AMBON, Siwalimanews –  Badan Eksekutif Mahasiswa Nu­santara Daerah Maluku memberi kartu merah kepada Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno.

Hal itu dikarenakan keduanya dinilai tak mampu merealisir janji kampanya mereka dan gagal membawa perubahan dalam pembangunan di provinsi berjuluk seribu pulau.

Koordinator BEM Nusantara Daerah Maluku, Adam R Rahan­tam mengatakan hal itu kepada Siwalima, Sabtu (28/1) siang.

“Dari data BPS menujukan ke­naikan angka kemiskinan di Maluku, artinya masa periode Gu­bernur Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno diakhir tahun ini belum mampu menurunkan ang­ka kemiskinan dan menjadi pu­kulan telak bagi mereka,”  ungkap Adam melalui telepon selulernya.

Sesuai data yang diterbitkan Badan Pusat Statistik, kata Adam, sama sekali tidak terjadi penurunan angka kemiskinan di Maluku bahkan cenderung naik di ujung masa jabatan keduanya.

“Bertolak dari data kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku me­nujukan bahwa selama peme­rintahan Murad Ismail dan Barnabas Orno tidak terjadi penurunan ter­hadap angka kemiskinan tetapi se­baliknya justru bergerak naik di­penghujung tahun periode 2019-2024,” kata Adam.

Menurutnya, kenaikan angka ke­miskinan sebanyak 296. 66 ribu orang, adalah buntut dari 16 janji kam­panye yang selalu diumbar Murad-Orno selama tahapan pilkada 2018 lalu, yang tidak kunjung direali­sasi­kan hingga dipenghujung tahun pemerintahan yang akan selesai pada Desember 2023 mendatang.

Padahal, 16 janji kampanye ter­sebut merupakan program prioritas yang dicetus Murad-Orno yang jika direalisasikan sudah pasti dapat menekan angka kemiskinan, dan seharusnya mampu dijalankan bagi masyarakat di Maluku, belum lagi adanya proyek-proyek yang gagal mensejahterakan masyarakat.

“Bukan saja soal kemiskinan, ada juga proyek bermasalah juga sehi­ngga BEM Nusantara Maluku mem­berikan kartu merah bagi Murad dan Orno karena Pemerintah Murad-Orno gagal dalam membangun Ma­luku,” tegasnya.

BEM Nusantara juga menyoroti pinjaman dana yang dilakukan Pe­merintahan Murad-Orno dari PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp 700 miliar rupiah, yang diha­rapkan sejak awal dapat membawah perubahan guna peningkatan eko­nomi masyarakat melalui pemba­ngunan infrastruktur ternyata tidak mampu membawa perubahan.

Hal ini karena, kebijakan yang di­tempuh Murad-Orno tidak menyen­tuh daerah-daerah yang menyuplai kemiskinan seperti Buru, Buru Se­latan, Maluku Barat Daya dan lainnya.

“Itu artinya pasangan ini tidak mampu mengeluarkan Provinsi Ma­luku dari angka kemiskinan, dimana Maluku berada pada posisi ke- empat dari 34 provinsi di Indonesia,” ujar Adam.

Harus Cerdas

Adam juga tak lupa mengkritisi masyarakat dengan meminta rakyat Maluku harus cerdas menghadapi tahun-tahun politik 2024 kedepan.

Masyarakat Maluku dalam meng­hadapi tahun politik 2024 harus mampu memilih pemimpin yang baik, agar masa depan pembangunan Ma­luku dapat dilakukan dan masyarakat semakin sejahtera bukan sebaliknya sengsara.

Ditegaskan, BEM Nusantara akan terus mengawal pemerintahan Mu­rad-Orno hingga selesai, dan tetap kritis terhadap kebijakan yang ditem­puh Pemprov Maluku.

“BEM Nusantara merupakan mitra akan tetap kritis terhadap seluruh kebijakan yang ditempuh oleh Peme­rintah Provinsi Maluku. Artinya, jika salah maka harus ada masukan dan kritikan, karena itu BEM Nusantara Daerah Maluku akan terus mengawal pemerintaan Murad-Orno sampai selesai,” bebernya.

Sebagai tindaklanjut dari kartu merah yang dikeluarkan terhadap Pemerintahan Murad dan Orno, Adam memastikan, pihaknya akan menyampaikan surat kepada BEM Nusantara pusat agar diketahui jika Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Barnabas Orno gagal dalam mem­bangun Maluku.

Program Lemah

Terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifudin menilai salah satu indikator yang menyebabkan kenaikan angka kemiskinan di Maluku yakni, program pembangunan dari Pemprov Maluku yang sangat lemah yang menyebabkan perputaran uang di masyarakat tidak berjalan dengan baik.

Rovik menjelaskan, bila program pembangunan yang bersumber dari APBD maupun APBN di suatu wilayah sepi, akan berkorelasi terhadap angka pengangguran yang bertambah serta lonjakan angka kemiskinan yang signifikan seperti yang terjadi saat ini.

“Salah satu indikatornya memang program APBD Pemda lesu alias tidak berjalan dengan maksimal, bisa dikatakan amburadul dan tidak terstruktur,” ujar Afifudin kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Jumat (27/1).

Menurut Rovik, ketika Program APBD dan APBN mulai digulirkan maka semestinya aktivitas ekonomi akan berjalan, lapangan kerja ter­buka serta menumbuhkan sumber eko­nomi baru, sebab notabene ada arus perputaran uang dalam mas­yarakat, ada aliran dana segar yang dikucurkan, investasi di daerah me­lonjak dan digunakan untuk menum­buhkan sektor-sektor ekonomi.

“Saya minta kepada Pemprov Maluku segera merealisasikan AP­BD 2023 yang sudah ditetapkan, jika tidak direalisasikan pada Febuari atau Maret, dikhawatirkan angka kemiskinan akan terus naik,” tegas Rovik.

Badan Anggaran DPRD Maluku se­gera  memainkan perannya yakni ber­koordinasi dengan Pemprov Ma­luku agar secepatnya bisa terea­lisasi, sebab untuk menurunkan ang­ka kemiskinan di Maluku mestinya ada intervensi program yang ber­sentuhan langsung dengan pember­dayaan masyarakat.

“Kita jangan hanya membicarakan hal-hal yang statis yang strategis pun harus dibicarakan, mengingat variabel angka kemiskinan ini bera­gam, harus segera di identifikasi mengantisipasi lonjakan berikutnya yang mungkin saja lebih parah,” pungkasnya.

Tak Punya Solusi

Seperti diberitakan sebelumnya, janji Murad Ismail dan Barnabas Orno untuk meningkatkan kesejah­teraan rakyat, hanya kamuflase dan khayalan yang tak mampu direa­lisasikan.

Terbukti, angka kemiskinan di Maluku semakin bertambah, per September 2022 justru meningkat menjadi 299,66 ribu orang.

Padahal jika 16 program unggulan keduanya itu direalisasikan, maka tentu kemiskinan akan ditekan, na­mun yang terjadi justru sebaliknya.

16 program unggulan diantaranya harga sembako stabil dan murah, mewajibkan perusahaan di Maluku memperkerjakan minimal 60% anak Maluku, biaya pendidikan gratis untuk SMU-SMK di Maluku, kartu beasiswa Maluku untuk mahasiswa berprestasi yang kurang mampu, meningkatkan status puskesmas biasa menjadi puskesmas rawat inap di daerah terpencil dan terjauh, kartu Maluku sehat untuk berobat gratis di puskesmas dan rumah sakit, be­dah rumah untuk keluarga miskin.

Demikian diungkapkan, Pengamat pemerintah, Nataniel Elake kepada Siwalima melalui telepon selu­lernya, Kamis (26/1).

Menurut Elake, dalam menja­lankan sebuah program tidak hanya membutuhkan rencana yang bagus, tapi juga komitmen yang kuat di lapangan khususnya dalam merea­lisasi 16 program unggulan tersebut yang didalamnya menyangkut de­ngan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Elake mengatakan semua perso­alan yang terjadi saat ini buntut dari tidak mahirnya Murad dan Orno dalam melakukan pengelolaan peme­rintahan, akibatnya rakyat yang harus menjadi korban dari janji yang tidak pernah dilakukan. Ini justru berimbas pada kemiskinan di Ma­luku terus meningkat.

Dijelaskan, kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku diawal pandemi Covid-19 dari PT Sarana Multi Infra­struktur dianggap sebagai bentuk ke­berpihakan Murad-Orno kepada masyarakat, dengan tujuan memu­lihkan ekonomi masyarakat yang terpukul akibat Covid-19,  namuan ternyata ratusan miliar tidak men­sejahterakan rakyat.

“Mestinya pinjaman yang dila­kukan Pemprov melalui SMI seyo­gianya dimanfaatkan untuk sektor pembangunan yang berhubungan langsung dengan peningkatan in­deks pembangunan manusia, pem­berdayaan masyarakat agar ada dampak dari pinjaman itu apalagi pasca Covid-19,” kata Elake kepada Siwalima melalui telepon seluler­nya, Kamis (26/1).

Namun, faktanya banyak dana SMI ratusan miliar rupiah tersebut digunakan untuk pembangunan in­frastruktur yang tidak bergerak lurus terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga pinjaman SMI yang menjadi hutang bagi daerah itu tidak berdampak terhadap menu­run­nya angka kemiskinan sama sekali.

Elake mempertanyakan berapa persen masyarakat yang direkrut men­jadi tenaga kerja dari program SMI sangat kecil, sementara seba­gian besar anggaran SMI dialokasi­kan untuk pembangunan infrastruk­tur dengan membeli material pab­rikasi seperti semen dan aspal, artinya uang itu kembali lagi ke Jawa sedangkan uang yang beredar di Maluku tidak sampai 10 persen dari pinjaman itu.

Menurutnya, persoalan kemiski­nan yang meningkat di Maluku terjadi karena Pemerintahan Murad-Orno gagal dalam berfikir yang menyebabkan seluruh kebijakan yang ditempuh tidak membawah ke­sejahteraan, bukan saja masyarakat kecil tetapi dirasakan juga mas­yarakat kelas menengah keatas.

Pemerintah MI-Orno kurang me­miliki kepedulian terhadap masya­rakat yang dibuktikan dengan tidak ada satupun janji kampanye yang direalisasikan, padahal bila 16 poin ini dijalankan maka dipastikan masyarakat Maluku dapat keluar dari kemiskinan dan kesengsaraan.

“Pemerintah gagal berpikir, gagal konsep dan gagal niat, tidak memiliki kepedulian terhadap masyarakat, janji kampanyenya saja tidak ada yang jalan, termasuk pindah ibu kota tidak ada yang jalan, belum lagi program ekonomi yang digalakkan seperti tenaga kerja sama sekali tidak nampak,” pungkas Elake.

Murad-Orno kata Elake, kurang memiliki niat untuk membangun daerah sebab hingga tahun kelima pemerintah, pasangan dengan jargon Baileo ini Maluku tidak meng­alami kemajuan dan sekarang terasa dimana masyarakat menjadi korban dari pemimpin yang tidak peduli dan memperhatikan masyarakat.

“Beliau berdua kurang ada niat serius bangun daerah akibatnya rak­yat kecil mengeluh, jangankan rak­yat kecil menengah juga menge­luh,” cetusnya.

Diberitakan sebelumnya, BPS Provinisi Maluku mencatat, angka kemiskinan di Maluku mengalami peningkatan yang cukup drastis pada September 2022.

Data BPS yang dirilis pada per­tengahan Januari 2023 menyebutkan jumlah orang miskin mencapai 299,66 ribu orang atau bertambah 6,09 ribu orang, jika dibanding bulan Maret 2022 sebesar 290,57 ribu.

Adapun presentase penduduk miskin di Maluku per September 2022 tercatat 16,23 persen lebih tinggi dibandingkan Maret 2022 yang hanya 15,97 persen.

Jumlah tersebut naik 3,12 ribu orang dibandingkan bulan Maret 2022 tercatat sebesar 245,45 ribu orang. jika dilihat dari sisi persentase, tingkat kemikinan di perdesaan pada September 2022 (24,54 persen) juga mengalami kenaikan dibandingkan Maret 2022 sebesar 23,50 persen.

Sebaliknya jumlah penduduk miskin di perkotaan pada September 2022 tercatat sebanyak 48,08 ribu orang. Jumlah ini bertambah 2,96 ribu orang dibandingkan periode Maret 2022 yang menunjukkan angka 45,12 ribu orang. Bila dilihat dari sisi persentase, tingkat kemiskinan di perkotaan pada September 2022 (5,90 persen), juga mengalami kenaikan dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 5,82 persen.

Janji Kampanye

Untuk diketahui, 16 program unggulan MI-Orno adalah (1) Pe­min­dahan Ibukota ke Makariki, Seram dan percepatan Pembangu­nan Perkantoran Provinsi. (2) Rek­ruitmen PNS dan pejabat berdasar­kan komperensi dan mempertim­bangan keterwakilan suku, agama, dan kewilayahan. (3) Penerapan sis­tem e-goverment dan e-budgeting untuk transparansi dan percepatan pelayanan publik. (4) Harga sem­bako stabil dan murah. (5) mewajib­kan perusahaan di Maluku memper­kerjakan minimal 60% anak Maluku. (6) Biaya pendidikan gratis untuk SMU-SMK di Maluku. (7) Kartu Beasiswa Maluku untuk mahasiswa berprestasi yang kurang mampu. (8) Pengembangan RSUD menjadi RSUD pusat bertaraf Internasional. (9) Meningkatkan status puskes­mas biasa menjadi puskesmas rawat inap di daerah terpencil dan terjauh. (10) Kartu Maluku sehat untuk berobat gratis di puskesmas dan rumah sakit. (11) Bedah rumah untuk keluarga miskin. (12) menciptakan produk lokal “one sub distric/one village, one product. (13) Pengem­bangan Provinsi Kepulauan dan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. (14) Pembangunn Smart City di pusat kabupaten/kota di Maluku. (15) Maluku terang dengan listrik masuk desa. (16) Revitalisasi lembaga-lembaga adat. (S-20)