AMBON, Siwalimanews – Ketua DPRD Provinsi Maluku Lucky Wattimury, berharap pemerintah pusat dapat mengakomodir seluruh aspirasi yang telah disampaikan DPRD

Wattimury mengaku, aspirasi yang disampaikan empat komisi ke pempus, merupakan kebutuhan masyarakat yang diperoleh saat agenda pengawasan maupun reses, dan telah ditindaklanjuti kepada kementerian dan lembaga terkait.

“Semua aspirasi masyarakat di 11 kabupaten/kota telah kita sampaikan, dan kita berharap pemerintah pusat dapat merespon dalam kebijakan,” harap Wattimury kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (19/7).

Ia mengaku, kondisi Maluku dengan jumlah APBD yang hanya Rp2,8 triliun, sudah pasti akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan pembangunan, apalagi dana alokasi khusus telah dipaketkan langsung oleh pemerintah pusat, mengakibatkan kebutuhan daerah yang sifatnya mendesak tidak dapat dipenuhi.

Kegiatan dan masalah yang disampaikan DPRD, perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah pusat, baik melalui dana APBNP maupun APBN murni tahun 2023 yang akan dibahas pada akhir tahun ini.

“Kami minta agar semua aspirasi yang disampaikan menjadi pertimbangan pempus dan dapat diintervensi dalam perubahan APBN 2022 maupun APBN 2023 mendatang,” tuturnya.

Majunya pembangunan di Maluku kata Wattimury, akan sangat berdampak kepada menurunnya angka kemiskinan yang saat ini telah mengalami penurunan berdasarkan data Badan pusat statistik dimana berada dibawah 16 persen.

Jika tingkat kemiskinan mengalami penurunan, maka secara tidak langsung menurunkan tingkat pengangguran yang ikut mengalami penurunan juga, sehingga membutuhkan kerja sama dari pemerintah pusat dan daerah.

“Saya optimis bila pemerintah pusat menindaklanjuti aspirasi DPRD, maka harus dipastikan Maluku akan mengalami kemajuan dari berbagai aspek dan akan sejajar dengan daerah lain di Indonesia. (S-20)