AMBON, Siwalimanews – Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Michael Tasane mengaku, berdasarkan laporan pihak kepolisian maupun TNI, tentang banyaknya titik konflik di provinsi ini, maka upaya yang harus dilakukan, yakni dengan mengintensifkan peranan kepolisian dan TNI di setiap kecamatan.

Guna mengintensifkan peranan kepolisian dan TNI, maka salah satu langkahnya yakni dengan memperbanyak Polsek maupun Koramil dan untuk mewujudkan hal tersebut, maka Komisi I akan mendorong Pemerintah Provnsi Maluku untuk membantu pihak kepolisian dan TNI dalam membangun markas Polsek dan Koramil di provinsi ini.

“Pemerataan Polsek dan Koramil pada semua kecamatan di Maluku menjadi alternatif, jika pemerintah ingin memperkecil potensi konflik, karena dnegan berdirinya Polsek maupun Koramil di setiap kecamatan, maka rentan kendali saat terjadinya konflik semakin pendek,” ujar Tasane kepada Siwalimanews melalui telepon selulernya, Sabtu (27/5).

Namun sangat disayangkan kata Tasane, hingga saat ini TNI maupun Polri masih kesulitan dalam membangun Polsek dan Koramil, dikarenakan adanya keterbatasan anggaran.

Akibatnya, pembangunan Koramil dan Polsek harus menggunakan anggaran yang bersumber dari Kodim dan bantuan dana swadaya masyarakat, seperti yang terjadi di Koramil Seram Utara.

“Komisi I sudah bertemu langsung dengan Dandim di Masohi dan memang pembangunan kantor Koramil disana selain ada dana dari Kodim, tapi ada juga dari swadaya masyarakat, ini yang mestinya menjadi atensi Pemprov Maluku,” tandasnya.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Maluku sedapat mungkin harus memberikan perhatian terhadap persoalan-persoalan ini dengan membantu dengan membangun Polsek dan Koramil atau memberikan lahan kepada pihak TNI dan Polri.

“Kita berharap pemprov membantu pembangun dan pemberian lahan untuk membangun fasilitas TNI dan Polri sebagai penunjang pengamanan di daerah ini,” harap Tasane.(S-20)