AMBON, Siwalimanews – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Maluku akan menggelar  musyawarah wilayah yang akan berlangsung di Swiss Belhotel Ambon 9-10 Januari .

Sekretaris Wilayah DPW PKB Maluku, Fahrudin Hayoto menjelaskan, muswil yang dilaksanakan serentak secara nasional se-Indonesia ini, akan membahas percepatan pembangunan ekonomi Maluku.

“Muswil PKB Maluku akan dihadiri pengurus wilayah dan 11 DPC PKB. Juga akan diikuti oleh seluruh pengurus DPC secara daring via zoom meeting di Kantor DPC PKB Kabupaten/Kota masing-masing dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19,” ungkap Hayoto, dalam releasenya, yang diterima redaksi Siwalimanews, Jumat (8/1).

Dijelaskan, muswil ini merupakan amanat Muktamar PKB di Bali tentang Penataan dan Penyeragaman Struktur Kepengurusan PKB seluruh Indonesia. Muswil PKB se-Indonesia akan dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI).

Muswil PKB Maluku akan menetapkan kepengurusan DPW periode 2021-2026, menetapkan program kerja dan pernyataan politik dan rekomendasi percepatan pembangunan ekonomi Maluku  terkait dengan pengembangan ekonomi, pemerataan pembangunan, lingkungan hidup, ketahanan sosial dan kaderisasi kepemimpinan.

Menurutnya, merosotnya harga cengkeh di Maluku berdampak terhadap masyarakat yang menggantungkan hidupnya sebagai petani cengkeh.

“Sudah sejak lama Maluku adalah primadona di mata dunia dengan kekayaan alam berupa rempah-rempah. Apakah cengkeh masih menjadi primadona Maluku? karena sampai saat ini harganya turun dratis,” tandas Hayoto.

Dikatakan, point pertama yang akan dirumuskan adalah PKB minta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Perdagangan untuk dapat menstabilkan harga cengkeh, sehingga diperlukan adanya instrumen atau kebijakan pempus untuk dapat membuat kestabilan harga cengkeh dimaksud.

“Bila perlu pempus lewat Kementerian Perdagangan dapat membeli langsung cengkeh hasil panen dari masyarakat dengan harga tinggi,” ujarnya.

Aspek berikutnya, lanjut dia adalah optimalisasi potensi pariwisata. Provinsi Maluku mempunyai sumber daya pariwisata yang tidak dapat diragukan lagi keindahannya. Selain wisata alam, Maluku juga memiliki objek wisata sejarah zaman penjajahan.

Untuk itu dalam rangka menciptakan wilayah pertumbuhan ekonomi baru, PKB meminta kepada pempus  dalam hal ini Mneko Kemaritiman  dan Investasi serta Menteri Pariwisata untuk percepatan pembangunan Kepulauan Banda sebagai proyek strategis nasional untuk pengembangan kawasan wisata bertaraf internasional.

“PKB juga mendorong pemda dan pempus untuk selat valentine di Kabupaten SBB , Teluk Ambon di Kota Ambon serta Pasir Panjang di Pulau Kei Malra dapat masuk dalam proyek strategis pariwisata nasional,” ucapnya.

Selain itu, PKB juga merekomendasikan optimalisasi potensi sumberdaya alam di Maluku, khususnya Blok Masela.  dalam rangka mendukung perekonomian nasional termasuk untuk menggenjot ekonomi daerah dan mendatangkan income bagi Maluku serta pengentasan kemiskinan di daerah ini, maka PKB meminta percepatan agar LNG abadi Blok Masela segera beroperasi.

“Untuk itu PKB mendukung semua upaya-upaya pemda bersama SKK Migas dan INPEX sebagai operator untuk mengambil Langkah-langkah percepatan beroperasinya LNG Abadi Blok Masela,” cetusnya.

Hayoto juga mengingatkan, Maluku telah dicanangkan sebagai Lumbung ikan Nasional, maka PKB meminta implementasi Maluku sebagai LIN tidak sekedar jargon atau aturan semata baik itu Perpres maupun UU, tapi juga dalam bentuk kebijakan anggaran yang memadai dari pempus untuk mendukung infrastruktur LIN dan juga peranan sektor swasta perikanan nasional untuk sinergi dalam menopang implemantasi LIN di Maluku.

PKB juga menyoroti tentang pemerataan pembangunan khususnya insfrastruktur, dimana pembangunan insrastuktur merupakan bagian integral pembangunan dan menjadi roda penggerak pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sebab pembangunan infrastruktur diyakini dapat menjadi motor percepatan kemajuan suatu kawasan.

“Realitas hari ini PKB melihat bahwa dibandingkan dengan provinsi lain, maka anggaran pembangunan infrastruktur untuk Maluku sangat minim, apalagi Maluku adalah provinsi kepulauan. Untuk itu PKB minta kepada Kementerian PUPR dan Kemenhub agar  memprioritaskan anggaran yang besar untuk Maluku, baik Infrastuktur jalan, jembatan,  maupun infrastruktur dermaga dan pelabuhan dengan memperioritas wilayah perbatasan dan terluar,” pungkasnya. (S-16)