AMBON, Siwalimanews – Aparatur Sipil Negara (ASN) diingatkan jaga netralitas jelang Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang. Hal itu dite­gaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian seca­ra virtual pada acara penan­datanganan MoU pengawasan penyelenggaraan pemerinta­han daerah yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia tak terkecuali Pemprov Maluku Rabu (2/12).

Tito mengatakan, Bawaslu akan bersikap keras dan tegas bahkan bisa dipidanakan bagi ASN yang tidak netral.  “Bila ditemukan bisa berakitat pencopotan bahkan demosi. “Jadi kepala daerah seba­gai PPK temuan dari Bawaslu, tolong segera difollow up,” ingat Karnavian. Tito meminta kepada se­luruh kepala daerah baik gubernur, walikota bupati dan wakil bupati maupun Pjs harus tegas menjaga netralitas ASN.

Data Kemedagri mencatat sampai saat ini banyak sekali ASN yang terlibat politik praktis jelang pilkada sampai dengan 24 November sebanyak 833 ASN.

Dari jumlah itu yang sudah di­tindaklanjuti atau telah direko­men­dasikan oleh KASN untuk dijatuhi sanksi sebanyak 621 orang dan rekomendasi KASN yang belum ditindaklanjuti kepala daerah selaku pejabat pembina kepega­waian.

Kementerian Dalam Negeri bahkan telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 800/6391/SJ tang­gal 25 November tentang tindak lanjut rekomendasi KASN terkait pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada serentak 2020

“Agar kepala daerah selaku PPK menindaklanjuti rekomendasi KASN paling lambat 10 hari sejak rekomendasi KASN diterima,” tegas Karnavian.

Sementara itu Gubernur Maluku Murad ismail kepada wartawan kembali mengingatkan kepada ASN jangan sampai terlibat dalam politik praktis. “Dalam setiap kunjungan saya ke daerah semua saya punya arahan tidak ada sama sekali politik, saya datang cuma bantu dan kita akan tindak tegas ASN yang tidak netral,” kata Gubernur.

Jaga Keamanan

DPRD Provinsi Maluku, meminta seluruh lapisan masyarakat di em­pat kabupaten penyelenggara pil­kada untuk tetap menjaga kon­dusifitas keamanan. Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury kepada wartawan, Rabu (2/12) mengata­kan, sesuai dengan hasil penga­wasan yang dilakukan oleh Peme­rintah Provinsi Maluku dan DPRD pada Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Kabupaten Ke­pulauan Aru serta Kabupaten Buru Selatan (Bursel) ternyata kon­disi keamanan sangat kondusif.

“Kemarin pemerintah daerah baik Gubernur maupun DPRD telah mengunjungi empat kabupaten untuk memastikan situasi dan kondisi masing-masing kabupaten menghadapi Pilkada 2020,” ungkap Wattimury.

Menurutnya, dalam pengamatan pemerintah daerah di masing-masing kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada dari sisi kamtibmas, tidak ada masalah dan sebaliknya aman, tertib dan lancar dalam setiap tahapan pilkada yang berlangsung termasuk kampanye.

Kondisi keamanan yang terken­dali ini kata Wattimury harus tetap dijaga dan dipelihara dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat baik selama sisa masa kampanye yang akan berakhir pada 5 De­sember mendatang maupun me­ma­suki masa tenang pada tanggal 6-8 Desember.

Jaga netralitas

Sebelumnya diberitakan, Guber­nur Maluku Murad Ismail meminta kepada seluruh aparatur sipil ne­gara untuk meningkatkan kinerja dalam pengabdian kepada rakyat, bangsa dan negara.

Penegasan ini disampaikan Murad pada peringatan HUT Korpri ke-49 yang dipusatkan di lapangan upacara Kalwedo di Tiakur, Kabu­paten MBD, Senin (30/11).

Murad mengatakan, bangga bisa menghadiri upacara HUT Korpri di salah satu Kabupaten MBD yang berbatasan dengan dua negara.

“Saya merasa bangga bisa melaksanakan upacara Korpri di salah satu daerah perbatasan bersama-sama dengan ASN di MBD. Semoga dapat memberikan kesan dan motivasi bagi saudara-saudara sekalian untuk semakin meningkatkan pengabdian kepada masyarakat,” pinta Murad.

Peringatan HUT Korpri yang se­lain digelar pada tanggal 29 November itu harus menjadi momentum refleksi terhadap kinerja yang telah dicapai, sekaligus untuk men­jaga dan meningkatkan solida­ritas, serta soliditas anggota Korpri.

Meskipun peringatan HUT tahun ini dilaksanakan dalam suasana pandemi Covid-19 yang telah me­nimbulkan krisis kesehatan dan ekonomi, bahkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masya­rakat.

“Disisi lain, peringatan HUT Kor­pri tahun ini juga kita laksanakan pada momentum agenda Pilkada secara serentak pada 270 daerah di Indonesia, termasuk di Kabu­paten MBD, Seram Bagian Timur, Buru Selatan, dan Kepulauan Aru,” jelasnya.

Bertolak dari situasi dan kondisi yang dihadapi bangsa saat ini, lanjut Gubernur, peringatan kali ini mengambil tema, “Korpri Berkon­tribusi, Melayani dan Memper­satukan Bangsa”.

Tema HUT Korpri tahun ini me­nurutnya, bermaksud menunjuk­kan jati diri, hakikat, fungsi dan tu­juan kehadiran organisasi Korpri yang dibentuk berdasarkan Kepu­tusan Presiden Nomor 82 tahun 1971 tentang Korpri.

Sebagai pedoman dalam meng­emban tugas dan fungsi Korpri kedepan, saya tegaskan kepada seluruh anggota Korpri di Provinsi Maluku beberapa hal-hal penting.

Pertama, anggota Korpri harus terpanggil untuk mengambil peran dan memberikan kontribusi sesuai tugas pokok dan fungsinya, dalam penanganan Covid-19 terutama untuk membantu dan melayani masyarakat dalam menghadapi krisis saat ini.

“Tugas mulia inilah yang harus saudara-saudara emban untuk memastikan negara hadir untuk melayani dan mengayomi rakyat­nya,” ujarnya.

Kedua, lanjutnya, untuk menja­min pilkada berjalan secara aman, berkualitas, demokratis dan akun­ta­bel, maka seluruh anggota Korpri harus menjaga integritas dan net­ralitas, serta tidak terjebak dengan praktek politik praktis yang ber­tentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pada akhirnya akan merugikan diri baik sebagai anggota Korpri, maupun ASN.

“Saudara-saudara juga dapat mengiplementasikan fungsi Korpri sebagai perekat dan pemersatu bangsa yang bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik,” tandasnya. (S-39/S-50)