AMBON, Siwalimanews – Sikap tegas kader dan fungsionaris PDIP Maluku, adalah wujud rasa cin­ta dan kepedulian mereka terhadap partai yang se­lama ini selalu jadi peme­nang pemilu di Maluku.

Pola kepemimpinan semau gue yang diterapkan Murad Ismail di PDIP Maluku, dinilai bisa menurunkan elektabilitas partai besutan Megawati Soe­kar­noputri itu ke titik paling bawah. Tidak itu saja, Murad yang adalah kader kemarin sore, dinilai berpotensi mengerdilkan partai wong cilik itu.

Demikian dikatakan mantan Ketua DPC PDIP Kota Ambon, MJ Papilaja, kepada Siwalima, Senin (8/11), menyikapi sikap belasan kader dan fungsionaris PDIP Maluku yang bertindak cepat dan tepat dengan mela­porkan sikap Murad Ismail ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.

Sikap belasan kader dan fu­ngsionaris PDIP Maluku, kata mantan Walikota Ambon dua periode itu, dinilai sebagai la­ngkah yang sah-sah saja dan tidak melanggar Anggaran Da­sar dan Anggaran Rumah Ta­ngga partai banteng kekar itu.

“Membiarkan masalah peri­laku Ketua PDIP Maluku yang berlarut-larut, akan merusak citra PDIP di Maluku dan berpe­ngaruh terhadap keberlangsungan PDIP di Maluku dalam Pemilu 2024 yang akan datang,” tegas Papilaja.

Lebih jauh katanya, jika DPP PDIP tidak tegas dalam mengoreksi kepe­mimpinan Murad Ismail, maka sudah pasti akan berpengaruh terhadap perolehan suara PDIP dalam pemilu 2024. Karena partai-partai lain akan memanfaatkan kelemahan Murad Ismail untuk merebut pendukung emosional PDIP Maluku.

“Salah satu faktanya, pernyataan resmi Murad Ismail yang akan me­menangkan calon PPP yang dica­lonkan sebagai Bupati Buru. Ini pernyataan resmi di depan forum resmi,” jelas Papilaja.

Sikap ini jelas-jelas menunjukan Murad tak mampu dan gagal me­ngemban amanat sebagai petugas partai di Maluku. “Bukan cuma gagal, malah sebaliknya mau meng­kerdilkan PDIP di Maluku. Itu karena memang dia tak pernah punya rasa memiliki partai,” tandasnya.

Dipuji

Sebaliknya Papilaja mengacung­kan jempol atas sikap dan langkah kader dan fungsionaris PDIP Ma­luku, yang dinilai sebagai upaya pe­nyelamatan PDIP, agar elektabili­tasnya tetap terjaga sebagai partai pemenang pemilu di Maluku.

Kata mantan Ketua DPRD Kota Ambon ini, apa yang dilakukan oleh fungsionaris dan kader PDIP Ma­luku dengan melaporkan Murad Ismail ke DPP itu sah-sah saja dan tidak salah, serta tidak menyalahi aturan internal PDIP. “Tergantung DPP PDIP menyikapi aspirasi yang disampaikan seperti apa,” tambah Papilaja.

Agar PDIP di Maluku terkonso­lidasi dan berkenan di hati pendu­kung emosionalnya, maka saran Papilaja sebaiknya DPP PDIP secepatnya menentukan sikap dan memberikan penjelasan kepada publik, terutama pendukung setia PDIP di Maluku. “Konflik internal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena akan merusak citra PDIP sendiri,” terangnya.

Sah-Sah Saja

Menyingkapi laporan sejumlah kader dan fungsinaris PDIP, Wakil Ketua PDIP Maluku Bidang Komu­nikasi Politik, Hendrik Sahureka mengungkapkan, pihaknya meng­har­gai semua kritikan yang dilon­tarkan beberapa kader senior partai terhadap Murad Ismail.

“Saya tidak mau mengomentari terlalu jauh yah, tapi yang pasti itu hak mereka dan kita hargai saja, mungkin mereka merasa membe­sarkan partai sehingga melakukan hal itu,” ungkap Sahureka.

Kendati begitu, Sahureka mene­gaskan, bila jajaran pengurus PDIP selama ini telah melakukan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan amanat partai sehingga dapat dipertanggungjawabkan di hadapan DPP PDIP sekalipun.

Terkait dengan adanya tudingan terhadap Murad, Sahureka tidak membantahnya dan menyerahkan kepada para kader senior dengan penilaian masing-masing.““Bukan tidak benar, tapi itu urusan mere­kalah,” tegasnya.

Rugikan Partai

Menanggapi adanya polemik yang menerpa PDIP Maluku, akademis fisip Unpatti Said Lestaluhu menga­takan, organisasi diera digitalisasi ini harus makin terbuka karena itu sebagai pimpinan Partai Politik, ketua DPD PDIP harus dapat membuka ruang komunikasi dengan DPC.

“Karena DPC merupakan struktur yang paling rendah dan memiliki basis pemilih yang luas agar tidak ada gab yang meluas karena nanti berpengaruh pada konsolidasi partai,” ungkap Said.

Menurutnya, dengan fenomena politik yang ada saat ini sebagai ketua DPD harus membuka ruang komunikasi, baik secara struktural maupun fungsional, sebab jika tidak dan menimbulkan permasalahan seperti yang tengah dihadapi maka akan berpotensi merugikan partai.

“Kalau tidak diselesaikan maka akan memberikan citra yang buruk termasuk kerugian suara pada pemilu 2024 karena struktur partai tidak bekerja dengan baik,” tegas Said.

Dikatakan, sebagai partai besar sudah pasti ada mekanisme, artinya ketika ada laporan, maka harus diselesaikan dan dikomunikasikan oleh DPP sehingga tuntas, sebab jika tidak, akan berpengaruh terhadap konsolidasi partai.

Kalau melihat sampai ada anggota yang melakukan laporan, maka pasti sistem komunikasi secara internal di DPD PDIP Maluku terjadi kebun­tuan, dan menggambarkan komuni­kasi yang tidak baik,” cetusnya.

Langkah Wajar

Sementara itu, Akademisi FISIP Unpatti Paulus Koritelu menilai, langkah yang dilakukan kader dan fungsionaris PDIP merupakan hal yang wajar, karena itu sesuai dengan mekanisme internal partai tersebut.

Secara politik, kata Koritelu, konflik internal PDIP tersebut tidak menguntungkan kedua belah pihak, baik kader partai sendiri, maupun Murad Ismail.

“Secara politik ini tentu saja tidak menguntungkan kedua belah pihak sebenarnya. Tidak menguntungkan bagi pak Murad karena baru satu periode, dan (kemungkinan) akan maju lagi pada periode kedua, tetapi juga terhadap PDIP. Ini bisa ada kemungkinan karena ada tiga tahun lebih untuk terpilih lagi. Secara politik ketika cabang-cabang atau anak ranting menyerap aspirasi publik ketika masa reses terkait aspirasi gubernur,” ujarnya.

Selain itu secara internal, kader-kader PDIP pada cabang-cabang merasa kontribusi ketua PDIP Ma­luku kepada partai kurang, sehingga harapan mereka, bahwa peran ketua DPD yang adalah notabene guber­nur tentu punya banyak dampak, tetapi jika komunikasi ini jarang terjadi, maka manfaat politik baik jangka pendek maupun jangka panjang diprediksikan oleh kader tidak menguntungkan, sehingga mereka menempuh cara prosedural sesuai dengan aturan partai me­laporkan ketua DPD PDIP ke DPP.

“Saya kira ini hak politik mereka, dan ini internal dalam partai. Karena peran seorang ketua DPD tentu mengorganisir seluruh kegiatan sampai pada akar rumput. Sehingga secara masif, musti ada pergerakan-pergerakan partai yang menjadi garansi untuk tetap meningkatkan, bahkan juga mempertahankan elektabilitas partai,” katanya.

Jika Interaksi politik yang jarang terjadi antara ketua DPD PDIP dengan kadernya dalam mengelola partai, DPP harus cepat, cekatan dan cerdas mengambil langkah yang tepat, dengan memediasi masalah ini, jika tidak ingin kehilangan Murad Ismail sebagai ketua DPD.

“Jika DPP tidak ingin kehilangan pak Murad sebagai Ketua PDIP Maluku, maka harus mengambil langkah cepat, cerdas untuk memediasi masalah tentu dengan beberapa kesepakatan, jika ini dibiarkan berlama-lama saya kira partai lain yang justru ambil untung dari semua ini,” katanya.

Seperti diberitakan, sejumlah kader dan fungsionaris PDIP Maluku malaporkan Murad Ismail ke DPP PDIP dan meminta orang nomor satu PDIP Maluku ini segera dievaluasi.

Laporan yang dilayangkan tertanggal 8 Oktober setebal 33 halaman ini ditandatangani oleh 12 senior dan eks fungsionaris DPD PDIP Maluku, yang terdiri dari dasar laporan serta pelanggaran baik internal maupun eksternal.

Dalam kesimpulan laporan tersebut mereka menyebutkan, kepemimpinan Murad Ismail benar-benar sulit diharapkan apalagi membesarkan PDIP di Maluku, sebagai partai dambaan mayoritas masyarakat Maluku.

Sejumlah kader dan senior PDIP tersebut yaitu, Evert Kermite, Mas Maswekan, Is Sanduan, Hengky K Pattinama, Danny O Lawalata, Jusuf S Leatemia, Alo L, Elda L Loupatty, R Toumahuw, Alambarcis Pelupessy, Amelia Tahitu, Nicholas A Rahalus.

Dalam laporan itu mereka mem­-beberken sejumlah pelanggaran yang dilakukan Murad Ismail selama dua tahun memimpin PDIP Maluku. (S-19/S-50)