DPRD memastikan kehadiran mereka bersama pemerintah provinsi di kabupaten tertua di Maluku ingin melihat langsung kondisi  dan realitas yang dihadapi oleh masyarakat.

Hal ini disampaikan ketua DPRD Benhur G Watubun saat

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Maluku dalam rangka memperingati HUT Provinsi Maluku ke-78, Sabtu (19/08) malam, berjalan khidmat.

Paripurna yang dilakukan Kota Masohi memiliki makna strategis bagi DPRD Maluku karena baru pertama kali dilaksanakan di luar ibukota provinsi.

“Masohi merupakan salah satu kota yang pernah dikunjungi Proklamator Indonesia, Presiden Soekarno sehingga memberikan warna baru, sekaligus melihat secara langsung kondisi dan realitas yang dihadapi oleh masyarakat,” kata Benhur saat memimpin rapat.

Baca Juga: Bella Lepas Peserta Lomba Baris Empang

Dirinya tidak sendiri tetapi ditemani Wakil Gubernur Barnabas Orno Wakil Ketua DPRD Rasyad Effendy Latuconsina, Melkianus Sairdekut dan Abdullah Azis Sangkala.

Hadir juga forkopimda Maluku, Anggota DPRD provinsi dan Maluku Tengah, Penjabat Bupati Malteng Bupati Malteng Muhamat Marasabessy serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Selain itu kata Benhur, sebagai bentuk komitmen untuk melihat potret pembangunan kota-kota di Maluku, Malteng adalah salah satu dari kabupaten tertua yang mendapat penghargaan pertama untuk menjadi tempat pelaksanaan Paripurna HUT Provinsi ke-  78.

Bukan hanya Masohi, DPRD Provinsi Maluku lanjutnya telah bertekad agar paripurna HUT Provinsi ke depan secara bergilir akan dilakukan di kabupaten kota lain.

Menurutnya, secara historis Kota Masohi merupakan salah satu kota di Indonesia yang diresmikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir Soekarno pada tanggal 3 November 1957, ditandai yang ditandai dengan peletakan batu pertama dan penanaman pohon Waringin atau Beringin.

“Bung Karno telah menegaskan sejak awal berdirinya kota ini bahwa ke depan Kota Masohi akan menjadi ibu kota Provinsi karena seiring dengan waktu, daya dukung Kota Ambon akan menjadi beban akibat pembangunan dan pertumbuhan penduduk,” jelas politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Apalagi telah dilakukan riset secara ilmiah dan dipertanggungjawabkan, lanjutnya secara akademis perpindahan ibukota provinsi mutlak dilakukan.

Ini sebagai konsekuensi dan tuntutan daya dukung Kota Ambon tidak lagi memadai,” urainya.

Terkait dengan HUT Provinsi, benhur menggaris bawahi kemajuan yang sudah dicapai dalam berbagai bidang pembangunan merupakan buah dari kerja keras bersama, tetapi tidak serta merta harus berpuas diri.

Lanjutnya, pemerintah daerah harus bijaksana melakukan evaluasi dan introspeksi terhadap berbagai kelemahan guna diperbaiki di tahun-tahun mendatang.

Dalam kesempatan itu, Watubun menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Maluku, bupati dan walikota yang telah berupaya meningkatkan akselerasi pembangunan di wilayahnya yang memungkinkan rakyat Maluku dapat menikmati kemajuan pembangunan.

“Saya harap keberhasilan yang telah dicapai terus dipertahankan dan ditingkatkan, termasuk prog­-ram daerah yang belum tercapai harus menjadi sumber inspirasi untuk lebih giat lagi dalam bekerja,” tandasnya. (S-20)