AMBON, Siwalimanews – Komisi III DPRD Provinsi Maluku mendesak Kemente­rian Perhubungan melalui Di­rektorat Perhubungan Darat untuk menyerahkan pengelo­laan sejumlah KMP ke ASDP.

Desakan ini diungkapkan anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Anos Yer­mias kepada Direktorat Per­hubungan Darat saat me­nyam­paikan aspirasi, Jumat (9/6) merespon persoalan sejumlah KMP bantuan Ke­menterian Perhubungan ke­pada pemerintah Kabupaten/Kota di Maluku yang bermasalah.

Yermias mencontohkan pemberikan bantuan KMP Marsela kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya telah karam hingga saat ini, akibat manajemen pengelolaan yang tidak sehat sehingga tidak dapat melayani penyeberangan antar pulau di MBD.

Selain itu, Kemenhub juga pernah memberikan KMP bagi Pemerintah Kabupaten SBT tetapi faktanya sampai hari ini kapal bantuan itu karam dan tidak dapat melayani kebutuhan penyeberangan antar pulau di SBT.

Hal ini terjadi juga atas bantun KMP yang diberikan Kemenhub kepada Pemerintah Kabupaten Buru Selatan yang tidak dikelola dengan baik, akibatnya kebutuhan penyeb­e­rangan tidak dapat berjalan dengan baik.

“Ada beberapa KMP yang diberi­kan oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Perhubungan Darat seperti KMP Marsela untuk MBD, KMP Bobot Masiwang untuk SBT, demikian juga untuk Buru

Selatan ada KMP yang diberikan tetapi mandek, makanya kalau bisa kapal ini ditarik kembali dan diperbaiki kemudian diserahkan untuk ASDP,” pinta Yermias.

Menurutnya, daerah-daerah di Maluku masih membutuhkan bantuan KMP untuk melayani masyarakat yang hari ini sangat kesulitan transportasi antar pulau seperti di MBD, SBT, Buru Selatan termasuk Kepulauan Aru.

“Kami mengusulkan kalau diberi­kan kepada ASDP yang lebih professional untuk mengelola sehingga harapan masyarakat seperti di SBT dari Bula, Geser, Pulau Panjang, Gorong, Kesui dapat terjawab. Demikian juga Buru Selatan agar masyarakat disana mulai dari Namrole, Ambalau, Tifu, Leksula bisa terjawab juga,” tuturnya.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku dalam kesempatan itu juga meminta adanya penambahan KMP melalui intervensi APBN untuk melayani Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebab masyarakat setempat sangat membutuhkan armada penyeberangan. (S-20)