AMBON, Siwalimanews – Anggota DPRD Provinsi Maluku Rovik Akbar Afifudin, mengingatkan pemerintah provinsi untuk lebih peka dan melihat skala prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pasalnya, hingga saat ini masih terlihat banyak program pembangunan di daerah ini yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, melainkan hanya dipaksakan untuk memenuhi keinginan oknum-oknum tertentu.

“Dalam kunjungan reses banyak keluhan, bahwa banyak proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saya berharap pemerintah harus bisa melihat skala prioritas, jangan hanya mengikuti keinginan orang per orang, tapi harus mengikuti kebutuhan masyarakat,” ujar Rovik kepada wartawan di Ambon, Sabtu (21/1).

Menurutnya, pemprov tidak boleh hanya mengikuti keputusan Musrenbang saja, sebab program pembangunan yang diputuskan dalam musrenbang merupakan produk kepentingan elit, mulai dari kepala desa hingga pimpinan daerah.

Memang dalam pelaksana musrenbang pasti melibatkan masyarakat, tetapi tidak dapat memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan wilayah masing-masing, akibatnya banyak sekali pembangunan yang tidak menyelesaikan masalah substansial.

Hal ini berbeda dengan kebutuhan masyarakat yang disampaikan pada saat reses, dimana masyarakat bebas menyampaikan keluhan, maka setiap usulan yang diperoleh saat reses anggota DPRD harus dengar dengan baik oleh pemerintah provinsi.

“Antara musrenbang dan reses harus diseimbangkan, kalau ukurannya dana aspirasi melalui pokok pikiran anggota DPRD tidak cukup, contohnya kebutuhan air bersih yang dikeluarkan masyarakat, nah tidak mungkin ditanggulangi melalui pokok pikiran dewan,” ucapnya.

Karena itu, Rovik berharap, adanya perhatian serius dari pemerintah provinsi untuk dapat melihat dengan jernih semua persoalan yang ada, sehingga kebijakan yang diambil dapat mensejahterakan masyarakat.(S-20)