AMBON, Siwalimanews – Diterbitkannya rekomendasi oleh gubernur kepada calon rektor UKIM, adalah upaya kelompok tertentu yang sangat berkepentingan dengan proses alih kepemimpinan di UKIM, untuk menarik tangan kekuasaan masuk dalam proses tersebut.

Demikian dikatakan pendeta Daniel Wattimanela kepada Siwalima, Senin (9/8), menyikapi rekomendasi yang bikin heboh warga gereja itu.

Sayangnya, tambah Wattimanela, kelompok itu tidak menyadari kalau yayasan dan UKIM punya aturan pemilihan yang tidak bisa diintervensi siapapun dan harus dihormati semua pihak. Karenanya, langkah meminta rekomendasi itu tanpa sadar, berpotensi membenturkan yayasan dan UKIM dengan Gubernur, maupun sebaliknya.

“Hal ini sangat tidak menguntungkan bagi UKIM maupun yayasan termasuk gereja sendiri,” kata Wattimanela.

Menurutnya, pemerintah pada hakikatnya memiliki tanggung jawab untuk membangun lembaga pendidikan dan itu telah ditunjukkan selama ini, dimana, kerja sama UKIM dan pemerintah daerah berjalan dengan baik.

“Itu harus terus diijaga dan dikembangkan, sebab UKIM sebagai sebuah lembaga pendidikan telah menolong pemerintah dan negara ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebuah amanat dan cita-cita proklamasi,” ujarnya.

Staf Litbang di GPM ini menilai rekomendasi gubernur terkait pemilihan rektor UKIM harus dicegah. Sebab dengan begitu menolong semua pihak termasuk UKIM maupun pemerintah daerah, agar tidak terjebak dalam skenario yang bermaksud memperhadapkan gereja dan pemerintah.

“Itu tidak menguntungkan bagi gereja dan yayasan maupun UKIM sendiri. UKIM itu lembaga pendidikan dan etik moral. Dan karena itu momen pemilihan rektor harus menjadi momentum rekonsiliasi untuk mempertemukan perbedaan-perbedaan yang terjadi dan memperteguh komitmen UKIM untuk menegakkan moral etik,” jelas Wattimanela.

Dikatakan, dalam realitas sosial semacam itu, semua pihak harus berupaya memperkecil perpecahan dengan mempertemukan seluruh perbedaan. Jangan sampai proses pemilihan rektor yang sebenarnya merupakan upaya konsolidasi UKIM dengan semua pihak, justru menimbulkan perpecahan,” tandas Wattimanela.

Kaskadu Intelektual

Ketua DPD GAMKI Maluku, Heppy Leunard Lelapary mencurigai ada kelompok kepentingan yang hendak mengambil kesempatan dalam suksesi pemilihan rektor UKIM.

Lelapary bahkan menamai kelompok tersebut “kaskadu intelektual”.

Istilah kaskadu bagi Heppy kali naik naik kelas, setelah beberapa waktu lalu istilah kaskadu digulirkan gubernur yang entah tujuannya kepada siapa.

“Dengan beredarnya sebuah rekomendasi dari Gubernur Maluku kepada salah satu dosen UKIM sebagai calon Rektor UKIM, saya mau katakan kali ini benar-benar istilah kaskadu naik kelas dari kaskadu ke kaskadu intelektual.

Kaskadu intelektual muncul sebagi reaksi publik atas sebuah kesalahan Gubernur yang dengan beraninya mengeluarkan rekomendasi bagi salah satu calon Rektor UKIM.

“Banyak pihak mengecam langkah Gubernur yang berani mengeluarkan rekomendasi dimaksud,” ungkap Heppy.

Ia mencurigai ada dua pihak yang bertanggung jawab memberikan sumbangsih yang berujung pada blundernya langkah gubernur itu. Yang pertama, mereka-mereka orang dekat Gubernur yang membisikan langkah ini kepada Gubernur, entah itu staf ahli, teman atau bisa juga kita pakai istilah kaskadu intelektual itu.

Kedua, dukungan ini bisa saja karena miliki relasi khusus dengan Gubernur. “Bagi saya Gubernur tidak salah soal mengeluarkan rekomendasi ini, akan tetapi orang orang lingkar Gubernur yang harus di pertanyakan. Gubernur tidak pernah tahu apa lagi baca aturan-aturan internal kelembagaan UKIM. Misalnya, Statuta UKIM yang di dalamnya mengatur tentang tata cara pemilihan Rektor atau pun aturan-aturan  yayasan   perguruan tinggi yang berhubungan dengan hal ikhwal pemilihan rektor. Kalu tidak baca dan tidak tahu sama sekali berarti ada yang membisik hal lain ke Gubernur dan keluarlah rekomendasi dimaksud,” bebernya.

Heppy menyayangkan perhelatan pemilihan Rektor UKIM dijerumuskan oleh pihak-pihak yang tudak bertanggung­jawab dengan memanfaatkan kekuasaan Gubernur untuk mengobok obok UKIM.

“Kalau ini ulah orang kampus, maka mereka patut dipertanyakan integritas dirinya sebagai akademisi di UKIM. Sebagai lembaga perguruan tinggi UKIM sudah punya aturan normatif yang tidak perlu disandera oleh kekuasaan politik manapun atau siapapun, termasuk Gubernur. Saya berharap Sinode GPM, Yaperti dan Senat UKIM dapat tetap berdiri teguh dan tidak goyah untuk tetap mengawal harga diri UKIM dan tentunya GPM secara kelembagaan,” pungkasnya.

Masih kata Heppy, untuk menghindari hal itu langkah pertama, orang-orang yang berhubungan dengan rekomendasi ini jangan diberikan kesempatan untuk memimpin UKIM karena mereka sudah menunjukkan integritas diri mereka. Sebagi lembaga perguruan tinggi bentukan GPM diluar sana, umat GPM berhak menjaga dan membela eksistensi UKIM. Sebuah biakan bagi Pa Gubernur, fokus saja dulu pada layanan publik tidak usah melanggengkan pujian dan sanjungan orang- orang terdekat, apa lagi mereka-mereka yang mau menunjukan ke publik bahwa mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Pa Gubernur. ingat Pa Gubernur prinsip demokrasi kita kekuasaan berada di tangan rakyat bukan pada kaskadu kaskadu yang bapak maksudkan. Bisa jadi mereka sumber malapetaka bagi kekuasaan bapak,” himbaunya. (S-32/S-39)