AMBON, Siwalimanews – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon menggelar rapat koordinasi sentra penegakan hukum terpadu Gakkumdu dalam rangka pilwalkot tahun 2024.

Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel, Rabu (20/11) ini dalam rangka peningkatan sinergitas pengawasan pilkada 2024. Rakor diikuti Tim Gakkumdu Kota Ambon, yakni Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.

Hadir sebagai pemateri, mantan Ketua Bawaslu Maluku Abdullah Elly dan Mantan Ketua Bawaslu Kota Ambon Jen Latuconsina.

Kordiv HP2H Bawaslu Kota AmbonRenaldo Pattisina dalam sambutannya mengatakan, Gakkumdu sebagai unit koordinasi yang bersifat kolektif kolegial yang beroperasi pada basis moralitas konstitusi. Dan Gakkumndu menjadi  komponen vital yang terintegrasi sebagai bagian dari sistem keadilan Pemilu.

Dikatakan, harapan publik terlalu besar bagi Gakkumdu. Pada Pemilu 2024 kemarin, sebagian publik menilai maksimal Gakkumdu dalam menjalankan fungsinya.

“Publik berpendapat bahwa kerja Gakkumdu malah memperpanjang mata rantai birokrasi penegakan hukum Pemilu dan menghambat kerja-kerja Bawaslu dalam memberikan kepastian hukum serta mewujudkan keadilan. Sah-sah saja penilaian publik yang seperti itu. Namun pada satu sisi, kami sangat mengapresiasi penilaian publik tersebut,”tuturnya.

Menurutnya, Gakkumdu telah bekerja  keras dalam menegakkan hukum Pemilu, khusus di Kota Ambon. Meski tidak dipungkiri bahwa terdapat kelemahan-kelemahan terutama soal koordinasi dan penyamanan cara pandang diantara tiga institusi yang tergabung dalam tim Gakkumdu ini.

Itu yang mengakibatkan seringkali menyebabkan laporan maupun temuan menjadi panjang dan bahkan oleh publik dinilai tidak berjalan, padahal memang ada hal-hal yang memang harus dipahami oleh publik.

“Pengalaman Pemilu 2019 kemarin menyisakan kisah dimana Bawaslu harus berulang kali dipanggil karena dianggap mengabaikan laporan masyarakat. Oleh karena itu, rakor ini bisa menemukan signifikasinya dalam rangka menyemangati kembali apa yang menjadi tugas-tugas kita dalam tim Gakkumdu,”ujarnya.

Dia menambahkan, bahwa ada pengalaman yang harus diambil sebagai pelajaran dalam pengawasan dan penanganan dugaan-dugaan pelanggaran dalam Pemilu. Beberapa kali dinamika yang terjadi dan semoga ini menjadi pembelajaran yang baik.

“Harapannya kami semua dapat mengerjakan tugas-tugas pengawasan Pemilu dengan baik, terutama pada aspek penegakan hukum dimana kita menjadi lembaga yang dipercaya mengawal suara rakyat,”tandasnya. (S-25)