AMBON, Siwalimanews – Penyidik tindak pi­dana khusus pada Ke­jaksaan Tinggi Malu­ku akhirnya melimpah­kan berkas tahap II ka­sus korupsi pemba­ngu­nan Pasar Langgur ke Jaksa Penuntut Umum.

Demikian diungkap­kan Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba ke­pada Siwalima di ruang kerjanya, Rabu (6/12).

“Benar pada hari ini, Rabu 6 Desember 2023, Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku telah menyerahkan berkas perkara tahap II ke­pada Penuntut Umum Ke­jaksaan Tinggi Maluku,” ujar Kareba

Kareba menyebutkan, berkas tersangka Direktur CV. Surya Konsultan, Rikhardus Tanlain dinyatakan lengkap dan diserahkan e penuntut umum untuk nantinya dilimpahkan ke pengadilan Tipikor.

“Setelah ini, Tim Penuntut Umum akan melengkapi dokumen pendukung untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk disidangkan,” cetusnya.

Jadi Tersangka

Direktur CV. Surya Konsultan, Rikhardus Tanlain ditahan tim penyidik Kejati Maluku, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Kamis (30/11).

Tanlain merupakan konsultan pengawas pembangunan Pasar Langgur. Ia digiring ke Rutan Waiheru dengan menggunakan mobil tahanan, setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan sejak pukul 10.00 WIT di Kantor Kejati Maluku, Jalan Sultan Hairun Ambon hingga pukul 14.40 WIT. Tersangka ditahan selama 20 hari di Rutan Kelas IIA Ambon.

Tersangka disangkakan dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No­-mor 31 Tahun 1999, sebagai­mana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pem­berantasan Tindak Pidana Korupsi  jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, tim penyidik Kejati Maluku juga telah menetapkan dan menahan Kepala Dinas Koperasi Kota Tual,  Daniel Far Far sebagai tersangka kasus yang sama, Kamis (23/11)

Kasi Penkum Kejati Maluku, Wahyudi Kareba menyebutkan, DFF merupakan mantan Sekretaris Dinas Perindag Malra tahun 2015 -2018, saat itu menjabat PPK dalam proyek pembangunan Pasar Langgur yang bersumber dari APBD Malra dan DAK tahun anggaran 2015-2018.

Proyek milik Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Malra yang dikerjakan oleh Kontraktor PT Fajar Baru Gemilang diduga dikerjakan tidak sesuai bestek, dan ada indikasi Mark-up sejumlah item kegiatan yang berujung pada kerugian keuangan Negara, berdasarkan perhitungan kerugian negara oleh Inspektorat Provinsi Maluku sebesar Rp2.582.762.109.96

Dalam pembangunan Pasar Langgur, tersangka DFF menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Proyek tersebut memakan anggaran dalam empat tahun berturut.

Diantaranya tahun 2015 senilai Rp12,4 miliar; tahun 2016 Rp3,2 miliar; tahun 2017 Rp3,4 miliar dan Rp1,4 miliar; dan tahun 2018 senilai Rp2,5 miliar.

“Proyek ini bersumber dari APBD dan DAK, untuk tahun 2017 itu ada pendobelan anggaran seperti yang sudah disebutkan nilainya tadi,” jelas Wahyudi.

Akibat perbuatan tersangka, negara dirugikan mencapai Rp2,5 miliar sebagaimana hasil audit dari Inspektorat Maluku.

“Untuk tersangka tambahan, masih berpotensi Ikuti saja, penyidikan masih terus berjalan,”tandasnya.

Diketahui, tersangka DFF disangkakan melanggar primair yaitu pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidair; pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (S-26)