Belum Tetapkan Pjs Bupati, Pemprov Konsultasi ke Pusat
AMBON, Siwalimanews – Pemprov Maluku mengutus tim melakukan konsultasi ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, sebelum menetapkan dan melantik penjabat sementara bupati di tiga kabupaten yang akan melaksanakan pilkada 2020.
Sejumlah nama pejabat eselon II sudah sampai ke tangan gubernur, namun belum bisa ditetapkan pejabat siapa yang terpilih sebelum hasil konsultasi diterima.
“Kita sudah utus Karo Pemerintahan, pak Boy Kaya melakukan konsultasi ke pusat, baru kita tetapkan dan lantik penjabat sementara bupati,” jelas Sekda Maluku, Kasrul Selang kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Rabu (2/9).
Menurutnya,Pemprov Maluku tidak mau salah mengambil keputusan untuk terburu-buru menetapkan penjabat sementara bupati di Kabupaten MBD, Kabupaten SBT dan Kabupaten Kepulauan Aru.
“Kita mau hitung penetapan itu dilakukan mulai pendaftaran atau setelah penetapan KPU untuk bertarung di pilkada. Ini yang kita konsultasikan,” jelas Kasrul.
“Kita takut salah menetapkan sehingga harus dikonsultasikan, karena ada 200 lebih petahana di Indonesia ini kan ikut. Prosesnya semua ke Kemendagri, takutnya jangan sampai terlambat,” kata Kasrul.
Walaupun aturan ada, lanjutnya, namun konsultasi dan masukan dari pemerintah pusat sangat diperlukan.
“Memang perlu konsultasi, mungkin pekan depan sudah kita terima hasilnya, pak karo masih di Jakarta,” tandasnya.
Ditanya siapa saja nama-nama yang sudah dikantongi pemerintah, sekda enggan menjawabnya.
Nanti saja, kalau sudah ditetapkan setelah selesai konsultasi,” tandasnya lagi.
Kantongi Nama
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Maluku, Murad Ismail mengantongi sejumlah nama pejabat eselon II yang akan mengisi jabatan pelaksana tugas bupati pada tiga kabupaten di Maluku, yang kepala daerahnya mengikuti Pilkada serentak 9 Desember mendatang.
Dari empat kabupaten di Maluku yang akan menyelenggarakan pilkada, tiga kepala daerahnya kembali mencalonkan diri sebagai bupati yaitu, Kabupaten MBD, SBT dan Kabupaten Kepulauan Aru, kecuali Kabupaten Bursel.
Menurut Sekda Maluku, Kasrul Selang, ada sedikitnya 9 nama pejabat eselon II yang sudah diusulkan ke Gubernur Maluku untuk diseleksi menjadi penjabat sementara (Pjs) bupati, untuk ditempatkan di tiga wilayah yang akan menyelenggarakan pilkada.
Ia menyebutkan, sejumlah nama seperti, Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Setda Maluku, Frans Johanis Papilaya, Asisten III Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Maluku, Ismael Usemahu. Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, M Saleh Thio, Kadis Kehutanan Sadli Ie.
Selanjutnya, Kadis Sosial Sartono Pinning, Kepala BPBD Maluku Henri Far-Far, Kepala Dinas ESDM Fauzan Khatib, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Syuryadi Sabirin.
“Sudah
Belum Tetapkan Pjs Bupati, Pemprov Konsultasi ke Pusat
Belum Tetapkan Pjs Bupati, Pemprov Konsultasi ke Pusat
ada nama-nama pejabat eselon II yang kita usulkan ke pak gubernur, mungkin satu dua hari sudah keluar,” ujar Kasrul kepada Siwalima di Kantor Gubernur Maluku, Minggu (23/8).
Dijelaskan dari empat daerah yang akan menyelenggarakan pilkada, hanya tiga daerah yang diikuti oleh bupati dan wakil bupati saat ini atau petahana. “Kita akan lihat, siapa yang terpilih menjadi Pjs bupati di Kabupaten MBD, Pjs bupati di Kabupaten SBT dan Pjs di Kabupaten Kepulauan Aru,” kata Kasrul.
Ditanya dari sejumlah nama diatas mana yang lebih berpeluang, kasrul enggan menjelaskan siapa saja nama-nama yang sudah dikantongi. “Nanti saja, masih diseleksi, mana yang dipilih oleh pak gubernur akan ditetapkan menjadi penjabat bupati dalam waktu dekat,” tegasnya. (S-39)
Tinggalkan Balasan