AMBON, Siwalimanews – Wilayah terluar di Provinsi Ma­luku semisal Kabupaten Kepu­lau­an Tanimbar (KKT), dan Kabupaten Maluku Barat Daya sebagian mas­yarakat pedesaan dan kecamatan­nya, hingga kini belum bisa me­nikmati listrik dengan memadai.

Anggota Komisi III DPRD Pro­vinsi Maluku, Anos Yeremias  me­ngatakan, untuk menjawab krisis listrik di wilayah terluar itu, sejatinya Pemerintah Daerah (Pemda) Kabu­paten Kepulauan Tanimbar (KKT), Maluku Barat Daya (MBD), dan PT. PLN (Persero), harus bekerja­sama untuk membangun jaringan listrik hingga ke pedesaan di dua kabupaten tersebut.

“Sebab jaringan listrik ini kebu­tuhan penting bagi masyarakat khususnya para nelayan agar mereka bisa menyediakan es untuk mengawetkan ikan atau hasil tangkapan mereka,” ucap Anos, kepada wartawan, Selasa (18/5).

Desakan ini dibarengi alasan dimana kapal tol laut telah me­nyinggahi wilayah tersebut se­hingga para nelayan misalnya di Larat, Kecamatan Tanimbar Utara, KKT, telah menjual hasil tangkapan mereka hingga ke Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Anos mengungkapkan, untuk Larat Kecamatan Tanimbar Utara kini ada kapal tol laut logistik yaitu KM Dagang Nusantara 05 telah menyinggahi wilayah tersebut. Hal ini cukup membantu masyarakat setempat.

“Sebab yang diminta dari tol laut itu penyediaan peti kemas khusus. Nah ini telah dipenuhi, sehingga ikan beku dari nelayan Larat itu bisa dijual hingga ke Surabaya,” kata Anos.

Meski begitu, kata Politisi Partai Golkar ini, terdapat banyak desa pada disana hingga saat ini belum ada jaringan listrik.

Kondisi tersebut menjadi ken­dala bagi para nelayan dimana belum bisa memproduksi es da­lam jumlah besar.

“Karena itu Pemkab dan PT. PLN Wilayah Maluku-Maluku Utara da­pat bekerjasama yakni mem­bangun jaringan listrik di beberapa kecamatan wilayah KKT juga MBD,” desaknya.

Ini penting, tegas Anos, agar para nelayan dapat menyediakan es untuk membantu mereka me­ngawetkan ikan. Faktanya, di sana belum ada unit pengolahan ikan.

Selain itu warga yang notabene nelayan di KKT dan MBD juga butuh sentuhan pemerintah dalam hal ini perbankan agar dapat memberi bantuan lunak demi menunjang usaha perikanan dan rumput laut.

“Jika mau menekan angka kemiskinan di daerah ini, sejatinya program pemberdayaan penting dan strategis harus gencar dilakukan terhadap masyarakat khususnya lagi mereka yang ada di pulau terluar,” tandasnya.

Anos mengaku DPRD Provinsi Maluku melalui komisi III telah meminta Direksi PT. Bank Maluku-Maluku Utara, agar bisa disiapkan kredit usaha untuk melayani rakyat dengan besaran Rp25 juta, seperti di BRI dengan bunga 7 persen per tahun.

“Nah pinjaman lunak dalam bentuk Kelompok Usaha Rakyat ini, saya kira tidak memberatkan rakyat. Bahkan cukup membantu mereka yang membudidayakan rumput laut untuk mengembangkan usahanya,:” tukasnya.

Selain itu, menurut Anos, warga di Kecamatan Tanimbar Utara pun telah memasarkan hasil kebun ke Komako Timika, Provinsi Papua.

“Sebab ada kapal yang singgah disana, dan seterusnya menuju Dobo, Kabupaten Kepu­-lauan Aru, kemudian ke Provinsi Papua,” imbuhnya. (S-50)