Pembangunan Ambon New Port (ANP) dan Lumbung Ikan Nasional (LIN) akhirnya ditunda padahal sejak awal tahun 2022, seluruh wakil rakyat, baik DPR dan DPD telah sepakat untuk memperjuangkan dua proyek strategis yaitu Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional.

Ternyata setelah ada penjelasan Menko Luhut, ada sejumlah permasalahan yang membuat kedua proyek strategis nasional ini terkesan berjalan lamban dari harapan masyarakat Maluku dan terhadap semua permasalahan yang disampaikan pemerintah pusat tersebut, seluruh anggota DPR dan DPD telah sepakat untuk menyampaikan langsung kepada Pemprov Maluku guna mencarikan solusi jika memang pemda menginginkan kedua proyek tersebut berjalan.

Lambannya pembangunan ANP dan LIN disebabkan juga karena minimnya kepercayaan pemerintah pusat terhadap Pemprov Maluku. Pemprov Maluku dinilai mulai mengalami penurunan tingkat kepercayaan dari pemerintah pusat dalam kaitan dengan banyaknya kendala yang dihadapi atas rencana pembangunan Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional.

Rencana pembangunan Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional ini menjadi kebijakan nasional yang membutuhkan kesamaan persepsi antara Pempov Maluku dan Pemerintah Pusat.

Namun, isu yang berkembang soal lahan yang hingga kini belum tuntas membutuhkan sistem komunikasi yang verifikatif artinya, pemprov harus dapat memberikan informasi yang update sesuai dengan kondisi dilapangan, sebab pembiayaan dua proyek ini menggunakan skema APBN yang harus dikelola dengan baik.

Pemprov harus dapat meyakinkan kembali pemerintah pusat melalui strategi komunikasi yang baik dengan tentunya menyelesaikan semua masalah yang ada, sebab bagaimanapun masyarakat Maluku telah menaruh harapan jika LIN dan Ambon New Port akan menjadi kegiatan yang akan memberikan dampak ekonomi yang baik.

Namun, jika terjadi kendala dalam rencana pembangunan Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional, maka sudah pasti akan berpengaruh terhadap kepercayaan dari pemerintah pusat kepada Pemprov Maluku. Karenanya, Pemprov harus dapat membuat langkah terobosan untuk dijelaskan kepada pemerintah pusat, sebab jika tidak akan menimbulkan prasangka dan pertanyaan yang kurang baik dari pemerintah pusat, karena pengambilan suatu kebijakan akan berkaitan erat dengan kepercayaan.

Selain itu inti permasalahan tertundanya Ambon New Port dan LIN, hanya berada pada Pemprov  Maluku. Artinya jika Pemprov terbuka dengan Pemerintah Pusat maka sudah pasti masalah ini akan selesai dan dicarikan solusi, karena warga Negeri Waai pada prinsipnya sangat mendukung dua proyek ini dan bahkan telah bersedia lahannya dibebaskan, karena kehadiran dua proyek strategis ini sangat memberikan dampak besar bagi masyarakat Maluku, dan karena itu, Pemprov Maluku harus segera cari solusi serta terbuka apa yang menjadi kendala lambannya dua proyek ini dikerjakan.

Pemprov Maluku juga dinilai tidak transparan terkait dengan dua proyek strategis tersebut. Padahal, Pemprov begitu getol awalnya menjelaskan kepada masyarakat, tetapi saat ini kelanjutan dari dua proyek itu sama sekali tidak diketahui.

Karena itu, secepatnya dicari solusi, karena proyek ANP  maupun LIN sangat memberikan dampak besar bagi kami masyarakat Maluku. Olehnya, pembangunan pelabuhan baru di Ambon dinilai sangat diperlukan, mengingat lokasi pelabuhan Ambon berada di daerah pusat perdagangan, pemukiman, dan fasilitas umum lainnya.

Pelabuhan baru Ambon nantinya akan diintegrasikan dengan pusat kegiatan perikanan dan dirancang untuk mewujudkan Provinsi Maluku menjadi LIN. Program ini didorong agar dapat meningkatkan jumlah ekspor dan dalam jangka panjang memunculkan multipplier effect yang menyejahterakan masyarakat.

Sebagai wilayah dengan produksi ikan yang melimpah, dalam pem­bangunan pelabuhan baru tersebut ditemui beberapa permasalahan, seperti pelabuhan kargo dan peti kemas eksisting yang akan mencapai kapasitas maksimum dalam 10-15 tahun mendatang, padatnya akses keluar dan masuk Teluk Ambon, dan perlabuhan perikanan yang telah melebihi kapasitas. Oleh karena itu, dirancanglah pelabuhan baru Ambon yang mengusung konsep pelabuhan terintegrasi. (*)