AMBON, Siwalimanews – Dampak dari pembangunan pela­buhan terintegrasi lumbung ikan nasional yang dilakukan oleh Pem­prov Maluku, sedikitnya ada 150 rumah di perbatasan Desa Waai dan Liang yang akan direlokasi.

Pasca kunjungan Menteri Perhu­bungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlin Lahadalia pada Jumat (5/2) lalu, Pemprov Maluku bergerak cepat untuk segera merealisasikan pembangunan dimaksud.

“Target kita untuk masalah pem­bebasan lahan tuntas di bulan Mei, untuk mengejar target konstruksi yang  mana direncanakan pemerin­tah pusat,” ungkap Sekda Maluku Kasrul Selang pada Rapat Awal Tim, di Aula Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maluku.

Dijelaskan untuk mempercepat proses pembangunan, telah diterbit­kan Keputusan Gubernur Nomor: 85 Tahun 2021 tentang pembentukan tim dan sekretariat tim persiapan pengadaan tanah untuk pembangu­nan pelabuhan perikanan terinte­grasi berstandar internasional di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Malteng.

Sedikitnya kata Kasrul di lokasi pembangunan sendiri kurang lebih sekitar 150 rumah yang berada di pinggir pantai, yang harus dire­lokasi.

“Saya kira tidak terlalu banyak yang tinggal diwilayah itu, sehingga pembebasannya juga dalam artian tidak terlalu banyak mengorbankan banyak orang,” ujarnya.

Meskipun membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama dalam menun­taskan masalah pembebasan lahan, pihaknya tetap mengedepankan pro­sedur yang berlaku terkait hak-hak masyarakat setempat.

“Sudah banyak contoh, misalnya di beberapa daerah bahkan di katong (kita) pung (punya) daerah, kalau salah memanage, salah mengelo, setelah pensiun, orang datang tanya-tanya, jaksa panggil untuk jalani pemeriksaan. Jadi memang harus ikuti prosedur yang harus dilewati dalam pembebsan lahan ini,” tandasnya

Segera Dibangun

Diberitakan sebelumnya, Menteri Per­hubungan Budi Karya Sumadi berjanji segera membangun pelabu­han terintegrasi lumbung ikan nasional di Desa Waai.

“Pembangunan pelabuhan LIN memang kita rencanakan sejak be­berapa tahun lalu dan itu kita sudah persiapkan, bahkan pak presiden secara khusus minggu lalu telah tegaskan, pelabuhan dan LIN harus segera dikerjakan,” tandas Menhub dalam keterangan persnya usai meninjau lokasi pembangunan pela­buhan diatas KN Siwalima di Pela­buhan Tulehu, Jumat (5/2).

Menurutnya, Kemenhub sebagai leading sektor dibidang perikanan, memang sudah melakukan studi secara mendalam dan didukung oleh studi yang dilakukan bank dunia, bahwa daerah Maluku titiknya di Ambon.

Oleh karenanya peninjauan yang dilakukan pihaknya di beberapa tempat, menjadi sesuatu yang baik, dimana lokasi pelabuhannya miliki air yang tenang dan relatif dalam.

“Artinya daerah ini cocok untuk pelabuhan, tinggal kita pilih mana yang akan dilakukan. Kita akan tunjuk konsultan yang terbaik, agar kita dapat satu pelabuhan yang airnya tenang dan dalam ditambah biaya yang semurah-murahnya,” ucapnya.

Untuk pembangunannya nanti kata Menhub, akan diawali dengan proyek APBN, setelah itu baru pihak swasta diundang dalam konteks kerja sama usaha antara pemerintah dan swasta.

“Jadi anggaran dari pemerintah adalah untuk pembiayaan lebih awal infrastruktur dasar, sementara infra­struktur tambahan akan dibiayai oleh swasta. ‘Ini amanah kita kepada Maluku, karena daerahnya indah sekali dan kita dukung apa yang kita bangun disini. Selamat untuk Ma­luku,” tutur Menhub.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Treng­gono mengaku, segala upaya akan dilakukan untuk menggali potensi ekonomi disektor perikanan dan bisa berpusat di Ambon, sehingga per­eko­nomian bisa tumbuh.

“Itu yang menjadi tugas dan pekerjaan saya. Terbangunnya satu pelabuhan perikanan yang modern seperti yang ada di Jepang itu bagus sekali,” ujarnya.

Untuk penyediaaan sarana pelabuhan itu kata Wahyu, menjadi tugas dan tanggung jawab dari Kemenhub, untuk perizinan investasi menjadi tanggungjawabnya BKPM, kemudian perizinan wilayah sudah tentu ada pada gubernur.

“Saya persiapkan dari aspek ekonominya. Ekonomi disini adalah ikan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan biota laut yang sedang kita siapkan. Saya kira mohon dukungan dari rekan-rekan media untuk pembangunan ekonomi di Indonesia Timur,” pintanya.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlin Lahadalia menambahkan, kunjungan kali ini dalam rangka menindaklanjuti program yang sudah dicanangkan sejak tahun 2014 tentang Maluku sebagai LIN.

“Dalam konteks itu atas arahan pak Presiden Joko Widodo kepada kami, untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan Maluku menuju LIN,” ujarnya.

Dijelaskan, kedatangan rombongan hari ini, untuk melakukan sinkronisasi terhadap persiapan infrastruktur, mulai dari pelabuhan perikanan baru dan kawasan perindustrian. Intinya adalah pola kerja sama antara investasi yang dikelola oleh swasta murni, kemudian kehadiran pemerintah menyiapkan infrastuktur dasar.

“Tidak ada cara lain bagi kami yang mengurus investasi, bahwa Maluku harus di dorong sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru di sektor perikanan. Ini perintah pak presiden, tidak boleh lama-lama harus aktion cepat dan tahun 2023 baik pelabuhan, dan tenen-tenen untuk industri sudah bisa berjalan,” tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Maluku Murad Ismail menjelaskan, tugas pemda adalah melakukan pembebasan lahan.

“Itu semua tanggung jawab gubernur untuk pembebasan lahan dan menentukan lokasi. Setelah kita berembuk dengan pak menteri dan lokasinya sampai hari ini sudah ada bayangan, namun kita belum menentukannya,” ujar gubernur. (S-39)