AMBON, Siwalimanews – Anggota Komisi III DPRD Maluku, M Hatta Hehanussa menyem­prot Pemprov tidak mam­pu menanggani in­frastruktur jalan yang rusak pada sejumlah wi­layah di negeri seribu pulau ini.

Pernyataan keras ter­hadap kebijakan pem­ba­ngunan Maluku ini dilontarkan Hehanusa sebagai bentuk keke­cewaannya atas se­jumlah persoalan infra­struktur jalan yang hingga kini tidak mampu ditangani oleh pemerintah Provinsi Maluku.

Awalnya Hehanusa geram dengan sikap tidak peduli yang ditunjukkan Pemerintah Provinsi Maluku maupun ka­bupaten/kota terkait dengan Inpres penanganan jalan daerah dimana tidak ada keseriusan dari pemerintah untuk mengusulkan jalan-jalan di daerah

Pasalnya, pertemuan terkait dengan Inpres Penanganan Jalan Daerah dilakukan sebanyak 20 kali baik di Maluku maupun menghadap langsung ke Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR tetapi tidak ada tindak lanjut dari pemerintah daerah.

“Bayangkan saja kita sudah rapat 20 kali terkait dengan Inpres ini, baik di Jakarta maupun di Ambon hasilnya nol, kesalahannya hanya soal  detail engineering design (DED) setelah di hitung-hitung, mungkin anggarannya cuma Rp 20 juta untuk  membuat perencanaan, saja tidak bisa,” kesalnya.

Pemerintah daerah lanjut Hehanusa jangan menganggap Inpres penanganan jalan daerah ini sebagai barang khayalan, tetapi tugas Pemda adalah mengamankan instruksi presiden tersebut.

“Bikin DED saja susah dapat  kepengnya, kalau mau wara-wiri kemana-mana itu kepeng banyak pun tidak ada masalah, susah ini daerah,” kecamnya.

Menurutnya, semua persoalan infrastruktur yang dihadapi mas­yarakat hari ini karena hutang sebesar 700 miliar rupiah yang harus dibayarkan.

Padahal, jika pinjaman 700 miliar rupiah tersebut diarahkan untuk membangun infrastruktur jalan dana maka ratusan kilometer jalan selesai dibangun.

“Ini karena Pemprov tidak punya perencanaan, dimana kebijakan-kebijakan ngawur  semua, ini sangat miris,” tegasnya.

Lanjutnya, sebagai anggota DPRD dirinya merasa sedih melihat kondisi daerah seperti ini, karena DPRD tidak punya perpanjangan tangan serta dibatasi soal  kewe­nangan.

Bahkan DPRD saja dibatasi dengan pengawasan terkait kebija­kan, artinya anggota DPRD tidak bisa menyentuh kebijakan.

Karenanya, masyarakat tidak dapat berharap banyak selain mujizat dan tetap berdoa kita agar Pemerintahan ini besok bisa ber­ubah dan ada pemimpin baru,” kata Hatta. (S-20)