BEM Nusantara Daerah Maluku Keluarkan, Kartu Merah ke Murad-Orno
AMBON, Siwalimanews – Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Daerah Maluku memberi kartu merah kepada Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno.
Hal itu dikarenakan keduanya dinilai tak mampu merealisir janji kampanya mereka dan gagal membawa perubahan dalam pembangunan di provinsi berjuluk seribu pulau.
Koordinator BEM Nusantara Daerah Maluku, Adam R Rahantam mengatakan hal itu kepada Siwalima, Sabtu (28/1) siang.
“Dari data BPS menujukan kenaikan angka kemiskinan di Maluku, artinya masa periode Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno diakhir tahun ini belum mampu menurunkan angka kemiskinan dan menjadi pukulan telak bagi mereka,” ungkap Adam melalui telepon selulernya.
Sesuai data yang diterbitkan Badan Pusat Statistik, kata Adam, sama sekali tidak terjadi penurunan angka kemiskinan di Maluku bahkan cenderung naik di ujung masa jabatan keduanya.
Baca Juga: Pemprov tak Punya Solusi“Bertolak dari data kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku menujukan bahwa selama pemerintahan Murad Ismail dan Barnabas Orno tidak terjadi penurunan terhadap angka kemiskinan tetapi sebaliknya justru bergerak naik dipenghujung tahun periode 2019-2024,” kata Adam.
Menurutnya, kenaikan angka kemiskinan sebanyak 296. 66 ribu orang, adalah buntut dari 16 janji kampanye yang selalu diumbar Murad-Orno selama tahapan pilkada 2018 lalu, yang tidak kunjung direalisasikan hingga dipenghujung tahun pemerintahan yang akan selesai pada Desember 2023 mendatang.
Padahal, 16 janji kampanye tersebut merupakan program prioritas yang dicetus Murad-Orno yang jika direalisasikan sudah pasti dapat menekan angka kemiskinan, dan seharusnya mampu dijalankan bagi masyarakat di Maluku, belum lagi adanya proyek-proyek yang gagal mensejahterakan masyarakat.
“Bukan saja soal kemiskinan, ada juga proyek bermasalah juga sehingga BEM Nusantara Maluku memberikan kartu merah bagi Murad dan Orno karena Pemerintah Murad-Orno gagal dalam membangun Maluku,” tegasnya.
BEM Nusantara juga menyoroti pinjaman dana yang dilakukan Pemerintahan Murad-Orno dari PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp 700 miliar rupiah, yang diharapkan sejak awal dapat membawah perubahan guna peningkatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur ternyata tidak mampu membawa perubahan.
Hal ini karena, kebijakan yang ditempuh Murad-Orno tidak menyentuh daerah-daerah yang menyuplai kemiskinan seperti Buru, Buru Selatan, Maluku Barat Daya dan lainnya.
“Itu artinya pasangan ini tidak mampu mengeluarkan Provinsi Maluku dari angka kemiskinan, dimana Maluku berada pada posisi ke- empat dari 34 provinsi di Indonesia,” ujar Adam.
Harus Cerdas
Adam juga tak lupa mengkritisi masyarakat dengan meminta rakyat Maluku harus cerdas menghadapi tahun-tahun politik 2024 kedepan.
Masyarakat Maluku dalam menghadapi tahun politik 2024 harus mampu memilih pemimpin yang baik, agar masa depan pembangunan Maluku dapat dilakukan dan masyarakat semakin sejahtera bukan sebaliknya sengsara.
Ditegaskan, BEM Nusantara akan terus mengawal pemerintahan Murad-Orno hingga selesai, dan tetap kritis terhadap kebijakan yang ditempuh Pemprov Maluku.
“BEM Nusantara merupakan mitra akan tetap kritis terhadap seluruh kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Maluku. Artinya, jika salah maka harus ada masukan dan kritikan, karena itu BEM Nusantara Daerah Maluku akan terus mengawal pemerintaan Murad-Orno sampai selesai,” bebernya.
Sebagai tindaklanjut dari kartu merah yang dikeluarkan terhadap Pemerintahan Murad dan Orno, Adam memastikan, pihaknya akan menyampaikan surat kepada BEM Nusantara pusat agar diketahui jika Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Barnabas Orno gagal dalam membangun Maluku.
Program Lemah
Terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifudin menilai salah satu indikator yang menyebabkan kenaikan angka kemiskinan di Maluku yakni, program pembangunan dari Pemprov Maluku yang sangat lemah yang menyebabkan perputaran uang di masyarakat tidak berjalan dengan baik.
Rovik menjelaskan, bila program pembangunan yang bersumber dari APBD maupun APBN di suatu wilayah sepi, akan berkorelasi terhadap angka pengangguran yang bertambah serta lonjakan angka kemiskinan yang signifikan seperti yang terjadi saat ini.
“Salah satu indikatornya memang program APBD Pemda lesu alias tidak berjalan dengan maksimal, bisa dikatakan amburadul dan tidak terstruktur,” ujar Afifudin kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Jumat (27/1).
Menurut Rovik, ketika Program APBD dan APBN mulai digulirkan maka semestinya aktivitas ekonomi akan berjalan, lapangan kerja terbuka serta menumbuhkan sumber ekonomi baru, sebab notabene ada arus perputaran uang dalam masyarakat, ada aliran dana segar yang dikucurkan, investasi di daerah melonjak dan digunakan untuk menumbuhkan sektor-sektor ekonomi.
“Saya minta kepada Pemprov Maluku segera merealisasikan APBD 2023 yang sudah ditetapkan, jika tidak direalisasikan pada Febuari atau Maret, dikhawatirkan angka kemiskinan akan terus naik,” tegas Rovik.
Badan Anggaran DPRD Maluku segera memainkan perannya yakni berkoordinasi dengan Pemprov Maluku agar secepatnya bisa terealisasi, sebab untuk menurunkan angka kemiskinan di Maluku mestinya ada intervensi program yang bersentuhan langsung dengan pemberdayaan masyarakat.
“Kita jangan hanya membicarakan hal-hal yang statis yang strategis pun harus dibicarakan, mengingat variabel angka kemiskinan ini beragam, harus segera di identifikasi mengantisipasi lonjakan berikutnya yang mungkin saja lebih parah,” pungkasnya.
Tak Punya Solusi
Seperti diberitakan sebelumnya, janji Murad Ismail dan Barnabas Orno untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, hanya kamuflase dan khayalan yang tak mampu direalisasikan.
Terbukti, angka kemiskinan di Maluku semakin bertambah, per September 2022 justru meningkat menjadi 299,66 ribu orang.
Padahal jika 16 program unggulan keduanya itu direalisasikan, maka tentu kemiskinan akan ditekan, namun yang terjadi justru sebaliknya.
16 program unggulan diantaranya harga sembako stabil dan murah, mewajibkan perusahaan di Maluku memperkerjakan minimal 60% anak Maluku, biaya pendidikan gratis untuk SMU-SMK di Maluku, kartu beasiswa Maluku untuk mahasiswa berprestasi yang kurang mampu, meningkatkan status puskesmas biasa menjadi puskesmas rawat inap di daerah terpencil dan terjauh, kartu Maluku sehat untuk berobat gratis di puskesmas dan rumah sakit, bedah rumah untuk keluarga miskin.
Demikian diungkapkan, Pengamat pemerintah, Nataniel Elake kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (26/1).
Menurut Elake, dalam menjalankan sebuah program tidak hanya membutuhkan rencana yang bagus, tapi juga komitmen yang kuat di lapangan khususnya dalam merealisasi 16 program unggulan tersebut yang didalamnya menyangkut dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Elake mengatakan semua persoalan yang terjadi saat ini buntut dari tidak mahirnya Murad dan Orno dalam melakukan pengelolaan pemerintahan, akibatnya rakyat yang harus menjadi korban dari janji yang tidak pernah dilakukan. Ini justru berimbas pada kemiskinan di Maluku terus meningkat.
Dijelaskan, kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku diawal pandemi Covid-19 dari PT Sarana Multi Infrastruktur dianggap sebagai bentuk keberpihakan Murad-Orno kepada masyarakat, dengan tujuan memulihkan ekonomi masyarakat yang terpukul akibat Covid-19, namuan ternyata ratusan miliar tidak mensejahterakan rakyat.
“Mestinya pinjaman yang dilakukan Pemprov melalui SMI seyogianya dimanfaatkan untuk sektor pembangunan yang berhubungan langsung dengan peningkatan indeks pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat agar ada dampak dari pinjaman itu apalagi pasca Covid-19,” kata Elake kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Kamis (26/1).
Namun, faktanya banyak dana SMI ratusan miliar rupiah tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang tidak bergerak lurus terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga pinjaman SMI yang menjadi hutang bagi daerah itu tidak berdampak terhadap menurunnya angka kemiskinan sama sekali.
Elake mempertanyakan berapa persen masyarakat yang direkrut menjadi tenaga kerja dari program SMI sangat kecil, sementara sebagian besar anggaran SMI dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dengan membeli material pabrikasi seperti semen dan aspal, artinya uang itu kembali lagi ke Jawa sedangkan uang yang beredar di Maluku tidak sampai 10 persen dari pinjaman itu.
Menurutnya, persoalan kemiskinan yang meningkat di Maluku terjadi karena Pemerintahan Murad-Orno gagal dalam berfikir yang menyebabkan seluruh kebijakan yang ditempuh tidak membawah kesejahteraan, bukan saja masyarakat kecil tetapi dirasakan juga masyarakat kelas menengah keatas.
Pemerintah MI-Orno kurang memiliki kepedulian terhadap masyarakat yang dibuktikan dengan tidak ada satupun janji kampanye yang direalisasikan, padahal bila 16 poin ini dijalankan maka dipastikan masyarakat Maluku dapat keluar dari kemiskinan dan kesengsaraan.
“Pemerintah gagal berpikir, gagal konsep dan gagal niat, tidak memiliki kepedulian terhadap masyarakat, janji kampanyenya saja tidak ada yang jalan, termasuk pindah ibu kota tidak ada yang jalan, belum lagi program ekonomi yang digalakkan seperti tenaga kerja sama sekali tidak nampak,” pungkas Elake.
Murad-Orno kata Elake, kurang memiliki niat untuk membangun daerah sebab hingga tahun kelima pemerintah, pasangan dengan jargon Baileo ini Maluku tidak mengalami kemajuan dan sekarang terasa dimana masyarakat menjadi korban dari pemimpin yang tidak peduli dan memperhatikan masyarakat.
“Beliau berdua kurang ada niat serius bangun daerah akibatnya rakyat kecil mengeluh, jangankan rakyat kecil menengah juga mengeluh,” cetusnya.
Diberitakan sebelumnya, BPS Provinisi Maluku mencatat, angka kemiskinan di Maluku mengalami peningkatan yang cukup drastis pada September 2022.
Data BPS yang dirilis pada pertengahan Januari 2023 menyebutkan jumlah orang miskin mencapai 299,66 ribu orang atau bertambah 6,09 ribu orang, jika dibanding bulan Maret 2022 sebesar 290,57 ribu.
Adapun presentase penduduk miskin di Maluku per September 2022 tercatat 16,23 persen lebih tinggi dibandingkan Maret 2022 yang hanya 15,97 persen.
Jumlah tersebut naik 3,12 ribu orang dibandingkan bulan Maret 2022 tercatat sebesar 245,45 ribu orang. jika dilihat dari sisi persentase, tingkat kemikinan di perdesaan pada September 2022 (24,54 persen) juga mengalami kenaikan dibandingkan Maret 2022 sebesar 23,50 persen.
Sebaliknya jumlah penduduk miskin di perkotaan pada September 2022 tercatat sebanyak 48,08 ribu orang. Jumlah ini bertambah 2,96 ribu orang dibandingkan periode Maret 2022 yang menunjukkan angka 45,12 ribu orang. Bila dilihat dari sisi persentase, tingkat kemiskinan di perkotaan pada September 2022 (5,90 persen), juga mengalami kenaikan dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 5,82 persen.
Janji Kampanye
Untuk diketahui, 16 program unggulan MI-Orno adalah (1) Pemindahan Ibukota ke Makariki, Seram dan percepatan Pembangunan Perkantoran Provinsi. (2) Rekruitmen PNS dan pejabat berdasarkan komperensi dan mempertimbangan keterwakilan suku, agama, dan kewilayahan. (3) Penerapan sistem e-goverment dan e-budgeting untuk transparansi dan percepatan pelayanan publik. (4) Harga sembako stabil dan murah. (5) mewajibkan perusahaan di Maluku memperkerjakan minimal 60% anak Maluku. (6) Biaya pendidikan gratis untuk SMU-SMK di Maluku. (7) Kartu Beasiswa Maluku untuk mahasiswa berprestasi yang kurang mampu. (8) Pengembangan RSUD menjadi RSUD pusat bertaraf Internasional. (9) Meningkatkan status puskesmas biasa menjadi puskesmas rawat inap di daerah terpencil dan terjauh. (10) Kartu Maluku sehat untuk berobat gratis di puskesmas dan rumah sakit. (11) Bedah rumah untuk keluarga miskin. (12) menciptakan produk lokal “one sub distric/one village, one product. (13) Pengembangan Provinsi Kepulauan dan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. (14) Pembangunn Smart City di pusat kabupaten/kota di Maluku. (15) Maluku terang dengan listrik masuk desa. (16) Revitalisasi lembaga-lembaga adat. (S-20)
Tinggalkan Balasan