AMBON, Siwalimanews –  Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Rovik Akbar Afifuddin geram dengan sikap Nazarudin selaku Direktur RSUD dr M Haulussy yang hingga saat ini belum juga melakukan pembayaran insentif tenaga kesehatan yang melayani pasien covid-19.

Untuk itu, ia mendesak Gubernur Maluku untuk segera melakukan evaluasi dan menggantikan Nasarudin dari jabatannya sebagai direktur rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Maluku tersebut. Pasalnya sebagai lembaga wakil rakyat, DPRD telah memanggil direktur terkait dengan persoalan ini untuk diselesaikan, namun nyatanya tidak juga.

“DPRD sudah puluhan kali panggil Nazarudin ini dan dia ngomong disini oke kita bayar, masalahnya cuman soal rekening, kemudian rekening sudah beres eh juknis, juknis sudah beres alasannya rekening. pak bukan sedikit orang, banyak orang itu, munafik ngomong disini lain di sana lain,” tegas Rovik kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Selasa (28/3) kemarin,

Tak hanya itu, Nazaruddin juga beralasan pembayaran insentif terhambat karena ada persolaan di Inspektorat Provinsi Maluku, tetapi setelah ditelusuri, ternyata tidak ada masalah. Selanjutnya Nazaruddin beralasan mesti ada rekomendasi BPK.

“Jadi orang jadi pemimpin tidak berani mengambil resiko, kalau kita tidak nyolong dan niat kita baik apa yang kita takut, ini kan hak orang dari tahun 2021 bayangkan sampai hari ini belum di bayarkan bagaimana perasaan orang itu,” kesal Rovik.

Rovik pun mencurigai, jika tidak beraninya Nasaruddin untuk membayar hak tenaga kesehatan lantaran anggaran yang telah masuk ke rekening RSUD Haulussy tersebut telah digunakan untuk kepentingan lain.

“Saya curiga saja, bahkan saya menduga anggaran itu mungkin saja terpakai untuk hal yang lain misalnya ada pembangunan gedung  RSUD yang menggunakan dana APBN tapi tidak selesai, kurang lebih 43 miliar yang sudah dihabiskan disana tapi tidak selesai butuh 10 miliar sisanya, bisa saja 10 M itu diambil dari dana RSUD termasuk klaim covid itu,” duga Rovik.

Menurutnya, pihaknya telah minta Komisi IV untuk merekomendasikan kepada gubernur untuk mengganti Nazaruddin dari jabatannya sebagai Direktur RSUD Haulussy. Hal ini karena, selama Nazaruddin memimpin RSUD Haulussy tidak ada progres yang jelas terkait dengan perkembangan rumahs akit ini, bahkan jika alasannya adalah akreditasi, maka semua orang dapat bekerja untuk akreditasi, sebab akreditasi merupakan kerja formal normatif bukan prestasi.

“Saya sampaikan ke pimpinan saatnya kita rekomendasi untuk digantikan dari RSUD cari aja yang lain, tetapi yang pasti DPRD sudah melakukan tugas dan fungsi perjuangkan hak-hak nakes dan kita berharap dibayarkan pada Natal biar orang bisa Natalan dengan sukacita tapi tidak juga sampai sekarang,” cetus Politisi PPP Maluku ini.

Rovik pun meminta Sekda Maluku untuk tidak menutup mata dengan persoalan yang terjadi di RSUD, sebab ini bukan persoalan biasa, tetapi telah menjadi persoalan luar biasa yang harus dituntaskan dengan segera.(S-20)