itu masih menunggu proses persetujuan pemindahan lokasi oleh Kementerian PUPR sebagai pelaksana kegiatan.

Selanjutnya, masih banyak kecamatan yang belum menjadi lokpri, sehingga belum mendapatkan prioritas intervensi melalui pembangunan pelayanan dasar dan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, namun tidak menjadi bagian dari menu DAK yang dialokasikan oleh K/L dan Bappenas, mengingat usulan program di kecamatan lokpri melalui mekanisme bottom-up yang diajukan oleh pemkab melalui aplikasi KRISNA.

“Selain itu ada permasalahan ditingkat pusat, dimana penetapan lokpri oleh K/L untuk pembangunan kawasan perbatasan tidak inline (berbeda) dengan lokpri dalam renduk BNPP dan RPJMN,” urai humas.

Sedangkan dalam hal penyaluran bansos lanjut pihak humas, sejauh ini ada keterlambatan karena pemanfaatan penyalur hanya menggunakan PT Pos dan Bank Mandiri, sementara kedua penyalur ini belum menjangkau wilayah-wilayah terpencil di kawasan perbatasan, sehingga menyebabkan biaya tinggi (high-cost) untuk menjangkaunya.

Pembangunan Pasar Olilit, Saumlaki dengan nilai Rp72,7 miliar yang merupakan direktif Presiden Jokowi masih mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan dalam proses lelang terjadi sanggahan dan/atau banding oleh para kontraktor, yang mengikuti lelang dimaksud.

Pembangunan Pasar Olilit pembiayaannya merupakan proyek MYC, sehingga walaupun ada keterlambatan lelang tetap akan dilaksanakan, namun dipastikan tidak sesuai target. Saat ini lokasi pasar telah dikosongkan oleh masyarakat secara mandiri, dan sementara ini mereka berjualan di tempat seadanya tidak jauh dari lokasi pasar yg akan dibangun.

“ Untuk proses pembangunan RSUD PP Magretty dilaksanakan melalui beberapa sumber anggaran yang berkelanjutan (tahun jamak) yang dimulai pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Pendanaan RSUD dimaksud bersumber dari DAK 2020 sebesar Rp76 miliar dan DAK 2021 sebesar Rp37,9 miliar,” rinci humas.

Dalam proses pelaksanaannya terdapat berbagai permasalahan terutama waktu penyelesaian yang tidak tepat waktu dan pembayaran oleh pemkab kepada pihak ketiga yang tidak sesuai dengan progress pengerjaan oleh pihak ketiga.

Sehingga ada beberapa pembayaran yg belum dibayarkan oleh pemkab yang mengakibatkan pihak ketiga menunda penyelesaian pada tahap berikutnya, dampaknya pembangunannya terkesan mangkrak dan terjadi kerusakan di semua bangunan yang telah terbangun, berdampak pada terjadinya kerugian negara.

Pembangunan Kantor Lurah Saumlaki Utara yang merupakan TP dari Kemendagri juga terkendala karena adanya sengketa lahan dengan masyarakat yang berdampak pada terhambatnya pembangunan nantinya, yang dimungkinkan realisasi tidak sesuai target, sementara arahan Deputi III BNPP agar pemkab segera menyelesaikan permasalahan dimaksud, sehingga tidak menghambat pekerjaan pembangunan yang akan berakhir pada 7 November nanti.

“Terkait pendataan kemiskinan dan stunting hendaknya menggunakan data-data yang sudah diverifikasi dan divalidasi pemkab sehingga kebijakan satu data dapat menjadi acuan bersama dalam perencanaan pembangunan di pusat dan daerah,” tutur humas.

Untuk biaya aksesibilitas ke Kabupaten  Tanimbar juga sangat mahal, karena hanya dilayani oleh pesawat jenis ATR dengan kapasitas 72 penumpang, sedangkan bandaranya sudah mampu didarati oleh pesawat boeing.

Pada kesmepatan itu juga usai rakor monev dilakukan pemberian bantuan dari BNPP berupa, paket pencegahan stunting sebanyak 100 paket kepada masyarakat seperti, susu dan biskuit, serta bantuan paket sembako kepada masyarakat sebanyak 400 paket yang diterima oleh tujuh camat lokasi prioritas.

Selain itu, juga diberikan bantuan dua unit motor tempel 175 PK kepada kelompok masyarakat nelayan yang diterima oleh Kepala BPPD Tanimbar. Usai memberikan bantuan dilanjutkan dengan peninjauan ke lokasi pembangunan Kantor Lurah Saumlaki Utara,pembangunan RSUD PP Magretty, pembangunan jalan yang bersumber dari DAK, pembangunan PAUD Yayasan Asti Dharma yang bersumber dari DAK.

“Sementara terhadap hasil monev terpadu BNPP dan K/L dimaksud, akan dilakukan langkah tindaklanjut antara lain, percepatan pembangunan SD 1 Saumlaki akan melakukan koordinasi dengan Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR agar dapat mempercepat persetujuan pemindahan lokasi,” tandas humas.

Koordinasi yang lebih intensif juga dengan K/L agar penetapan lokpri untuk periode renduk kedepan, sesuai dengan renduk BNPP dan RPJMN. Selain itu, koordinasi dengan Kemensos juga dilakukan agar penyaluran bansos melibatkan bank daerah, mengingat jangkauan bank daerah lebih dekat dengan lokasi tempat tinggal masyarakat.

“selain itu akan dilaksakan rakor dengan Ditjen Cipta Karya untuk lebih dipercepat pembangunan pasar, mengingat masyarakat sangat membutuhkan pasar baru untuk beraktivitas sebagaimana biasanya, serta melakukan koordinasi dengan Kemenkes dan komponen terkait untuk mencari solusi penyelesaian RSUD PP Magretty agar segera difungsikan,” papar pihak humas.(S-06)