AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku, Murad Ismail mengakui angka pengang­guran dan tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku mengalami penu­runan.

“Angka pengangguran dan ting­kat kemiskinan di Provinsi Maluku per Maret 2020 mengalami penu­runan,” ujarnya.

Kata gubernur capaian ini meru­pakan bukti dari kerja keras ber­sama baik Pemerintah Provinsi, pimpinan dan anggota DPRD Maluku, Forkompimda serta ada­nya dukungan dari elemen-elemen masyarakat di daerah ini.

Hal ini sesuai dengan data Ba­dan Pusat Statistik Maluku dimana penduduk miskin di Maluku per Maret 2020 tercatat 318.18 jiwa atau meng­alami penurunan bila dibanding­kan dengan September 2019 yang bertengker pada angka 319,51 jiwa atau turun 0,21 persen.

Karena itu, Gubernur menyam­paikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-ti­ngginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku, forkopimda, Bupati dan Walikota dan juga seluruh elemen masya­rakat Maluku.

Baca Juga: Gempa 6,9 SR Guncang Laut Banda

“Saya ingin menyampaikan uca­pan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku, Forkopim­da, Bupati dan Walikota serta seluruh elemen masyarakat Malu­ku,” tuturnya.

Kendati angka pengangguran dan tingkat kemiskinan menga­lami penurunan, namun Gubernur juga mengakui jika adanya pan­demi Covid-19 yang dialami semua negara didunia telah membawah akibat terhadap masyarakat miskin baru di Maluku.

“Sebenarnya kita punya angka kemiskinan tidak  terlalu tinggi, namun kemarin dampak Covid-19 yang membuat agak tinggi lagi,” terangnya.

Menurutnya, dari data yang diper­oleh akibat pandemi Covid-19 yang turut dirasakan di Maluku, menim­bulkan sebanyak 49.700 lebih kepala keluarga mengalami se­cara langsung dampak kemiskinan atau masyarakat terdampak kemis­kinan.

Lebih lanjut Ismail menjelaskan situasi yang terjadi saat ini masih sulit untuk diprediksi kedepan, karena itu Ismail mengajak semua intrumen pemerintahan untuk tetap bekerja keras secara tegas, jujur, bersih dan melayani dalam mewu­judkan masyarakat produktif dan inovatif dalam tatanan kehiupan baru menuju Maluku sejahtera.

Sementara itu ketua DPRD Ma­luku, Lucky Wattimury juga meng­akui jika masih banyak proble­matika pembangunan, kemasya­rakat dan kemanusiaan secara nasional yang semakin kompleks termasuk di Maluku yang mesti diselesaikan.

Kata Wattimury, masyarakat Maluku sudah cukup lama berada dalam situasi dan kondisi yang tertinggal jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang telah mengalami kemajuan yang cukup pesat.

Wattimury menjelaskan problem yang sementara ini dihdapai Ma­luku diantaranya, tingkat kemiski­nan masih tinggi dialami Provinsi Maluku, jumlah angka pengang­guran yang tinggi, rendahnya mutu pendidikan dan pelayanan dasar yang masih jauh dibawah standar nasional.

Selain itu, ratusan ribu kepala ke­luarga masih tinggal dirumah tidak layak huni serta terdegra­dasinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang membuat masyarakat Maluku harus tertinggal.

Karena itu, Wattimury meminta kepada pemerintah daerah untuk dapat mengambil langkah-langkah untuk secepatnya membenahi pro­blematika yang ada serta bebenahi diri untuk menyongsong masa depan kita dan anak cucu kita.

“Atas semua problem yang ada harus segera benahi untuk me­nyongsong masa depan kita dan anak cucu kita,” cetusnya.(Cr-2).