Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 kepada para menteri, pimpinan lembaga dan kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, 1 Desember 2023. Kegiatan itu sekaligus sebagai simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN Tahun 2024.

DIPA dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting bagi para menteri dan pimpinan lembaga dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagi pemerintah daerah, APBN Tahun 2024 menjadi salah satu instrumen dalam mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan di daerah utamanya melalui alokasi TKD serta diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah dan untuk mengatasi kesenjangan kemampuan keuangan antarwilayah dalam melaksanakan pembangunan.

Proses penyusunan sampai penetapan APBN Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan dapat dilaksanakan tepat waktu dan relatif lancar di tengah kondisi perekonomian yang makin membaik.

APBN Tahun 2024 didesain untuk akselerasi transformasi ekonomi sehingga peran APBN perlu dioptimalkan untuk beberapa hal antara lain APBN sebagai shock absorber, melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global khususnya stabilisasi harga pangan, ketahanan energi dan pengendalian inflasi.

APBN juga berperan sebagai agen pembangunan (akselerator transformasi ekonomi) yang fokus dalam human capital, physical capital, natural capital dan institutional reform. Selanjutnya, APBN juga berperan sebagai instrumen mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam hal penurunan kemiskinan ekstrem, stunting dan kesenjangan.

Peran APBN di atas sejalan dengan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa APBN berupaya maksimal untuk memenuhi seluruh program-program prioritas pembangunan nasional, dari mulai melindungi rakyat, kelompok rentan, memulihkan ekonomi, mendorong transformasi, membangun seluruh pelosok daerah dan juga untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan.

Upaya di atas dilakukan dengan tetap menjaga APBN sebagai instrumen yang harus dijaga kesehatan, keberlanjutan dan kredibilitasnya sehingga kebijakan fiskal APBN dapat terus bermanfaat, efektif dalam menjaga perekonomian dan menjaga rakyat Indonesia.

Lantas, apa yang baru di APBN Tahun 2024 ini?

APBN Tahun 2024 ini tetap berkomitmen untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusi dan berkelanjutan, menjaga stabilitas sosial ekonomi dan mendukung program prioritas nasional.

Indikator asumsi makro dan target APBN disusun dengan optimis namun tetap waspada antara lain pertumbuhan ekonomi 5,2% (yoy), inflasi 2,8% (yoy), nilai tukar Rupiah Rp15.000/US$, suku bunga SBN 10 Tahun 6,7%, harga minyak/ICP US$82/barel, lifting minyak 635 ribu bph dan lifting gas 1.033 ribu bsmph.

APBN Tahun 2024 menargetkan Pendapatan Negara dipatok Rp2.802,3 triliun, Belanja Negara Rp3.325,1 triliun dan defisit Rp522,8 triliun. Adapun belanja prioritas 2024 antara lain pendidikan Rp665 triliun, Perlindungan Sosial Rp496,8 triliun, Kesehatan Rp187,5 triliun, infrastruktur Rp423,4 triliun, Ketahanan Pangan Rp114,3 triliun, Hukum dan Hankam Rp331,9 triliun serta IKN Rp40,6 triliun.

Strategi dan langkah yang perlu diambil untuk mencapai target APBN Tahun 2024

Untuk mencapai target Pendapatan Negara di tahun 2024, beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain dengan tetap menjaga iklim investasi di tengah ketidakpastian global. Kemudian di sektor perpajakan dengan mendorong melalui implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemberian insentif fiskal yang terarah dan terukur serta perbaikan tingkat kepatuhan pajak dan perluasan basis perpajakan.

Sedangkan di sektor PNBP dilakukan optimalisasi PNBP dengan menjaga kualitas layanan publik, kelestarian lingkungan serta mendorong perbaikan tata kelola.

Kemudian strategi untuk mencapai target Belanja Negara di tahun 2024 antara lain dengan perbaikan kualitas SDM, penuntasan infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, reformasi birokrasi dan aparatur negara, pelaksanaan pemilu dan dukungan untuk pilkada serta memperkuat ketahanan dan keamanan Republik Indonesia.

Khusus untuk kelancaran TKD tahun 2024 perlu dilakukan beberapa hal antara lain sinergi kebijakan terus ditingkatkan melalui harmonisasi belanja pusat dan daerah, mendukung penggajian pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah terutama guru dan tenaga kesehatan, meningkatkan pelayanan publik di daerah, mendukung operasional sekolah, menangani kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.

Kunci sukses untuk pelaksanaan anggaran di tahun 2024

Dalam pelaksanaan anggaran di tahun 2024 ini beberapa hal yang bisa menjadi kunci sukses yang perlu diperhatikan antara lain penggunaan anggaran secara disiplin, teliti dan tepat sasaran. Kemudian perlunya mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dengan tidak membuka celah penyalahgunaan anggaran sedikitpun, merealisasikan anggaran secepatnya serta menyiapkan antisipasi ketidakpastian melalui automatic adjusment.

Setiap rupiah yang dibelanjakan adalah uang rakyat, maka kita harus fokus pada hasil.Oleh: Hamdani Akademisi Departemen Akuntansi FEB Universitas Andalas, pakar keuangan negara dan daerah.(*)