AMBON, Siwalimanews – Publik Maluku kembali harus menerima kenyataan pahit, dimana angka kemiskinan di daerah ini mengalami peningkatan, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku mencatat, jumlah penduduk miskin di Maluku per September 2022 sebanyak 296.66 atau mengalami peningkatan 6.007 jiwa, jika dibandingkan dengan periode Maret 2022 yakni 290.57 jiwa.

Kenaikan angka kemiskinan di tahun terakhir pemerintahan Gubernur Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Orno, menjadi pukulan telak bagi pasangan yang mengusung jargon Baileo ini, padahal dalam sejumlah kesempatan Murad Ismail selalu menyanyikan angka kemiskinan yang terus menerus menurun.

“Ini miris, mereka agak sedikit bangga bahwa angka kemiskinan Maluku berkurang tetapi justru awal tahun baru rilis BPS justru menunjukkan angka kemiskinan Maluku bertambah,” ujar Ketua Fraksi Partai Perindo Amanat Berkarya di DPRD Provinsi Maluku Jantje Wenno kepada Siwalimanews melalui pesan WhatsApp, Sabtu (21/1).

Menurutnya, kenaikan jumlah penduduk miskin sebanyak 6.007 jiwa untuk ukuran Provinsi Maluku dengan jumlah penduduk 1.8 juta jiwa, ini cukup banyak dan menjadi pukulan telak bagi Murad Ismail dan Barnabas Orno, karena penanganan kemiskinan sebagaimana visi dan misi mereka tidak berhasil dilakukan.

Baca Juga: 331 Personel Gabungan Amankan Eksekusi Lahan dan Bangunan di Passo

Bahkan Wenno menilai, penyebab dari naiknya angka kemiskinan di Maluku, lantaran selama ini pemerintah provinsi tidak mengedepankan program-program pemberdayaan pada daerah-daerah yang menjadi kantong kemiskinan ekstrim, akibatnya terjadi kontradiktif antara hasil BPS dengan pernyataan dari Pemerintah Provinsi Maluku.

Pasalnya, Pemerintah Provinsi Maluku cenderung tidak menyentuh daerah-daerah yang menjadi kantong penyumbang kemiskinan, artinya jika anggaran daerah lebih banyak dikucurkan kepada wilayah kantong kemiskinan pasti akan turun, namun sayangnya pemprov hanya berpusat pada daerah yang relatif kecil tingkat kemiskinannya, sehingga tidak ada manfaatnya.

Selain itu, pinjaman Pemerintah Provinsi Maluku kepada PT SMI ratusan miliar rupiah juga, ternyata tidak mampu untuk menekan angka kemiskinan di daerah ini, padahal mestinya dengan pinjaman SMI angka kemiskinan harus menurun bukan bertambah.

“Ini sebuah keprihatinan, Rp683 miliar yang sasarannya untuk pemulihan ekonomi dan mengatasi kemiskinan ternyata tidak bisa dan terbukti angka terbaru kan bertambah ini miris. Kalau Rp683 miliar untuk pengentasan kemiskinan didaerah penyumbang kemiskinan yang besar, mestinya berkurang banyak,” kesal Wenno

Untuk itu, Wenno mendesak Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Orno untuk memiliki keprihatinan dan menaruh perhatian sungguh, sebab jika tidak cepat diatasi, maka kedepan angka kemiskinan di Maluku justru akan bertambah lagi di periode terakhir kepemimpinan mereka berdua.(S-20)