PENJABAT Walikota Ambon, Bodewin Wattimena menegaskan, agar organisasi-organisasi apapun di Kota Ambon, harus bisa membatasi diri cukup pada tanggungjawab dan kewenangan yang dimilikinya.

Organisasi dibangun bukan untuk melawan ataupun menghambat kebijakan Pemerintah.

Pernyataan ini dilontarkan Wattimena dalam Walikota Jumpa Rakyat, yang berlangsung di Balai Kota, Jumat (28/7), berkaitan dengan ulah ASKA yang berupaya menghambat kebijakan Pemerintah Kota Ambon dalam hal melakukan rekayasa jalur di pusat Kota Ambon, beberapa waktu lalu.

“Saya mau bilang, asosiasi sopir Angkot dan ketua-ketua jalur ini.dibentuk untuk mengkoordinir sopir-sopir pada jalurnya. Tapi satu hal yang musti diingat bahwa ketua-ketua jalur itu dia punya kewenangan untuk pengaturan. Yang jadi masalah adalah ketika kita (pemerintah kota) melakuman rekayasa jalur, diminta di stop oleh sopir Angkot. Ini seolah-olah, ini organisasi-organisasi jangan begitu. Batasi diri kita pada tanggungjawab kita (masing-masing organisasi),” cetusnya.

Dikatakan, pemerintah tidak harus meminta ijin pada organisasi-organisasi dalam pengambilan kebijakan, apalagi itu yang bersifat positif demi kepentingan bersama.

Ada pertimbangan teknis yangbtelah disampaikan, untuk itu, selaku.organisasi, harus mendudukan posisinya.

“Kalau mau ambil kebijakan pemerintah harus minta ijin organisasi itu bagaimana, kan ada pertimbangan teknis yang sudah disampaikan ke organisasi. Mari kita dudukan, organisasi posisinya dimana. Karena mitra pemerintah soal pengambilan kebijakan, itu hanya DPRD. Yang lain dari itu hanya masukan untuk dipertimbangkan, tetapi bukan berarti kita harus minta ijin dari asosiasi atau dari manapun. Hanya sebatas mitra untuk diskusi,”tandasnya.

Artinya, jika pemerintah sudah memikirkan bahwa keputusan ini setekah diidentifikasi, ditelah dengan baik dan diputuskan untuk rubah jalur atau melakukan rekaysa jalur, maka harus didukung itu, bukan diprotes seolah-olah dibutuhkan ijin dari organisasi-organisasi ini.

“Narasi ini yang harus dirubah. Jangan kemudian mengatakan pemerintah tidak berkoordinasi dengan sopir atau organisasi. Yang harus dipahami adalah bapak-ibu akan kami minta masukan kalau kami akan melakukan kebijakan, dan masukan itu untuk dipertimbangkan. Jadi bukan ketika pemerintah sudah memutuskan, lalu dibuat seolah-olah pemerintah harus ijin dulu dari asosiasi atau dari mana-mana. Itu tidak benar. Itu yang harus didudukan,”tegasnya.

Ditambahkan, bahwa pihaknya akan kembali mengaktifkan kembali Organda yang nantinya akan bersama-sama juga dengan ASKA dalam hal memberikan masukan kepada Pemerintah Kota terkait perkembangan transportasi darat di kota ini.

“Ini Kadis Perhubungan ditekan harus memberikan laporan kepada organisasi. Harus dudukan dengan benar dimana tugas dan fungsi asosiasi dan apa tugas fungsi pemerintah. Itu harus dirubah,” tandasnya. (S-25)