BULA, Siwalimanews – DPRD seram bagian timur mengingatkan pemerintah untuk menata pengelolaan birokrasi dengan baik sebab banyak persoa­lan belum terselesaikan.

Salah satu masalah yang menjadi sorotan dewan yakni angka kemiskinan di Bumi Ita Wotu Nusa naik 0,35% di tahun 2023 atau berada di angka menjadi 21,8%. Angka kemiskinan tahun 2022 sebesar 20,73%.

Ketua Fraksi PKS DPRD SBT Husin Rumadan saat menyampaikan pandangan kata akhir fraksi dalam paripurna pengantar keuangan APBD tahun 2024 di ruang paripurna DPRD, Kamis (14/12) malam.

Rumadan mengaku, jika dilihat dari situs data box jumlah angka kemiskinan per 31 Desember Tahun 2022 adalah 20,73%.

“Data SBT dalam angka tahun 2022 yang dirilis oleh BPS, angka kemiskinan sebesar 21,8%. Ini menjadi tanda bahwa visi Bupati belum sepenuhnya terlaksana dengan baik,” kata Rumadan.

Menurutnya, bupati tidak mem­berikan amanah dengan kewenang­an penuh pada setiap jabatan.

Selain itu juga soal Pemekaran Kecamatan Ukar Sengan yang telah diperdakan belum terlihat tanda-tanda struktur pemerintahannya.

“Entah masalah administrasi atau kurangnya koordinasi dari pemkab ke pemerintah provinsi atau Dirjen Otda. Siapakah yang sebenarnya yang tidak bekerja untuk membantu bupati,” tanya Rumadan.

Bidang pendidikan juga tidak luput dari kritikan dari fraksi PKS. Mereka memulai banyak jabatan kepala sekolah diduduki oleh pelaksana tugas.

Sementara, pada sektor pem­bangunan infrastruktur, menu­rutnya tidak terlaksananya dengan baik. Konektivitas antara wilayah juga masih bermasalah.

“Pelabuhan ferry Airnanang sudah rusak, maupun pelabuhan Ferry  Geser dan Kota Siri yang jarang terpakai apalagi Tanah Baru Kesuy dan Teor juga sama,” ingatnya.

Sementara itu untuk biaya transportasi juga dirasakan sangat mahal oleh DPRD. Ia mencontohkan untuk biaya transportasi dari Bula ke Werinama paling sedikit Rp.800.000 per orang. Dari Bula menuju Pulau Gorom paling sedikit Rp100.000 per orang.

“Angka ini masih sama seperti 15 tahun yang lalu. tidak ada pengaliran sama sekali,” kesalnya.

Dalam penyampaian pengantar keuangan APBD 2024, pendapatan daerah sebesar Rp921,835134.000,51. belanja operasional pegawai sebesar 61,8%, belanja modal 14,8%,.

“Postur anggaran APBD tahun 2024 dianggap seimbang, jika dilihat dari neraca keuangan, namun dalam hal kebijakan publik postur ini tidak sehat,” pungkasnya. (S-27)