AMBON, Siwalimanews – Isu alumni IPDN akan memimpin semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Ambon, kini santer terdengar, setelah Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena mengumumkan rencana perombakan birokrasi.

Isu itu diyakini dihembuskan oleh pihak-pihak tertntu yang mungkin saja melihat komposisi kepemimpinan saat ini yang dikuasai oleh para alumni IPDN, separti, Penjabat Walikota, Sekot dan beberapa ASN yang saat ini duduk sebagai kepala OPD.

Walikota yang dikonfirmasi Siwalimanews usai mengikuti pertemuan tahunan BI di Santika Hotel, Rabu (30/11) menjelaskan, perombakan birokrasi ini, merupakan bagian dari proses internal yang berimplikasi pada penataan birokrasi.

Ini juga bagian dari proses evaluasi dalam waktu yang cukup, tanpa ada kepentingan didalamnya, melainkan dilakukan atas dasar penilaian yang objektif yang dilakukan oleh panitia seleksi yang dilakukan mulai 2 Desember.

“Sudah 6 bulan lebih saya berjalan bersama mereka, dan saya sudah bisa menilai. Tujuan saya, bagaimana ASN ini dapat bekerja sama untuk melakukan perubahan di kota ini, kalau ada yang tidak bisa diajak untuk melakukan perubahan, maka itu artinya bisa diketahui, bahwa yang ini tidak cocok disini, dan demikian seterusnya,” jelasnya.

Walikota menegaskan, tidak ada sedikitpun niat untuk menonjobkan ASN saat ini. Mereka hanya akan bergeser tempat kepemimpinan sesuai keahliaan masing-nasing. Sementara untuk jabatan eselon III dan IV yang sebelumnya dinonjobkan oleh mantan Walikota Ricahrd Louhenapessy, semuanya akan diangkat kembali.

“Itu sudah menjadi komitmen saya sejak awal. Namun kita sesuaikan dengan formasi yang ada, karena tidak mungkin saya mengangkat mereka kemudian menonjobkan yang lain, itu tidak mungkin. Jadi slot-slot yang kosong itu yang kita masukkan mereka kesitu,” beber walikota.

Prinsip dari penataan birokrasi menurut walikota, dilihat dari perkembangan kapasitas, kapabilitas dan profesionalisme ASN, tidak ada yang lain. Untuk itu, akan dilakukan secara benar.

“Untuk eselon II, akan dilakukan job fit oleh Pansel pada 2 Desember nanti. Sementara untuk eselon III dan IV, akan dibahas di Baperjakat. Jadi bukan karena kemauan saya, tapi oleh tim sebagai instrumen dalam rangka penataan birokrasi,” jelas walikota.(S-25)