AMBON, Siwalimanews – Anggota DPRD Maluku Halimun Saulatu, mengingatkan Badan Kepegawaian Daerah untuk harus menertibkan tenaga honorer, serta tak lagi membuka penerimaan tenaga honorer .

Pasalnya, hingga tahun 2023 ini, terdapat tenaga honorer yang cukup banyak, dan ini menjadi beban bagi keuangan daerah. Bahkan, saking banyaknya tenaga honorer, justru menjadi keluhan pimpinan OPD saat pembahasan anggaran bersama Tim Aanggaran Pemda dan Badan Anggaran DPRD.

“Kita minta Kepala BKD tolong seluruh honor di provinsi ditertibkan, honor sudah terlalu banyak sampai kadang pembahasan anggaran dinas mengeluh terkait pegawai honorer,” kesal Saulatu kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Senin (16/10).

Saulatu menegaksan, jika jumlah honorer terus meningkat, maka tentunya menjadi kesulitan bagi pimpinan OPD, sebab tidak ada sumber anggaran untuk pembayaran gaji para honorer ini. Apalagi, tenaga honorer yang direkrut bukan atas kebutuhan OPD, melainkan hanya titipan pejabat tertentu yang tidak sesuai dengan kualifikasinya.

Pasalnya, anggaran daerah bukan saja diperuntukkan untuk pembayaran gaji honorer, tetapi harus diarahkan bagi pembangunan dan kebutuhan masyarakat umum lainnya.

“Pengalaman membahas anggaran misalnya, Dinas Perikanan dan PUPR selalu mengeluh terkait pegawai honorer terus meningkat, lagi pula kalau semakin banyak honor, maka anggaran kita hanya dikeluarkan untuk bayar orang saja sedangkan masyarakat tidak dapat,” tegasnya.

Politisi Demokrat Maluku ini pun meminta BKD agar fokus mengikut sertakan tenaga honorer saat ini untuk mengikuti seleksi PPPK dan tidak boleh lagi menerima tenaga honorer.(S-20)