Bencana Banjir Diharapkan Tertangani Secara Terpadu
AMBON, Siwalimanews – Di tahun 2022 ini melalui Program Flood Management In Selected River Basin (FMSRB), aparatur sipil negara dari organisasi perangkat daerah yang terkait dalam penanggulangan bencana akan diperkuat kembali kapasitasnya melalui peningkatan kapasitas teknis pengelolaan risiko banjir ini.
Diharapkan upaya penanggulangan bencana khususnya bencana banjir dan bencana ikutannya seperti tanah longsor akan dapat ditangani secara terpadu.
”Bencana alam memberikan dampak kerugian yang sangat besar bagi wilayah terdampak, antara lain kerugian fisik seperti kerusakan bangunan, kerusakan ekosistem, kerusakan sarana dan prasarana, serta kerugian non fisik seperti gangguan kesehatan mental dan psikis korban bencana dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang termulia, manusia dianugerahkan akal dan pikiran untuk melakukan analisa ataupun kajian terhadap suatu permasalahan,” ungkap Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III Bidang
Pembangunan dan Perekonomian Sekda Maluku, Meiykal Pontoh saat membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Teknis Pengelolaan Resiko Banjir TA 2022, yang berlangsung di Hotel Manise, Senin (28/3).
Dalam kaitannya dengan aspek kebencanaan, diharapkan dapat dilakukan kajian terhadap ancaman yang diprediksi akan memberikan dampak terhadap kehidupan dan penghidupan manusia. dengan analisis tersebut, akan dapat diupayakan langkah-langkah preventif untuk meminimalkan risiko bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.
Baca Juga: Pedagang BBM Demo Minta Copot Kadis Perindag Bursel”Salah satu ancaman bencana yang cukup tinggi di Kota Ambon adalah banjir dan tanah longsor. ini kedua jenis bencana yang saling berkaitan atau dalam istilah kebencanaan disebut sebagai collateral hazard atau bahaya ikutan,” ujarnya.
Dikatakan, pemerintah melalui program FMSRB memberikan perhatian yang cukup besar kepada pemerintah Provinsi Maluku dan secara khusus pemerintah Kota Ambon untuk melakukan pengelolaan banjir secara terpadu pada sungai di wilayah Kota Ambon.
”Salah satu upaya yang dilakukan sebagaimana dijabarkan dalam salah satu sasaran program FMSRB ini adalah meningkatnya kapasitas pengelolaan risiko banjir berbasis mayarakat,” katanya.
Selaku wakil pemerintah pusat di daerah, dirinya sangat mengharapkan agar dukungan pemerintah pusat melalui program FMSRB ini memberikan dampak yang signifikan untuk mengurangi risiko banjir khususnya di wilayah Kota Ambon, sehingga kerugian harta benda dan dampak lainnya yang ditimbulkan akibat banjir dapat diminimalisir.
Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku, Hendrik Far Far dalam laporannya mengatakan, maksud diselenggarakannya kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas teknis pengelolaan risiko banjir tahun anggaran 2022 adalah meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara di Provinsi Maluku dan Kota Ambon dalam rangka pengelolaan risiko banjir, sehingga pengelolaan risiko banjir lebih efektif dan efisien.
Sementara tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparatur pemerintah di daerah tentang pengelolaan banjir dan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah di daerah tentang pengelolaan risiko banjir terutama dalam menghadapi kedaruratan bencana.
”Hasil yang diharapkan dari peningkatan kapasitas teknis pengelolaan risiko banjir tahun 2022 adalah adanya pemahaman para peserta pelatihan tentang pengelolaan risiko banjir serta meningkatnya kualitas peserta pelatihan tentang pengelolaan risiko banjir terutama dalam menghadapi kedaruratan bencana banjir,” jelasnya.
Far-Far menambahkan, kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari yakni 28-30 Maret 2022 dengan menghadirkan peserta sebanyak 40 orang.
Sementara metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah hari pertama pemaparan materi dengan narasumber dari Konsultan ID-CBFRM Pusat, Stasiun Meteorologi Pattimura BMKG Ambon, BPBD Kota Ambon, dan BNPB; hari kedua melaksanakan Focus Grup Discussion (FGD) dan hari ketiga melaksanakan latihan Command Post Exercise . (S-08)
Tinggalkan Balasan