AMBON, Siwalimanews – DPRD Kota Ambon menggelar rapat paripurna pengumuman pemberhentian Walikota, dan Wakil Walikota

Ambon periode 2017-2022. Richard Louhenapessy dan Syarif Hadler akan mengakhiri masa jabatannya pada Minggu (22/5) mendatang.

Selain Kota Ambon, tiga kepala daerah lain juga akan berakhir pada hari yang sama yaitu Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru.

Rapat paripurna ketiga masa persidangan ke-2, digelar di ruang paripurna DPRD Kota Ambon, Senin (4/4) dipimpin Ketua DPRD Elly Toisuta.

Mendamoingi Toisuta, Wakil Ketua Gerald Mailoa dan Rustam Latupono dihadiri Walikota, Richard Louhenapessy, Wakil Walikota, Syarif Hadler. Turut juga dihadiri Forkopimda Kota Ambon dan pimpin organisasi perangkat daerah di lingkup Pemkot Ambon.

Ketua DPRD Kota Ambon Elly Toisuta dalam arahannya mengatakan, tinggal satu bulan 17 hari Walikota dan Walikota Ambon segera mengakhiri masa kepimpinann di Kota Ambon.

“Sang waktu telah berlalu lima tahun sudah pengabdian dan pelayanan yang dilakukan untuk masyarakat dan kota tercinta ini,” ucap Toisuta.

Dalam sisa waktu masa jabatan ini, Toisuta meminta, Walikota dan Wakil Walikota dapat memaksimalkan program kegiatan yang dituangkan dalam RPJMD 2017–2022. Serta melaksanakan pelantikan kepala desa/raja untuk mengisi kekosongan jabatan pada desa/negeri yang ada.

Ia mengakui, Walikota dan Wakil Walikota telah menoreh tinta emas dalam sejarah kota yang terajut seperti ini, dimana perkembangan dan kemajuan demi kemajuan terus melaju dan membawa perubahan dalam sendi masyarakat dan Kota Ambon.

Walaupun kerja nyata diperhadapkan dengan penolakan yang berkaitan dengan kebijakan yang diambil, namun ketika sampai di ujung pengabdian Walikota dan Wakil Walikota telah menunjukkan sebagai pemimpin yang merakyat .

Selain itu menyusun cetak biru pelaksanaan pembangunan selama masa jabatan untuk dipedomani Wali Kota terpilih berikutnya dalam rangka kesinambungan pembangunan ke depan.

Sementara itu, Walikota Ambon,Richard Louhenapessy dalam pidatonya mengungkapkan, apapun yang kerjakan muaranya adalah kepentingan rakyat di Kota Ambon.

“Saya sadar sungguh bahwa kepemimpinan saya dan pak Syarif Hadler, bukanlah untuk menyenangkan orang per orang, tapi bagaimana kami harus mengabdi untuk kepentingan rakyat,” kata Louhenapessy.

Menurutnya, selama empat tahun terakhir berbagai pencapaian telah diperoleh antara lain berupa pengharagaan yang diterima Pemerintah Kota Ambon.

Sampai dengan Desember 2021, tercatat kurang lebih sebanyak 128 penghargaan telah diterima oleh Pemerintah Kota Ambon, yaitu 34 penghargaan dibidang pelayanan publik, 14 penghargaan dibidang lingkungan hidup, 15 penghargaan untuk inovasi daerah, 49 penghargaan atas kinerja Pemerintah Kota Ambon serta 16 penghargaan dibidang Pariwisata, Seni dan Budaya.

“Dalam berbagai kesempatan ketika menerima penghargaan saya selalu menegaskan bahwa penghargaan adalah bonus kerja keras. Artinya jangan kejar penghargaan tapi tunjukkanlah kerja keras maka dengan sendirinya penghargaan akan datang,” ucapnya.

Diakhir pidatonya, walikora mengucapkan terima kasih juga untuk para wartawan baik media cetak dan media elektronik yang memberitakan tentang berbagai capaian Pemerintah Kota Ambon, maupun yang terus-menerus mengkritik berbagai kebijakan Pemerintah Kota Ambon.

Menunggu

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku, Booy Kaya mengaku, pihaknya telah menerima surat dari kemendagri dan telah diteruskan kepada kabupaten/kota termasuk ke DPRD, untuk segera melakukan rapat pengumuman pemberhentian kepala daerah.

Di Maluku ada 4 kabupaten yang kepala daerahnya akan mengakihiri masa jabatan pada 22 Mei 2022 mendatang yaitu, Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (4/4) Kaya mengungkapkan, Pemprov sifatnya menunggu pengumuman pemberhentian dari DPRD kabupaten/kota, dan selanjutnya akan diserahkan ke Pemprov untuk dilanjutkan ke Kemendagri.

“Kita dapat surat hanya untuk pengumuman pemberhentian, dan baru disampaikan ke gubernur dan kemudian gubernur sampaikan ke Kemendagri,” jelasnya.

Kaya mengungkapkan, hingga kini belum disiapkan karateker untuk empat kabupaten/kota tersebut, karena dalam surat kemendagri hanya pengumuman paripurna.

Sedangkan untuk pengisian karateker harus ada petunjuk dari kemendagri.

“Harus ada petunjuk dari kemendagri sehingga pemprov belum siapkan karateker,” ujarnya.

Segera Paripurna

Diberitakan sebelumnya, masa jabatan sejumlah kepala daerah di Maluku akan segera berakhir, karenanya DPRD akan segera gelar paripurna pengumuman pemberhentian walikota dan bupati.

Tercacat di Maluku ada empat kepala daerah yang masa periodisasi akan segera berakhir pada bulan Mei 2022 mendatang yaitu, Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Ketua DPRD Kota Ambon, Elly Toisuta mengungkapkan, DPRD Kota Ambon akan mengelar rapat paripurna pengumuman pemberhentian Walikota dan Wakil Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy dan Syarief Hadler.

“Kami akan gelar rapat awal April, kami sudah terima surat dari Kemendagri, dan paripurna pengumuman pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota Ambon akan dilakukan awal April,” jelas Toisuta saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Minggu (27/3) lalu.

Hal yang sama juga diungkapkan, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Judan Batlajery.

Menurut Batlajery, DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan melaksanakan rapat paripurna pengumuman pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon dan Agustinus Utuwally pada 22 April mendatang.

Kata dia, karena masa periodisasi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada bulan Mei, maka pihaknya memutuskan untuk digelar paripurna pada 22 April.

“Kita sudah terima surat dari Kemendagri dan dalam surat itu ditentukan waktu 30 hari bagi DPRD, sehingga kami putuskan rapat digelar tanggal 22 April. Karena masa periodisasi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar berakhir bulan Mei, sehingga kami tidak terlambat,” jelasnya singkat saat dihubungi Siwalima melalui telepon selulernya, Minggu (27/3).

Tidak berbeda jauh, DPRD Buru juga akan gelar sidang paripurna pemberhentian Bupati – Wakil Bupati Buru periode 2017-2022. Ketua DPRD Buru, Muhammad Rum Soplestuny mengungkapkan, hal itu dihadapan para wartawan usai mengikuti Wisuda 33 Hadfiz Qur’an SDIT Bina Umat di aula kantor Bupati, Sabtu (26/3).

Dijelaskan, kalau surat dari Kemendagri tanggal 24 Maret 2022 telah diterima DPRD Buru. Surat atas nama Mendagri itu diteken Dirjen Otda, Akmal Malik perihal usul pemberhentian Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2022.

“Surat sudah diterima, Insya Allah Senin dan seterusnya beta akan rapat dengan teman-teman untuk menentukan jadwal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru,”ujar Rum.

Menurutnya, usulan hasil rapat paripurna itu harus sudah diteruskan ke Kemendagri melalui Gubernur Maluku paling lambat 30 hari sebelum masa jabatan Bupati Ramly Ibrahim Umasugi dan Wakil Bupati Amustofa Besan berakhir tanggal 22 Mei 2022 nanti.

“Dalam waktu dekat kita akan berproses. Paling penting yang pertama, kita akan bicarakan secara internal di kelembagaan DPRD untuk kita menentukan jadwalnya kapan bisa melakukan paripurna pengusulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Buru,”ujar Rum.

Ditanya wartawan, apa nanti ada pemberian penghargaan khusus di DPRD kepada Ramly Umasugi yang sudah dua periode memimpin Buru dan dinilai sukses? Rum mengaku sebagai Ketua DPRD terlebih dahulu ia harus bicarakan dengan teman-teman dewan secara kelembagaan.

“Pastinya secara historis dan prestasi, kita mengakui kepemimpinan pa Ramly sebagai Bupati Buru yang berjasa membangun daerah ini,” akui dia.

Surat Kemendagri yang ditujukan kepada gubernur dan seluruh pimpinan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota menyebutkan, berkenaan dengan akhir masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2022, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa, “Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna, dan diusulkan oleh pimpinan DPRD Kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.

2. Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, diminta kepada:
a. Pimpinan DPRD Provinsi untuk mengusulkan pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan risalah dan berita acara rapat paripurna DPRD Provinsi tentang, pengumuman usul pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur.
b. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk mengusulkan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan melampirkan risalah dan berita acara rapat paripurna DPRD Kabupaten/Kota tentang pengumuman usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali kota.

3. Usul pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur serta usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Wali kota, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Bupati dan/atau Wakil Bupati serta Walikota dan/atau Wakil Walikota. (S-21)