AMBON, Siwalimanews – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku Fauzan Alkatri mengingatkan pemerintah provinsi untuk lebih selektif dalam menentukan program pembangunan.

Pasalnya, kondisi APBD Provinsi Maluku tahun 2024 mendatang akan mengalami tekanan, akibat dari adanya hutang pada PT Sarana Multi Infrastruktur yang mestinya dibayarakan setiap tahun.

Artinya, APBD Provinsi Maluku akan mengalami pengurangan dari aspek DAU yang berdampak pada pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.

“Masyarakat harus menikmati APBD, maka pemerintah harus cerdas dalam mengelola pemerintahan sebab menjadi pemimpin daerah ini tidak hanya dengan ambisi apeksional tapi juga harus memiliki kecerdasan kognitif dan itu yang hari ini hilang,” ujar Alkatri kepada Siwalimanews melalui telepon selulernya, Kamis (8/6).

Tidak adanya kecerdasan kognitif dari pemerintah kata Alkatri, terbukti dari pengelolaan dana SMI secara sembarangan dan meninggalkan beban hutang yang harus ditanggung masyarakat.

Pemerintah Provinsi Maluku, seharusnya sejak awal memiliki bayangan beberapa tahun kedepan terkait dengan dampak dari pinjaman SMI termasuk untung dan ruginya.

“Karena pemprov tidak memiliki kecerdasan kognitif, makanya hari ini yang terjadi, manfaat SMI tidak ada, proyek kacau balau, talud hancur bubur dan rakyat Maluku tanggung hutang. Makanya saya bilang pemerintah ini tidak cerdas,” tandasnya.

Menurutnya, dengan APBD yang kecil, sudah saatnya pemprov menentukan skala prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat. Bahkan, pemprov harus bekerja keras untuk memperjuangkan bantuan dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk DAK reguler maupun dana Inpres yang saat ini sedang bergulir di Kementerian PUPR.

“Kalau pemprov tidak berjuang keras agar kebutuhan infrastruktur masyarakat dicover oleh APBN, maka kita pastikan kedepan pembangunan tidak dapat dilakukan dengan baik sebagai buah dari pengelolaan dana SMI yang amburadul,” tegasnya.(S-20)