AMBON, Siwalimanews – Banyak sekolah milik yayasan yang beroperasi tidak sesuai dengan standar pendidikan yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK) Maluku.

“Jadi baik dari jumlah siswa maupun gaji yang diberikan tidak sesuai standar, maka memang harus dievaluasi oleh dinas pendidikan,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Ruslan Hurasan kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Selasa (22/2).

Dirinya mengaku kalau Komisi IV DPRD mendukung penuh rencana Dinas PK melakukan evaluasi keberadaan sekolah-sekolah yang berada dibawah yayasan di Maluku.

Apalagi katanya, Dinas Pendidikan juga menunjang adanya permasalahan seperti biaya pendidikan di sekolah yayasan yang begitu mahal, tetapi gaji yang diberikan kepada tenaga guru sangat kecil, dan kebijakan inilah yang tidak sesuai dengan harapan dinas.

“Dinas tidak mudah memberikan izin mendirikan sekolah oleh yayasan, jika persyaratan tidak terpenuhi, baik dari jumlah siswa hingga ketersediaan tenaga guru yang mumpuni,” tegasnya.

Tambahnya langkah ini perlu diambil agar kedepannya agar tak menimbulkan permasalahan keti­-ka sekolah telah dibangun. (S-20)