AMBON, Siwalimanews – Alih-alih mempercepat kinerja pemerintahan, perombakan birokrasi diyakini justru memperlambat roda organisasi lantaran banyak yang tidak sesuai kompetensi.

Bahkan perombakan yang dilakukan Gubernur Murad Ismail, justru akan menu­runkan kinerja pemerintah Provinsi Maluku di peng­hujung masa jabatan. Hal ini karena terdapat beberapa pejabat yang ditempatkan tidak sesuai dengan kompe­tensi manajerial yang dimiliki pejabat tersebut.

Sebut saja, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku yang saat ini dijabat oleh Meikyal Pontoh yang nota­bene berlatarbelakang se­orang dokter.

Tak hanya itu po­sisi staf ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan yang saat ini dijabat Zulkarnaen dan memiliki kompetensi dibi­dang dokter, dinilai akan melemahkan proses pemerintahan.

Akademisi Fisip UKIM, Amelia Tahitu mengaku heran dengan penempatan pejabat eselon II pada beberapa OPD yang terkesan tidak sesuai dengan latar belakang dan kompetensi.

Karena itu, dirinya meminta Gubernur Maluku, Murad Ismail untuk tidak asal pasang dalam perombakan birokrasi itu, tetapi harus memperhatikan kompetensi yang dimiliki serta pengalaman kerja. “Kita berharap kedepannya gubernur jangan asal pasang pejabat tetapi harus memperhatikan kompetensi dan pengalaman kerja agar ada target yang dicapai,” tegas Taihitu saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Sabtu (8/4).

Taihutu mengaku heran penempatan pejabat yang dilakukan gubernur.

“Memang ini hak gubernur. Tapi saya heran juga kenapa bisa terjadi penempatan pejabat eselon II tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki,” ujarnya.

Menurutnya, dalam penempatan pejabat struktural maupun fungsional di birokrasi pemerintahan mestinya gubernur memperhatikan kompetensi dan pengamalan dari pejabat, sebab jika tidak akan sangat menurunkan kinerja pemerintah.

Gubernur kata Tahitu harus berhati-hati dalam perombakan birokrasi, sebab bisa saja menjadi bom waktu baginya ketika pejabat yang ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensi yang berujung pada tidak tercapainya visi dan misi gubernur dan wakil gubernur.

Turunkan Kinerja

Terpisah, akademisi Fisip Unpatti Victor Ruhunlela mengungkapkan, perombakan dan penempatan pejabat dalam jajaran pemerintah memang merupakan kewenangan penuh yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun termasuk DPRD Provinsi Maluku.

Kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Sabtu (8/4) Victor mengakui, dari proses pelantikan sejumlah pejabat eselon II pekan kemarin, terdapat beberapa orang yang memang tidak layak dalam posisi tertentu dan ini menjadi kekhawatiran masyarakat.

Kata dia, selama ini dalam melakukan perombakan birokrasi gubernur menggunakan merit sistem, dimana dalam proses perombakan sangat dilihat kompetensi seseorang untuk menduduki jabatan-jabatan, tetapi dalam perkembangan marid sistem tidak terlalu dipakai dalam memutuskan sesuatu.

“Dalam proses merekrut eselon II dalam upaya peningkatan pelayanan publik maka dibutuhkan kreativitas yang samua sangat tergantung dari pejabat eselon II. Kalau dia memiliki profesionalisme dalam mengelola organisasi tidak ada masalah. Artinya yang terpenting kemampuan untuk meningkatkan kinerja terhadap program-program yang kreatif dan tidak merugikan APBD,” ungkapnya.

Menurut Victor, perombakan birokrasi bagi masyarakat saat ini mungkin saja adalah hal yang tidak penting, tetapi masyarakat sangat mengharapkan roda pemerintahan di Provinsi Maluku tetap berjalan dengan baik yang ditopang dengan pelayanan publik yang baik pula.

“Seharusnya kebijakan gubernur merekrut orang-orang yang memang harus mampu mengelola dan memberikan kepercayaan, sebab disemua organisasi sering kali terjadi proses perombakan yang kadang terarah dan kadang tidak juga mengikuti kepentingan dari penguasa, katakanlah ada kepentingan partai atau kepentingan politik kedepan,” ujarnya.

Walau perombakan birokrasi adalah hak istimewa tetapi gubernur harus memperhatikan kompetensi dari pejabat yang ditunjuk artinya gubernur jangan mau menyenangkan orang tetapi merepotkan dalam melakukan tugas yang lain.

“Kalau penunjukan tidak sesuai dengan kompetensi akan berdampak pada kinerja yang menurun. Kalau dia tidak tahu ditambah lagi dengan stafnya yang lemah maka berbahaya dan akan sangat mempengaruhi kinerjanya dan mengalami degradasi yang sangat luar bisa dalam penurunan kinerja pemerintah,” paparnya.

Ingatkan Gubernur

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku Jantje Wenno mengingatkan gubernur untuk tidak cepat dalam melakukan perombakan birokrasi lingkup Pemerintah Provinsi.

Hal ini diungkapkan Wenno kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (6/4) merespon perombakan sejumlah pejabat eselon II pada beberapa waktu lalu.

Wenno menjelaskan sejumlah pejabat eselon II yang dilantik Gubernur merupakan pejabat yang baru saja dilantik oleh Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno pada tahun 2022 lalu.

“Semua yang dilantik kemarin kan seingat saya baru dilantik pada Februari tahun lalu oleh Wakil Gubernur karena Gubernur tidak ada dan dalam catatan saya hanya berumur 1 tahun terjadi lagi pergantian,” ungkap dia.

Wenno mengakui, perombakan birokrasi pemerintahan dilingkup Pemerintah Provinsi Maluku memang merupakan hak prerogatif Gubernur Maluku sebagai Kepala Daerah tetapi harus dipertimbangkan semua aspek termasuk lama waktu menjabat.

Jika pejabat baru saja dilantik maka harus diberikan kesempatan untuk berkerja sesuai dengan tugas dan kewenangan, tetapi yang terjadi sebaliknya pejabat belum bekerja justru sudah diganti.

Kondisi pergantian birokrasi yang terus terjadi dalam waktu yang singkat, lanjut Wenno, akan berdampak langsung terhadap capaian kinerja pada setiap program pemerintah sebab kerja-kerja Pemprov tidak stabil.

Menurutnya, gubernur harus memberikan kesempatan kepada setiap pejabat yang diangkat untuk bekerja dan berinovasi, agar hasilnya dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat Maluku. “Ini harus menjadi perhatian pada saat nanti pergantian kedepan, kalau tidak setiap tahun diganti maka tidak ada hasil dan ini harus menjadi perhatian Gubernur apalagi mendekati tahun politik pasti semua orang beranggapan ada kepentingan politik, tapi saya percaya mudah-mudahan tidak lah,” pintanya.

Puluhan Pejabat Bergeser

Puluhan pejabat eselon II Pemerintah Provinsi Maluku bergeser posisi. Proses pelantikan berlangsung di Lantai II Kantor Gubernur Maluku, Selasa (4/4).

Perombakan birokrasi pemerintahan tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 340-343 tahun 2023 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan pimpinan tinggi pratama lingkup Pemerintah Provinsi Maluku tanggal 4 April, yang ditanda tangani langsung Murad.

Tercatat 14 pejabat eselon II yang bergeser posisinya diantaranya, Jasmono sebelumnya menjabat sebagai Kepala BKD menempati posisi barunya sebagai Inspektur Daerah Maluku, sementara jabatan Kepala BKD yang ditinggalkan Jasmono ditempati oleh Halimah Soamole.

Selanjutnya, Titus Renwarin yang sebelumnya menjabat Kadis Kominfo bergeser ke tempat yang baru sebagai Kasatpol PP, sedangkan Melkianus Lohy menjabat sebagai Kadis Kominfo. Dan Irawan Asikin sebagau Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.

Selanjutnya, jabatan Kabiro Organisasi Setda Maluku yang ditinggalkan Melkianus Lohy dijabat oleh Alawiyah Alidrus yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan, sedangkan jabatan yang ditinggalkan Alawiyah diisi oleh Zulkarnaen yang sebelumnya menjabat sebagai Kadis Kesehatan.

Berikutnya, David Katayane bergeser dari Kepala Badan Pengelola Wilayah Perbatasan menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jabatan yang ditinggalkannya digantikan oleh Raden Afandi Hasanusi yang sebelumnya menjabat sebagai Kadis Pariwisata.

Sedangkan jabatan Kadis Pariwisata yang ditingglkan Hasanusi diisi oleh Meykial Pontoh yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Berikutnya, Ahmad Jaiz Eli diangkat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku menggantikan Lutfia Rumbia yang telah pensiun.

Samuel Huwae yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bergeser ke posisi yang baru sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, jabatan Asistennya diganti oleh Mustafa Sangadji Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, serta Pieter Rangkoratat menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Setda Maluku menggantikan pejabat lama Habiba Saimima yang pensiun.

Selain pejabat eselon II, gubernur juga melakukan perombakan terhadap 87 pejabat eselon III dan IV serta 4 pejabat fungsional di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. (S-20)