AMBON, Siwalimanews – Anggota Komite I DPD RI, Bisri As Shiddiq Latuconsina sudah berpikir tentang langkah baru  agar Aratur Sipil Negara (ASN), tidak lagi menjadi korban dari ritual politik lima tahunan, dalam hal ini pilkada.

Latuconsina bahkan menilai, netralitas ASN selalu menjadi isu yang mencuat setiap momen pilkada,  oleh sebab itu, dirinya merasa perlu merumuskan satu solusi agar kondisi ASN menjadi nyaman dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Terkait dengan pilkada, netralitas ASN jadi diskusi, dan saya usulkan untuk kemudian akan saya sampaikan dalam rapat Komite DPD, bahwa dalam rangka menjaga profesionalitas dan netralitas ASN, baiknya BKD ini harus vertikal dibawah BKN, sehingga ASN itu tidak kena dampak langsung dari proses pilkada ini,” janji Latuconsina usai melakukan pertemuan dengan pihak BKD Maluku, di ruang rapat Kantor Perwakilan DPD RI di Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Kamis (14/11).

Ia mengaku, ASN menjadi korban politik atau terkena dampak dari setiap momen pilkada, bukan rahasia lagi. Bahkan dampak dari itu, kebanyakan ASN yang punya kompetensi bagus, tetapi karena tidak memiliki kedekatan emosional dengan kepala daerah terpilih mislanya, maka kemudian mereka tidak bisa melakukan pengabdian yang baik berdasarkan disiplin ilmu dan kapasitas mereka, bahkan akhirnya mereka harus dianggurkan, dan itu berdampak terhadap kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah di daerah ini.

“Untuk itu kami akan mencoba memperjuangkan aspirasi dan hasil temuan-temuan kami ke tingkat nasional, ya saya mohon doa restu dari masyarakat Maluku untuk diberikan kekuatan agar bisa melakukan perjuangan yang maksimal,” tandasnya.

Selain itu, terkait kesejahteraan ASN soal tunjangan kemahalan yang 20 tahun terakhit tidak lagi diperoleh oleh ASN di Maluku menurut Latuconsina, ini juga akan jadi perhatian untuk diperjuangkan, mengingat pusat pelayanan publik ada pada ASN, karena itu, mereka harus terpenuhi kebutuhan dasarnya agar kemudian bisa berkonsentrasi melakukan tugas pelayanan publik.

“Saya pastikan ini akan sampai ke meja presiden, karena permasalahan ASN di Maluku ini adalah contoh kasus yang saya yakin sungguh ini juga terjadi diseluruh daerah di Indonesia, sehingga apa yang menjadi kegelisahan ini akan saya diskusikan dalam rapat komite dan saya pastikan ini akan sampai ke meja presiden untuk kemudian diperhatikan,” janjinya.

Dia menambahkan, bahwa kesejahteraan ASN juga menjadi visi besar Presiden, karena tidak akan terlaksana pemerintahan ini dengan lancar apabila perangkat dibawahnya belum selesai dengan kebutuhan dasarnya, sehingga menyelesaikan kebutuhan dasar ASN sebagai penyelenggara negara, itu berarti mempersiapkan infrastruktur untuk kemudian mewujudkan visi besar Prabowo selaku Presiden.

Selain itu, terkait pengadaan rumah subsidi bagi ASN kata Latuconsina, akan juga diperjuangkan nanti, selain itu, untuk masalah proses seleksi ASN maupun P3K dan seleksi non ASN yang berkaitan dengan passing grade. Hal ini sering menjadi persoalan, karena kebanyakan yang selalu tidak lolos kemudian kuotanya terpaksa harus dikembalikan ke pusat.

“Kedepan akan diupayakan ada solusinya. Tetapi saya juga himbauan kepada adik-adik kita, seluruh masyarakat Maluku yang memang berkeinginan untuk melakukan pengabdian melalui jalur ASN, agar lebih mengupgrade kapasitas diri,  banyak membaca literasi-literasi, mengikuti perkembangan-perkembangan disemua media terkait dengan ASN, sehingga kita tidak perlu lagi mempermasalahkan tentang passing grade,” pintanya.(S-25)