AMBON, Siwalimanews – Pemprov Maluku perlu mem­buat terobosan dalam menekan angka kemiskinan di Maluku, kendati tahun 2021 kemiskinan tu­run tetapi secara nasional Maluku masih tetap berada pada urutan ke-4.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Ruslan Hurasan mengatakan, sebagai komisi yang membidangi masalah ke­miskinan, pihaknya mendorong agar pemprov membangun dan menciptakan program ekonomi baru dikalangan masyarakat.

“Memang kemiskinan di Maluku sedikit mengalami penurunan ya, tapi masih tinggi juga karena itu harus ada program luar biasa dari pempov,” jelas Hurasan saat diwa­wancarai Siwalima di DPRD Maluku, Kamis (17/1).

Kata dia, program-program pem­berdayaan masyarakat ditengah pandemi Covid-19 harus diopti­mal­kan.

Kata dia, program-program pem­berdayaan yang berhubungan de­ngan masyarakat harus terus digi­atkan oleh pemda, artinya di tahun 2022 ini pemda harus lebih meni­ngkatkan program yang ada.  “Mi­salnya di tahun ini anggarannya Rp10 miliar, maka kedepan harus ditambahkan sehi­ngga ada pening­katan ekonomi masyarakat,” tuturnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga mendorong agar pemda lebih meningkatkan peran UKM ditingkat desa sebagai basis masyarakat yang paling bawah, dan sudah tentu harus dilakukan dengan koor­dinasi bersama antara provinsi dan kabupaten/kota.

Pasalnya, program-program yang berkaitan dengan UKM ditingkat desa seperti permodalan UMKM sangat penting dan ber­potensi besar meningkatkan kem­bali ekonomi, hingga ada geliat ekonomi yang tinggi.

Bahkan politikus PKB Maluku ini meminta pemda untuk membuka akses bagi pelaku-pelaku ekono­mi, khususnya kepada perbankan dengan tujuan agar ada keter­sediaan modal usaha guna meningkatkan usaha masyarakat.

“Saya yakin bila kebijakan pem­berdayaan masyarakat terus dilaku­kan secara masif, termasuk dengan kolaborasi dan koordinasi antara Pemprov  Maluku dan kabupaten/kota hingga ke desa, maka di tahun 2023 trend kemiskinan itu akan mengalami penurunan,” harapnya.

Tetap Urutan IV

Seperti diberitakan sebelumnya, Provinsi Maluku masih tetap berada pada urutan ke-4 termiskin di Indonesia, walaupun di tahun 2021 tercatat angka kemiskinan mulai turun, namun penurunan itu juga belum mempengaruhi tingkat presentase secara nasional.

Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah penduduk miskin di Maluku pada Maret 2021 sebanyak 294,97 ribu orang turun  26,84 ribu orang ter­­hadap Maret 2021 dan turun 27, 43 orang terhadap September 2020.

Sementara presentase pendu­duk miskin pada September sebe­sar 16,30 persen turun 1,57 per­sen terhadap Maret 2021 dan turun 0,89 persen poin terhadap September 2020.

“Selama Maret 2021- September 2021 garis kemiskinan naik sebe­sar 3,09 persen yaitu dari 587.730 per kapita perbulan pada September 2021,” ungkap Kepala BPS Maluku, Asep Riyadi kepada Siwalima usai menghadiri kegiatan FGD penyusunan publikasi Provinsi Maluku dalam angka di Biz Hotel, Rabu (16/2).

Dijelaskan, peranan komoditi makanan terhadap garis kemiski­nan jauh lebih besar dibandingkan peranan komuditi bukan makan.

Pada September 2021, lanjutnya, komoditi makanan menyumbang sebesar 74,34 persen pada garis kemiskinan.

Menurutnya, persoalan kemiski­nan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan presentasi penduduk miskin dimensi lain yang perlu di­perhatikan adalah tingkat keda­laman dan keparahan dari kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan indeks keparahan kemiskinan mengindika­sikan ketimpangan pengeluaran diantara Penduduk miskin. (S-20)